PENGERTIAN PERSAMAAN HAK

By On Monday, October 21st, 2013 Categories : Sosiologi

Persamaan hak, kewajiban dan status politik merupakan isu yang sangat populer dewasa ini. Jauh sebelumnya, Thomas Jefferson (1747-1826) sudah mencantumkan pengakuan atas persamaan itu secara eksplisit dalam naskah Konstitusi Amerika serikat. Istilah ini, secara akademis, punya banyak pengertian, tergantung dari disiplin ilmu mana kita melihatnya. Para ahli matematika mengartikan persamaan sebagai sebuah konsep hubungan yang kompleks, yang sifatnya bervariasi mulai dari identitas hingga korelasi, namun di dalamnya sama sekali tidak ada kandungan moral atau nilai apa pun. Sebaliknya, bagi para ilmuwan sosial, konsep persamaan sangat sarat nilai. Konsep ini merujuk pada prinsip dasar pengaturan masyarakat manusia, di mana, seperti dikemukakan Jefferson, setiap orang dinyatakan punya kedudukan yang setara sebagai warga negara. Sejak lama para ilmuwan sosial mencari validitas empiris atas hal itu. Pertanyaan kunci yang hendak dijawab adalah apakah persamaan ekonomi, politik dan sosial itu memang bisa diwujudkan, dan sampai sejauh mana. Jawaban pasti atas pertanyaan itu sampai sekarang belum disepakati, karena di lain pihak jenis ketidaksamaan itu sendiri sangat banyak, dan ada sebagian yang bersifat alamiah, tak terelakkan, atau bahkan berguna. Diskusi tentang masalah persamaan sangat luas. Ada yang mengaitkannya sebagai hukum alam, ada pula yang menyatakannya sebagai suatu konstniksi sosial buatan manusia yang bersifat nisbi. Evolusi budaya memperumit diskusi tersebut, karena praktek dan persepsi tentang persamaan tidak hanya satu macam. Meskipun Jefferson mengumandangkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia punya hak-hak azasi yang sama, tidak semua orang berpendapat begitu. Betapa pun manusia bukanlah sel yang serba seragam. Rumusan genetik Mendel sejak lama menegaskan bahwa setiap manusia itu unik. Lalu bagaimana persamaan bisa berlaku atas manusia-manusia yang satu sama lain unik. Masih belum terjawab secara tuntas. Tidak tersedia bukti limiah yang memadai bahwa manusia cenderung memperlakukan setiap manusia lainnya secara setara. Kualitas manusia yang secara genetis setara pun akan berbeda, karena faktor-faktor lingkungan (misalnya pendidikan) akan ikut memberi pengaruh yang membuat mereka saling berbeda. Perdebatan mengenai hal ini kemudian terfokus pada teori-teori tentang interaksi antara hereditas (faktor turunan/bawaan) dan lingkungan. Pembahasan tentang keragaman alamiah sudah berlangsung sejak lama. Plato menyatakan bahwa kedudukan politik setiap orang, secara alamiah, selalu berbeda. Hobbes dalam Leviathan (1934 [1651]) mengemukakan pendapat sebaliknya: “Alam menjadikan setiap orang setara, baik dalam kelengkapan tubuh maupun daya pikir: meskipun ada orang yang lebih kuat dari yang lain. atau lebih cepat berpikir ketimbang yang lain, tidaklah berarti bahwa mereka tidak setara; pembedaan hanya akan membuat orang yang satu mengambil keuntungan sepihak dari orang lain, yang juga lalai menyadari persamaan itu”. Rumusan Hobbes masih memberi pengaruh, khususnya dalam diskusi tentang kesetaraan gender dan ras, baik itu dari tinjauan sosiologis maupun genetik (juga dari psikologi sosial). Yang menjadi persoalan adalah, nilai-nilai apa yang dapat mengukuhkan persamaan itu di antara kelompok-kelompok yang terlanjur diyakini tidak sepenuhnya setara (misalnya antara pria dan wanita). Pada titik ini. perdebatan mulai menyentuh segi etika. Landasan etika bagi nilai-nilai persamaan, kebebasan dan kebersamaan, tetap saja tidak jelas, karena pada akhirnya hal itu menyangkut