SISTEM AUDITING NEGARA ASEAN DAN SISTEM AUDITING INTERNASIONAL

By On Thursday, October 31st, 2013 Categories : Ekonomi

Globalisasi pasar keuangan telah mendorong investor institusional melakukan investasi dalam jumlah yang besar di pasar modal negara-negara berkembang. Namun, selain membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, investasi tersebut memiliki pengaruh negatif. Terbukti pada era 1997 dan 1998,negara-negara berkembang (khususnya di Asia) mengalami krisis ekonomi karena investor menarik hampir seluruh dana investasinya. Investor yang berinvestasi di negara asean, tidak hanya mengalami risiko yang terkait dengan masalah struktural, politik dan ekonomi, namun juga menghadapi risiko kesulitan memperoleh informasi yang cukup dan dapat diandalkan untuk melakukan evaluasi investasi mereka. Informasi keuangan dapat diperoleh melalui laporan keuangan. Oleh karena itu, harus dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kualitas auditing. Leh karena itu, kebutuhan informasi keuangan dengan standar kualitas secara internasional dibutuhkan yang didukung dengan alat kontrol yang bersifat internasional yaitu Auditing Internasional.
Dengan transaksi investasi dan perdagangan internasional yang berlangsung di era globalisasi ini seperti diungkapkan di atas, negara-negara berkembang di ASEAN sangat berkepentingan untuk mengadapsi sistem auditing internasional ini. Dalam sebuah penelitian ditemukan mayoritas negara anggota ASEAN mengikuti harmonisasi akuntansi internasional sebagai langkah pemenuhan kebutuhan informasi keuangan internasional yang tentu harus didukung dengan kualitas auditingnya yang tercermin pada elemen-elemennya. Lam dan Chang (2002) mengukur kualitas servis auditor dari Auditor independen, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kualitas servis auditor dari 6 besar dan bukan 6 besar perusahaan di Singapura. Jeong dan Rho (2004) menginvestigasi hubungan antara Discretionary accruals dan auditor 6 besar dan bukan 6 besar serta arahan dari perubahan auditor yang menghasilkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara discretionary accruals dari auditor perusahaan 6 besar dan bukan 6 besar di Korea. dalam penelitiannya menjelaskan mengenai kualitas audit dari sebuah analisis legal environment untuk auditor statutory, yang menyediakan: (1) overview dari undang-undang nasional, peraturan-peraturan, kode dan standar profesional tentang legal environment; (2) menyediakan sebuah analisis ekonomi dari perbedaan-perbedaan utama diantara negara-negara dan relasi-relasi dimana perbedaan-perbedaan fungsi pasar audit, dengan sebuah potensi untuk uneven audit quality dalam suatu kawasan. Menurut penelitian Thomadakis (2005), “The Quality of International Audits,” bahwa terdapat beberapa Strictly Personal yang tidak disajikan dalam Official PI OB positions yaitu: 1. pengamat luar yang bermasalah dari perpektif global akan berpikir membutuhkan kesamaan kualitas audit sebagai kodisi yang penting untuk sebuah negara ekonomi dan pasar internasional yang tidak terhubung; 2. Standar, enforcement, dan regulasi adalah faktor-faktor yang menentukan keinginan outcome kualitatif. Kebijakan dan tujuan penempatan ┬áharus diuji untuk masing-masing secara simultan, sejak sinergi disajikan dan harus dieksploitasi, jika hasii global dicapai. Penelitian Pittman dan Fortin (2004) menemukan bukti yang konsisten melalui prediksi yang dibuat mereka bahwa 6 besar auditor mempengaruhi firm interest rate less overtime dan keuntungan perusahaan dengan sejarah pendek perusahaan yang memiliki pengalaman terhadap masalah informasi yang salah. Sedangkan menurut Reynolds dan Francis (2000) menemukan bahwa tidak ada bukti kebebasan ekonomis menyebabkan auditor lima besar untuk melaporkan lebih Favorably 6i dalam kantor mereka dan lebih konservatif untuk klien besar. Mereka menyatakan bahwa perlindungan reputasi mendominasi perilaku auditor. Sementara Rezaee, Olibe dan Minmie (2003) menyatakan bahwa: tiga tipe dari pengungkapan komite audit; (1) laporan tahunan, (2) laporan mengenai charter dalam pernyataan proksi setidaknya setiap tiga tahun, dan (3) pengungkapan dalam pernyataan apakah komite audit memiliki tanggung jawab sebagai spesifik dalam charter. Mennicken (2007) menemukan bahwa bagaimana audit ideal secara universal dan perbandingan interna-sional menjadi tertantang oleh divisi global dari tenaga kerja audit; masalah dan praktek kekuatan dan per-tarungan untuk intra professional distinction, yang tidak ditentukan dalam promosi yang baik yang berhubungan dengan standar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana elemen-elemen kualitas auditing negara-negara ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam) dibandingkan dengan elemen-elemen kualitas auditing Asean dengan elemen- elemen kualitas auditing internasional di negara-negara lain. Tujuan dari penelitian adalah ingin mengetahui perbandingan elemen dari kualitas auditing antara negara ASEAN dan internasional, dengan metoda deskriptif perbandingan dari data primer dan sekunder yang diperolah.

SISTEM AUDITING NEGARA ASEAN DAN SISTEM AUDITING INTERNASIONAL | ok-review | 4.5