PENGERTIAN NASIONALISASI

By On Thursday, January 9th, 2014 Categories : Ekonomi

NATIONALIZATION / NASIONALISASI adalah pemilikan industri oleh negara. Dalam PEREKONOMIAN YANG TERENCANA SECARA TERPUSAT (CENTRALLY PLANNED ECONOMY) sebagian besar atau semua industri suatu negara dimiliki oleh negara, dan sumber-sumber daya dialokasikan, dan penawaran barang-barang dan jasa-jasa ditetapkan, sesuai dengan suatu PERENCANAAN NASIONAL (NATIONAL PIAN). Dalam PEREKONOMIAN CAMPURAN (MLXED ECONOMY), sebagian industri dimiliki oleh negara akan tetapi penawaran dari sebagian besar barang- barang dan jasa-jasa dilakukan oleh industri-industri PERUSAHAAN SWASTA (PRIVATE ENTERPRISE) yang beroperasi melalui mekanisme PASAR (MARKET). Tingkat pemilikan industri oleh negara sangat tergantung pada ideologi politik, di mana perekonomian yang terencana secara terpusat mendukung adanya nasionalisasi, sementara pendukung perusahaan^ swasta tidak menghendaki adanya nasionalisasi. Contoh, di Kerajaan Inggris, suatu pemerintahan partai buruh menasionalisasi industri besi dan baja pada tahun 1949, setelah sebelumnya menasionalisasi Bank Inggris, penerbangan sipil, transportasi, listrik, industri batu bara dan minyak, industri besi, dan baja kemudian didenasionalisasi oleh pemerintah Partai Konservatif pada tahun 1953, tetapi kemudian sebagian besar industri dinasionalisasi kembali oleh pemerintah Partai Buruh pada tahun 1967. Sejak tahun 1980 suatu pemerintahan Partai Konservatif telah memulai suatu program denasionalisasi secara besar-besaran termasuk perusahaan British steel (lihat PRIVATIZATION ). Alasan ekonomis utama untuk nasionalisasi terletak pada alasan MONOPOLI ALAM (NATURAL MONOPOLY): penyediaan beberapa barang dan jasa dapat dilakukan secara lebih efisien oleh seorang pemasok monopoli, karena sangat besarnya SKALA EKONOMIS (ECONOMIES OF SCALE) sehingga hanya dengan mengorganisir industri tersebut atas dasar suatu pemasok tunggal, manfaat penuh dari penghematan biaya dapat diperoleh. Monopoli alam khususnya akan meningkat apabila persediaan barang dan jasa memerlukan suatu jaringan penawaran yang saling dikaitkan satu sama lain, seperti misalnya dalam pendistribusian gas, listrik dan air, serta pelayanan kereta api dan telepon. Dalam kasus-kasus ini, pemasangan pipa saluran dan jalan kereta api yang bersaing akan mengakibatkan adanya duplikasi sumber daya dan biaya tambahan yang tidak perlu. Skala ekonomis produksi yang signifikan berkaitan dengan industri yang padat modal seperti industri besi dan baja, gas, dan pembangkit tenaga listrik. Dalam contoh lain, alasan ekonomi untuk nasionalisasi sangat tidak meyakinkan: industri-industri atau perusahaan-perusahaan individual mungkin diambil alih karena mereka menderita kerugian dan karenanya membutuhkan reorganisasi, atau karena suatu kepentingan politik untuk mempertahankan pekerjaan-pekerjaan. Contoh, di Kerajaan Inggris, perusahaan mobil “British Leyland” dan “British Shipbuilders” dinasionalisasikan masing-masing pada tahun 1975 dan tahun 1977, namun kembali menjadi perusahaan swasta pada tahun 1980-an.
MONOPOLI (MONOPOLY) perusahaan swasta sudah tentu dapat juga menjamin keuntungan efisiensi yang sama dalam produksi dan distribusi sebagaimana halnya dengan monopoli negara, akan tetapi bahaya yang mungkin timbul bila perusahaan swasta yang monopoli tersebut mungkin akan merusak posisi kekuatan pasarnya melalui penetapan harga monopoli. Sebaiknya, monopoli negara akan memperhatikan kepentingan- kepentingan konsumen dengan membebankan harga yang adil. Penentang nasionalisasi menyatakan bahwa monopoli negara terlalu menghambur- hamburkan penghematan biaya yang timbul dari skala ekonomis melalui ketidakefisienan internal (kekakuan birokrasi dan masalah-masalah pengendalian menyebabkan meningkatnya INEFISIENSI X (X-INEFFICIENCY) dan bahayanya adalah bahwa ketidakefisienan tersebut dapat dibuat menjadi lebih buruk setiap saat melalui kegiatan pemerintah yang memberikan subsidi bagi perusahaan-perusahaan monopoli negara yang merugi.
Permasalahan mensejajarkan efisiensi penawaran dengan berbagai tujuan sosial dan ekonomi pemerintah yang lain akan mempersulit kondisi di atas lebih jauh. Contoh, pemerintah dapat memaksa industri yang telah dinasionalisasi untuk tetap bertahan pada harga-harga mereka yang rendah untuk tujuan pengendalian inflasi, akan tetapi tindakan penciutan arus kas industri ini, dalam jangka panjang, akan mengakibatkan menurunnya program-program investasi mereka. Banyak industri yang dinasionalisasi dibebani dengan kewajiban-kewajiban sosial; contoh, mereka mungkin diminta oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kereta api dan kantor pos pada masyarakat pedesaan terpencil walaupun hal ini adalah sangat tidak ekonomis.
Oleh karena itu, menilai kebaikan dan kekurangan relatif dari nasionalisasi merupakan suatu hal yang sulit. Dari sudut pandang efisiensi ekonomi, di bawah KEBIJAKAN PERSAINGAN (COMPETITIONPOLICY) Inggris, industri- industri yang dinasionalisasi dapat diserahkan untuk diinvestigasi oleh KOMISI PENGGABUNGAN DAN MONOPOLI (MONOPOLIES AND MERGERS COMMISSION), untuk mengetahui dan menetapkan apakah perusahaan-perusahaan itu masih beroperasi sesuai dengan kepentingan masyarakat atau tidak.
Lihat MARGINAL COST PRICING, AVERAGE COST PRICING, TOO PART TARIFF, PUBLIC UTILITY, RATE-OF-RETURN REGULATION, PRIVATIZATION.

PENGERTIAN NASIONALISASI | ok-review | 4.5