keyakinan, preferensi dan sikap sepihak masing-masing individu yang tidak perlu ditopang oleh pembenaran tertentu. John Rawis (1971) mengadopsi konsep” posisi asli” ‘(original position) untuk melukiskan pergeseran konsepsi persamaan yang kini sedemikian rancu karena nilai-nilai sudah ikut berbicara. Brian Barry (1973) melengkapi tinjauan sosial dan psikologis rumusan Rawi itu guna membuka peluang penafsiran ulang mengenai berbagai bentuk hubungan egaliter (setara) dan liberal di berbagai masyarakat. Namun semua konsep ini pun mengandung kelemahan, yakni sulit dievaluasi secara tepat. Ilmu-ilmu sosial menjadikan soal ini sebagai bahasan pokok yang tak ada habisnya. Pendapat yang dibahas begitu banyak, yakni mulai ucapan Horace (65-8 SM) yang menegaskan bahwa gubug reyot dan kastil megah merupakan bukti kehampaan persamaan, hingga puisi sikap heroik raja dalam membela rakyatnya dari James Shirley (1596-1666) yang mencoba mengingatkan bahwa: kaum papa bisa saia memanfaatkan penguasa dengan modal kepapaannya itu. sehingga dalam aspek ini persamaan peluang dan status politik secara tidak langsung memang bisa terwujud. Pendapat Shirley kebetulan sesuai dengan ajaran sosial Kristen yang kemudian sangat mewarnai pengajaran sosial dan politik di Eropa, sehingga para ilmuwan politik dan sosial di abad-abad itu pun meyakini persamaan sebagai suatu yang memang ada dan harus ada. Penjelasan gereja sangat sederhana Semua manusia berasal dari Nabi Adam, maka semua manusia pun setara. Sepintas lalu. penguasa jauh lebih tinggi ketimbang yang dikuasai. Namun setiap saat rakyat jelata berpotensi mengganti penguasanya, dan ini menurut Magnificant, sudah merupakan petunjuk adanya persamaan. Susutnya pengaruh Kristen bukannya melemahkan keyakinan terhadap ide persamaan, melainkan justru memperkuatnya dalam bentuk lain. Jika semula konsep persamaan bernuansa suci, maka dalam perkembangan selanjutnya konsep itu agak bersifat sekuler namun tetap diagungkan. Ini tampak pada pemikiran-pemikiran Rousseau. yang kemudian mengimbas ke para perintis ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Fourier, Proudhon. Herbert de Saint-Simon, Robert Owen, William Thomson, dan lain-lain. Ide egalitarianisme modern bersumber dari optimisme sosiologis. Hegel dan Marx bahkan meyakininya se-bagai bukti material atas tak terelakkannya trans-formasi sosial yang pada akhirnya akan mencip- takan suatu masyarakat yang sepenuhnya sama rata sama rasa (komunis). Namun egalitarianisme ini tidak terbatas pada konsepsi Marx maupun Hegel. Pengertiannya sendiri lebih luas, dan aplikasinya beragam. Salah satunya yang perlu disebutkan di sini, karena kontras dengan determinisme evolusionis liberal maupun historisisme Marx, adalah konsepsi T.H. Marshall (1950). Ia berpendapat bahwa persamaan merupakan ekspresi dari perkembangan kewarganegaraan di masyarakat yang hidup di negara-negara industri maju. Marshall mengambil kasus Inggris untuk menjelaskan bagaimana persamaan status dalam masyarakat mengalami evolusi mendasar di abad 19 setelah Revolusi Industri, yang sangat kontras dan masyarakat kelas khas feodal Inggris abad pertengahan yang berkembang mulai abad 12. Revolusi Industri merupakan momentum penting yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan politik yang kurang lebih sama. Dari Inggris, ide persamaan ini kemudian menyebar ke tempat lain, dan mendapatkan lahan yang sangat subur di Amerika yang beberapa dekade kemudian mempromosikannya ke seluruh dunia. Namun Marshall mencatat bahwa persamaan lebih merupakan suatu wahana, bukan tujuan, untuk mencapai kondisi yang lebih baik bagi semua pihak. Atas