PENGERTIAN PEMERINTAHAN

By On Friday, October 25th, 2013 Categories : Sosiologi

Pengaturan atau pemerintahan adalah istilah yang dipakai untuk tindakan menjalankan kekuasaan dalam berbagai konteks kelembagaan, dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umum, seperti para warga, pemilik hak suara atau para pekerja. Bagi para ilmuwan politik, pemerintahan mengacu kepada proses pengelolaan politik yang menyentuh basis normatif dari otoritas politik, gaya atau mode pengurusan masalah-masalah umum, dan pengelolaan sum-bersumber daya umum. Konsep ini lebih luas dari pemerintah (government), yang hanya berkaitan dengan peran otoritas politik dalam menjaga tata sosial dalam wilayah tertentu dan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Ada tiga istilah yang menjadi topik sentral dalam definisi-definisi mengenai pemerintahan: akuntabilitas, yang menyatakan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah; legitimasi, yang berkaitan dengan hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga-warganya dan seberapa jauh kekuasaan ini dianggap sah untuk diterapkan; dan transparansi, yang didasarkan pada adanya mekanisme untuk menjamin akses umum kepada pengambilan keputusan. Pemerintahan tidaklah terbatas pada realita politik formal/publik, melainkan juga beroperasi pada tingkat perusahaan dan komunitas. Pemerintahan perusahaan berkaitan dengan proses di mana entitas-entitas perusahaan diperintah, yakni pelaksanaan kekuasaan untuk mengarahkan perusahaan, dan mekanisme untuk menjamin akuntabilitas eksekutif dan pengaturan langkah-langkah perusahaan dalam dunia bisnis. Dalam konteks yang lebih dilokalkan, pemerintahan bisa mengacu pada pembentukan serangkaian aturan atau struktur otoritas dalam komunitas-komunitas tertentu yang memainkan peran atau fungsi dalam pengelolaan sumber-sumber daya dan dalam menjaga tata sosial. Sejak awal 1990-an, konsep mengenai pemerintahan telah menarik perhatian para donor internasional yang prihatin terhadap adanya hambatan-hambatan administratif dan politik dalam pembangunan di Dunia Ketiga. Analisis Bank Dunia dan donor-donor internasional lainnya terpusat pada krisis pemerintahan yang disebabkan kepentingan pribadi, korupsi, dan hilangnya legitimasi politik yang meliputi negara-negara lemah dan tidak demokratis. Perhatian pada masalah pemerintahan ini juga membangkitkan berbagai pertanyaan mengenai peran yang tepat bagi lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan PBB dalam manajemen ekonomi dan politik global, dan juga sifat mandatnya.
Di negara-negara maju, ada dua sumber pokok yang mendorong terbentuknya gagasan-gagasan mengenai pemerintahan. Pertama, berkenaan dengan masalah kepemerintahan yang timbul dalam keadaan tidak bekerjanya hukum dan tata aturan serta ketidakpercayaan kepada lembaga- lembaga politik formal, yang semuanya menimbulkan perhatian mengenai bagaimana seharusnya lembaga-lembaga pemerintah berinterkasi dengan masyarakat. Kedua, pengaruh dari agenda politik neo-liberal yang mendukung dikuranginya peran negara dan pengimbangan kekuasaan itu ke penyediaan pelayanan kepada pembeli dan pengatur. Berbagai usulan untuk menyempurnakan mekanisme pemerintahan agar mendukung desentralisasi kekuasaan dan tanggung-jawab, dan untuk meningkatkan konsultasi serta partisipasi dalam pembuatan keputusan. Di negara-negara sedang berkembang, usulan-usulan untuk memperbaiki pemerintahan acapkali berimplikasi kembalinya perpolitikan demokrasi liberal dan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif, di samping juga reformasi atas fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dan reorientasi birokrasi guna meningkatkan akuntabilitas. legitimasi, dan efektivitas manajemen publik. Ini ditantang oleh pandangan alternatif yang menyarankan bahwa pemerintahan yang kuat mutlak perlu bagi stabilitas politik, yang pada gilirannya merupakan jaminan terbaik bagi keberhasilan pembangunan.

PENGERTIAN PEMERINTAHAN | ok-review | 4.5