PENGERTIAN POLITIK ETNIK

By On Monday, October 21st, 2013 Categories : Antropologi

Politik etnik dapat dibangkitkan oleh ketidakpuasan sekelompok anggota masyarakat yang terkonsentrasi dalam suatu daerah, yang menuntut otonomi lebih besar atas daerah kediaman mereka, atau perwakilan yang lebih memadai pada pemerintah pusat; atau oleh kelompok-kelompok pendatang yang menghendaki akses lebih memadai dalam pembuatan keputusan, yang terkadang dikombinasi oleh tuntutan pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap institusi-institusi budayanya. Lebih dari 80 persen negara dewasa ini yang tergabung dalam Persatuan Bangsa-bangsa mempunyai kemajemukan ras. Artinya mereka mempunyai penduduk dari dua ras yang berbeda atau lebih. Komunitas-komunitas tersebut acapkali saling bersaing serta berhadap-hadapan, kadang- kadang melalui cara-cara kemasyarakatan yang damai, terkadang melalui kekerasan, untuk menguasai (mengendalikan aparat-aparat negara), untuk meraih otonomi (meliputi pemerintahan daerah sampai pergantian pimpinan puncak), atau melalui penyatuan ke dalam masyarakat secara lebih halus. Hubungan antar-ras bervariasi dari pola stratifikatif (salah satu kelompok mendominasi kelompok-kelompok lain secara politis atau ekonomis). hingga pola segmentatif (tiap kelompok menguasai sejumlah sumber atau institusi tersendiri). Di era sekarang ini, politik ras selalu mempengaruhi negara, karena negara menjadi pihak yang mengalokasikan nilai-nilai yang berkait dengan kekuasaan, status, kemakmuran, serta kesempatan hidup kelompok-kelompok ras dan anggota-anggotanya. Nilai-nilai yang dipertaruhkan dapat bersifat politis, misalnya saja penguasaan wilayah, kewarganegaraan, hak pilih, peluang untuk menjadi pejabat pemerintah, dan me-megang simbol atau lambang negara; ekonomis —akses untuk pendidikan tinggi, pekerjaan, tanah, modal, kredit dan kesempatan berusaha; atau bisa juga bersifat kultural posisi agama yang mereka anut, status relatif bahasa dalam dunia pendidikan atau urusan kenegaraan. Berbagai inisiatif seperti itu seringkaii memicu tumbuhnya tuntutan serupa dari kelompok-kelompok ras lain yang merasa terancam oleh tuntutan-tuntutan tersebut atau dari aparat-aparat negara yang berkepentingan dengan pemeliharaan status quo. Aparat-aparat negara yang disebutkan terakhir bertanggung-jawab untuk mengelola atau mengatur konflik-konflik ras. Strategi yang digunakan ada tiga jenis: pertama, mempertahankan kemajemukan melalui dominasi kekuasaan atas kelompok-kelompok ras atau melalui konsensus seperti federalisme atau pembagian kekuasaan; kedua, memperkecil pluralisme melalui pembasmian ras, pengusiran atau asimilasi yang dipaksakan; atau ketiga, mengurangi solidaritas ras dengan menumbuhkan afiliasi silang, mengurangi legitimasi organisasi ras dan pesan-pesan politis ras, serta menekankan partisipasi perorangan dalam dunia ekonomi dan politik. Konflik-konflik ras jarang terselesaikan atau terpecahkan secara tuntas. Sekalipun beberapa masalah khusus dapat dikompromikan, berbagai pihak tetap menunjukkan ketidakpuasan dan melontarkan tuntutan pada masalah-masalah lain. Dengan demikian, politik etnik atau ras akan tetap merupakan salah satu ciri dari negara-negara yang ras penduduknya majemuk. Kebijakan-kebijakan pemerintah dapat mendukung mobilisasi ras seperti halnya menengahi konflik ras. Hubungan antar- ras merupakan suatu akibat tidak terelakkan dari adanya faksi-faksi dalam komunitas ras yang saling bersaing untuk sumber-sumber yang tersedia, dukungan dari