dasar itu, Marshall menegaskan bahwa persamaan bukanlah sesuatu yang suci. melainkan terbatas, dan kelayakannya pun tergantung pada hasil akhir yang hendak diraih. Ada tiga ilustrasi yang dapat menjelaskan terbatasnya ide egalitarianisme ini. Ketiganya merupakan tantangan serius terhadap teori-teori yang mengagung-agungkan persamaan. Ilustrasi pertama menunjuk adanya bentuk-bentuk hirarki yang tidak dapat dinafikan. Ada hirarki di dunia kerja, dalam keluarga, dalam kehidupan sosial sehari-hari. Para pendukung teori egaliter menjawab bahwa persamaan merupakan ide fundamental yang memang tidak selalu tampak di permukaan. Lagipula selalu ada mekanisme untuk mengimbangi bentuk-bentuk ilirarki itu. Untuk mengimbangi hirarki kekayaan, ada pajak progresif; untuk hirarki kekuatan, ada kekuatan terpusat yang, paling tidak secara formal, berdiri di atas semua kepentingan. Namun harus diakui bahwa jawaban ini tidak sepenuhnya memuaskan. Sebagian teorisi persamaan pun mengakui hal itu, dan mereka berusaha menga
dakan koreksi. Mereka kemudian memusatkan ide persamaan pada persamaan kesempatan yang memberi hak penuh pada setiap orang untuk memilih, yang tentu saja cakupannya berbeda-beda tergantung pada kemampuannya.
Perdebatan kemudian bergeser ke soal pilihan ini. Ilustrasi kedua dikemukakan oleh Christopher Jencks (1972) dalam bukunya yang berjudul Inequality (1972). Ia menegaskan bahwa persamaan tidak hadir dengan sendirinya, melainkan diupayakan. Ia menunjuk reformasi pendidikan sebagai salah satu instrumennya. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengejar ketertinggalannya dalam bidang ekonomi. Namun lewat pendidikan pula seseorang dapat memperlebar jurang pemisahnya dengan orang-orang lain yang kurang beruntung. Lagipula. data menunjukkan bahwa, di AS, pendidikan hanya memberi pengaruh sebesar 12 persen terhadap pendapatan. Argumen Jencks memang agak lemah, namun pernyataannya bahwa persamaan itu merupakan sesuatu yang diupayakan atau dibuat, sangatlah penting. Sekurang-kurangnya pendapat ini menandingi keyakinan para teorisi egaliter bahwa persamaan itu harus dan pasti ada, seolah-olah seperti karunia dari langit. Jensen (1972) memperkaya nuansa perdebatan ketika ia mengemukakan temuannya mengenai perbedaan-perbedaan genetik antara ras dan kelas-kelas sosial, yang tentu saja sangat bertentangan dengan ide persamaan. Jensen mendasarkan pendapatnya itu pada studi tentang anak kembar yang dipisah, satu diasuh kelas pekerja yang miskin, sedangkan yang lain diasuh oleh keluarga dari kelas atas. Setelah dewasa, keduanya ternyata sangat berbeda dalam sikap, tindak-tanduk, dan bahkan karakter. Temuan ini ditantang oleh Schiff (1982) yang menegaskan bahwa orang-orang yang lahir dengan karakter dan latar-belakang yang sama akan berperilaku serupa. Schiff mendasarkan pendapatnya pada studi tentang anak-anak bersaudara di Perancis yang diasuh dan diangkat oleh keluarga-keluarga yang berbeda keias sosialnya. Setelah beranjak dewasa, anak dari kelas miskin masih menunjukkan perilaku dan sikap sosial politik yang sama dengan saudaranya dari kelas kaya. Sedangkan mengenai ras, diskusinya terpusat pada perbedaan IQ. Jensen menyebut bahwa anak dari ras tertentu lahir dengan IQ lebih rendah ketimbang anak dari ras yang lain. Namun hal ini sulit diterima karena pada masa itu kesempatan untuk maiu atau untuk memperoleh pendidikan tidaklah sama untuk semua ras. Singkatnya, masalah persamaan dan juga keadilan merupakan topik yang tidak kunjung terpecahkan, sekalipun ilmu- ilmu sosial sudah mencurahkan begitu banyak perhatian baginya.

PENGERTIAN PERSAMAAN HAK | ok-review | 4.5