PENGERTIAN PEMERINTAH

By On Friday, October 25th, 2013 Categories : Sosiologi

Studi mengenai pemerintah merupakan jantung dari ilmu politik, namun tidak ada kesepakatan yang bulat dalam disiplin ilmu ini mengenai bagaimana seharusnya masalah ini dipelajari atau tipe tipe dan bentuk pemerintah apa saja yang ada. Bahkan, istilah itu sendiri memiliki banyak sisi makna yang berbeda. Di sini akan dibahas hanya secara ringkas mengenai kekaburan dan kontroversi tersebut. Mengikuti rumusan Finer (1974), istilah pemerintah bisa kita bagi ke dalam empat pengertian. Pertama, pemerintah mengacu kepada proses memerintah, yakni, pelaksanaan kekuasaaan oleh yang berwenang. Kedua, istilah ini bisa juga dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya tata aturan. Ketiga, pemerintah acapkali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya, kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Terakhir, istilah ini bisa juga mengacu kepada bentuk, metode, atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Keberadaan berbagai lembaga dari pemerintahan yang berdaulat merupakan ciri lain dari negara. Studi mengenai pemerintah-pemerintah berdaulat semacam itu telah menjadi lahan pokok para ilmuwan politik. Tapi tak semua pemerintah berdaulat; setiap lembaga seperti serikat pekerja, kelompok gereja, atau partai politik yang memiliki sistem dinas yang formal, memiliki otoritas untuk membuat keputusan mengikat untuk organisasinya, sehingga bisa dikatakan sebagai suatu pemerintah pula. Maka dari itu, pemerintah (dalam pengertian tata aturan) bisa ada tanpa adanya negara. Sekian studi antropologi telah menyoroti adanya masyarakat-masyarakat primitif di mana konflik dipecahkan melalui berbagai proses sosial tanpa mendirikan kekuatan-kekuatan pemaksa dari sebuah negara yang diformalkan. Bahkan, dalam tiap masyarakat terdapat banyak situasi-situasi sosial (seperti dalam sebuah bus atau gedung teater) di mana konflik politik mengenai alokasi sumber-daya dihindarkan lewat proses sosial non-koersif. Biasanya, pemerintah berdaulat dalam masyarakat maju memiliki tiga perangkat dinas yang terpisah, masing-masing dengan peran sendiri: Pertama, peran legislatif untuk membuat peraturan. Kedua, (kadang-kadangdicampur-adukkan dengan pemerintah) yang bertanggung jawab menjalankan hukum itu dan di dalam masyarakat politik yang sudah maju memainkan peran dominan dalam pembuatan usulan-usulan peraturan baru. Ketiga, cabang yudikatif yang bertanggung-jawab untuk menafsirkan hukum dan menerapkannya dalam masing-masing kasus.
Cara-cara klasifikasi. Pengaturan yang rinci atas dinas pemerintahan berlainan antara satu negara dengan negara lain. Sejak masa Aristoteles, studi pemerintah berusaha menggolongkan berbagai macam bentuk pemerintah. Kegunaan dari penggolongan itu ada bermacam-macam pula, antara lain untuk membuat penilaian normatif terhadap tipe-tipe pemerintah dan pernyataan positif mengenai implikasi tingkah laku dari berbagai struktur pemerintah. Tapi semua cara klasifikasi memiliki kesamaan dalam hal mengusahakan penggolongan yang konseptual sehingga memungkinkan untuk melakukan generalisasi mengenai pemerintahan untuk menghadapi sekian banyak variasi cara mengorganisir pemerintah. Cara mengklasifikasi pemerintah banyak sekali, namun ada beberapa hal umum yang bisa menyatukannya. Penggolongan cenderung terpusat pada dua kriteria: cara pengaturan dinas/ fungsi, yang konsepnya lebih sempit; dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Kriteria pertama menghasilkan dua cara klasifikasi yang banyak dipakai oleh para ahli politik, khususnya oleh mereka yang mempelajari pemerintah demokratis. Klasifikasi pertama ini didasarkan pada hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, eksekutif sangat tergantung pada penguasaannya terhadap legislatif. Anggota kabinet, termasuk kepala eksekutif, merangkap sebagai anggota legislatif dari partai mayoritas atau koalisi, dan kekuasaan mereka ditentukan oleh bertahannya mayoritas atau koalisi itu. Sedangkan dalam sistem presidensial, eksekutif independen terhadap legislatif, namun keduanya bisa saling mendukung atau mempersulit karena sama-sama memiliki kekuasaan sebanding. Anggota kabinet tidak bisa merangkap sebagai anggota legislatif. Tidak seperti pada legislatif, proses pembuatan keputusan dalam eksekutif terpusat pada satu figur, yakni presiden. Klasifikasi kedua berfokus pada distribusi kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintah (pusat dan daerah). Dalam negara kesatuan, seluruh kekuasaan ada di tangan pemerintah pusat, yang biasanya mendelegasikan sebagian ke pemerintah daerah. Hal yang sama berlaku untuk lembaga legislatifnya. Sedangkan dalam sistem federal, kekuasaan pusat justru dipinjamkan oleh pemerintah daerah yang sedikit banyak otonom. Klasifikasi yang didasarkan pada kriteria kedua, yakni hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, biasanya membicarakan sejauh mana pemerintah dapat dibenarkan memaksa warganya untuk melakukan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan. Formulasi rincinya bervariasi, namun kebanyakan berada pada titik-titik di antara dua kutub ekstrim. yakni pemerintah demokratis liberal yang paksaannya minimal, dan pemerintah totaliter yang sewenang-wenang. Pemerintah demokratis liberal menjadikan dirinya sebagai pelayan orang-orang yang diperintah, sedangkan yang totaliter, menjadikan dirinya sebagai majikan bagi yang diperintah.
Pendekatan-pendekatan baru. Studi tentang pemerintah telah mengalami perubahan sejak usainya Perang Dunia Kedua. Secara historis, studi ini merupakan cabang dari ilmu hukum konstitusional. Awalnya, yang dipentingkan adalah aspek-aspek formal (termasuk konstitusinya) dan setiap negara dipelajari secara terpisah (bukannya dalam suatu kerangka komparatif). Namun sehubungan dengan adanya pengaruh revolusi behavioralis, fokusnya bergeser ke bagaimana sebuah pemerintah beroperasi, lembaga-lembaga formal dan non-formal apa saja yang berperan, termasuk partai-partai politik dan kelompok kepentingan (serta sumber-sumber yang membuat mereka bisa berperan), dan semuanya dipelajari dalam suatu kerangka komparatif. Hal-hal lain yang berpengaruh adalah teori-teori sistem, khususnya fungsionalisme-struktural. Pendekatan-pendekatan ini mencoba mengembangkan suatu bahasa konseptual yang padu, yang bisa diterapkan untuk mempelajari pemerintah dari negara mana saja, baik negara maju maupun negara berkembang.

PENGERTIAN PEMERINTAH | ok-review | 4.5