anggota kelompok, atau merebut hak untuk mewakili kelompok itu terhadap pihak luar. Konflik-konflik antar-faksi dalam setiap ras bisa tereda dan menghasilkan pengertian serta koalisi, jika mereka harus menghadapi kelompok lawan atau pejabat/wakil-wakil negara. Banyak sengketa ras yang melampaui batas-batas teritorial negara, khususnya di mana ada kelompok ras yang sama berdiam di negara tetangga. Di sinilah berbagai konflik ras domestik sering menjadi masalah internasional yang lantas mengudang intervensi dari negara lain yang bersimpati pada salah satu pihak yang tengah bertikai, atau mengundang organisasi internasional yang berupaya menengahi, mengembalikan dan memelihara keamanan atau membantu warga-negara dan pengungsi yang menderita karena konflik tersebut. Dengan usainya Perang Dingin, konflik-konflik ras yang diwarnai kekerasan termasuk perang saudara telah menjadi suatu sumber ketidakstabilan internasional yang melibatkan politisi-politisi nasional dan publik.
Bobot kesulitannya jauh melampaui kemampuan diplomatik, keuangan maupun operasional Perserikatan Bangsa-bangsa Paham-paham liberal, marxis maupun modernisme, sekalipun saling bertentangan, telah berperan besar dalam mengartikan solidaritas ras sebagai tahap awal perkembangan manusia maupun dalam memperkirakan kemusnahannya sebagai akibat penggabungan bangsa/negara yang lebih luas. Mereka menganggapnya sebagai fenomena yang sangat berbahaya dan tidak seharusnya terjadi. Yang lain berpandangan bahwa masalah ras sering dipolitisir untuk, pertama, mewujudkan entitas tersendiri dalam masyarakat-masyarakat industrial yang semakin terintegrasi dan diwarnai oleh birokrasi yang semakin kental. Kedua, sumber-sumber keamanan yang lebih dapat dipercaya dan kesempatan material yang lebih besar lewat organisasi-organisasi ekonomi berdasarkan kelas atau pemerintahan sendiri kian marah di negara-negara dunia ketiga yang lemah dan tidak demokratis. Ketiga, cara-cara efisien untuk memobilisasi dan mewakili kepentingan perorangan dan kelompok dalam masyarakat modern adalah faktor kunci untuk menghindari konflik. Keempat, konsekuensi disintegrasi imperium kolonial dan negara-negara yang mempunyai warganegara dengan ras majemuk, telah meninggalkan warisan yang eksplosif. Berbagai penjelasan itu berkait dengan pertentangan antara kaum “primordialis” yang berpendapat bahwa identitas kolektif kelompok ras berakar pada sejarah yang didewasakan oleh sosialisasi dan dipaksakan lewat sanksi-sanksi kolektif, dengan kaum “instrumentalis” yang pada intinya berpendapat bahwa identitas dan solidaritas etnik bersifat tidak tetap, pragmatis dan oportunistis, dan hal itu seringkali dibentuk oleh pihak atau kelompok ras tertentu untuk melegitimasi tuntutan mereka bagi adanya keuntungan-keuntungan politis maupun material. Penentuan nasib sendiri adalah ideologi yang melegitimasi aktivitas ras atas nama masyarakat yang menghendaki kemerdekaan atau peningkatan otonomi wilayah. Multikulturalisme melegitimasi tuntutan pemisahan lembaga dan pengaturan sendiri bila otonomi wilayah tidak dimungkinkan. Tuntutan bagi penggabungan non-diskriminatif yang sejalan dengan kemajemukan budaya itu diilhami oleh prinsip-prinsip universalitas liberal. Nasionalisme kenegaraan dapat mengkonfirmasikan posisi superior dari suatu kelompok ras yang dominan atau menuntut suatu tatanan yang lebih tinggi yang menyatukan dan menggantikan kesetiaan-kesetiaan ras dalam suatu masyarakat yang rasnya memang majemuk.

PENGERTIAN POLITIK ETNIK | ok-review | 4.5