PERJANJIAN UMUM MENGENAI TARIF DAN PERDAGANGAN

By On Friday, December 13th, 2013 Categories : Ekonomi

GENERAL AGREEMENT ON TARIFS AN TRADE (GATT) / PERJANJIAN UMUM MENGENAI TARIF DAN PERDAGANGAN adalah suatu badan internasional yang dibentuk pada tahun 1947 untuk mempromosikan perluasan dari PERDAGANGAN INTERNASIONAL melalui penghapusan bea masuk dan hambatan-hambatan lain dalam perdagangan lintas batas. GATT mempunyai dua prinsip utama:
(a) mengadakan pengaturan bagi negara-negara untuk menerima penurunan bea mastik luar negeri sebagai balasan dari pemotongan bea masuk di negaranya masing-masing.
(b) mensyaratkan bahwa suatu negara sebaiknya memberlakukan bea masuk serendah mungkin untuk produk tertentu kepada semua negara pemasok (aturan ‘the most favored nation’)
GATT telah melaksanakan perundingan mengenai tarif sebanyak II kali termasuk ‘Kennedy Round’ tahun 1962 -1967, di mana dalam putaran ini telah dilaksanakan pemotongan tarif sebesar rata-rata 35% dan Tokyo Round’ tahun 1973 – 1979, sebesar rata-rata 35% dan ‘Tokyo Round’ tahun 1973 – 1979, yang telah memberlakukan penurunan tarif lebih lanjut. Penurunan tarif ini hanya berlaku untuk barang manufaktur. Putaran Uruguay (Uruguay Round) tahun 1988 – 1994 adalah juga berkaitan dengan penurunan tarif barang manufaktur tetapi ditekankan juga pada kemungkinan penurunan tarif dari produk pertanian serta liberalisasi perdagangan di bidang jasa.
Inisiatif GATT bersama-sama dengan INTERNATIONAL MONETARY FUND, membuat formasi dari FREE TRADE BLOCS (khususnya, MASYARAKAT EROPA (EUROPEAN COMMUNITY) dan the EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION) dan tingginya tingkat pertumbuhan di negara-negara industri, mengarah ke ekspansi perdagangan dunia yang besar sampai tahun 1970-an. Kenaikan harga minyak OPEC pada tahun 1973 dan kondisi resesi yang berkepanjangan dari ekonomi dunia, mengurangi pengaruh GATT dan mengarah pada kebangkitan kembali sistem PROTEKSIONISME (PROTECTIONISM) yang didasarkan pada kepentingan dalam negeri. Sistem proteksionisme baru dilakukan tidak melalui tarif melainkan melalui berbagai aturan yang tidak transparan dan bertele-tele sehingga sulit untuk dikontrol dengan dasar yang seragam, termasuk PERJANJIAN PENGENDALIAN EKSPOR (EXPORT RESTRAINT AGREEMENTS), PERATURAN KANDUNGAN LOKAL (LOCAL CONTENT RULES), izin impor, subsidi terhadap industri dalam negeri dan lain-lain. Lihat DUMPING.

PERJANJIAN UMUM MENGENAI TARIF DAN PERDAGANGAN | ok-review | 4.5