PERTANGGUNGJAWABAN AUDITOR FORMAL

By On Thursday, October 31st, 2013 Categories : Ekonomi

Pertanggungjawaban auditor terdiri atas pertanggung-jawaban sipil, pertanggungjawaban kriminal, dan sangsi professional. Auditor menjadi subyek pertanggungjawaban sipil ketika melakukan pelanggaran perjanjian dan atau Di Vietnam, auditor formal tidak bertanggungjawab atas pemegang saham atau pihak ketiga lain, sedangkan di Malaysia, auditor formal tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Di negara-negara yang lain pertanggungjawaban auditor formal sampai pada perusahaan, pemegang saham dan pihak ketiga. Pertanggung jawaban kriminal timbul dari definisi umum tindakan kriminal (Misalnya: peringatan, pemecatan) oleh profesi atau badan pembuat undang-undang. Adapun sangsi profesional, secara lengkap terdapat lima tingkatan yaitu: peringatan, teguran, denda, skorsing sementara, dan yang terakhir pemecatan permanen. Untuk menjaga independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya, diterapkan berbagai mekanisme dengan cara yang berbeda untuk tiap negara. Mekanisme tersebut berupa restriksi relationship, pembatasan pemberian jasa, dan mekanisme lainnya. Di Vietnam, tidak terdapat sangsi profesional tetapi terjadi pemecatan permanen dalam bentuk pencabutan lisensi praktek oleh menteri keuangan. Brunei hanya mempunyai dua sangsi: peringatan dari menteri keuangan dan pemecatan permanen dari BICPA. Seperti di Vietnam, pemecatan permanen di Brunei terjadi ketika lisensi auditor dicabut oleh menteri keuangan . Di Philipina, terdapat dua buah sangsi: skorsing sementara dan pemecatan permanen. Sementara di Indonesia dan Thailand tidak terdapat sangsi teguran atau denda, tetapi berupa skorsing sementara atau pemecatan permanen biasanya didahului peringatan. Hanya Malaysia dan Singapura yang mempunyai susunan tingkatan sangsi dari peringatan sampai dengan pemecatan permanen.

PERTANGGUNGJAWABAN AUDITOR FORMAL | ok-review | 4.5