PENGERTIAN MANAJEMEN PERMINTAAN ATAU KEBIJAKAN STABILISASI

By On Wednesday, December 4th, 2013 Categories : Ekonomi

DEMAND MANAGEMENT OR STABILIZATION POLICY / MANAJEMEN PERMINTAAN ATAU KEBIJAKAN STABILISASI adalah pengendalian tingkat PERMINTAAN AGREGAT (AGGREGATE DEMAND) dalam suatu perekonomian dengan menggunakan KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY) dan KEBIJAKAN MONETER (MONETARY POIJCY) untuk mengatasi atau menghilangkan gejolak dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan SIKLUS EKONOMI (BUSINESS CYCIJE). Tujuan dari pengendalian permintaan adalah untuk menyesuaikan permintaan agregat sehingga tidak terjadi pengurangan secara relatif pada PRODUK NASIONAL BRUTO POTENSIL (POTENTIAL GROSS NATIONAL PRODUCT) (Sehingga mencegah penurunan output dan PENGANGGURAN/UNEMPLOYMENT) atau peningkatan yang berlebihan (sehingga menghindarkan INFLASI/INFLATION) . Suatu perekonomian yang tanpa kendali akan cenderung mengalami masa depresi dan ledakan ekonomi (boom) seperti ditunjukkan garis yang tidak terputus-putus. Pemerintah biasanya mencoba untuk mencegah fluktuasi dengan merangsang permintaan agregat pada saat depresi dan mengurangi permintaan agregat pada saat terjadi peningkatan yang berlebihan (over-heating). Idealnya pemerintah ingin mengatur permintaan agregat sehingga tumbuh persis dengan pertumbuhan produk nasional bruto potensil, garis yang terputus-putus, mengimbangi gelombang lembah dan puncak siklus ekonomi. Namun demikian, dua masalah utama timbul: (a) penentuan waktu yang tepat untuk PENYUNTIKAN (INJECTION) atau PENARIKAN (WITHDRAWAL); (b) penentuan besarnya jumlah suntikan atau penarikan pada ekonomi (untuk menetralkan depresi dan boom). Dengan waktu dan besar yang tepat ekonomi akan mengikuti garis trend dari produk nasional bruto potensil.
Sejumlah langkah-langkah dilakukan dalam melaksanakan kebijakan stabilisasi. Sebagai contoh, pada periode awal resesi/depresi akan digambarkan sebagai penurunan dalam kegiatan statistik ekonomi, walaupun keterlambatan dalam pengumpulan data ekonomi yang berarti bahwa periode 1 terjadi sebelum data tentang tingkat pegangguran dan data lainnya tersedia. Setelah data didapat, pemerintah melakukan penganalisaan untuk mengetahui sifat dari permasalahan (periode 2) dan merencanakan intervensi seperti pemotongan pajak atau meningkatkan pengeluaran pemerintah (periode 3). Pada periode 4 kebijakan yang disepakati dilaksanakan, walaupun hal itu memakan waktu sebelum kebijakan tersebut mempengaruhi KONSUMSI (CONSUMPTION), INVESTASI (INVESTMENT), IMPOR (IMPORTS), dan sebagainya (lihai MULTIPLIER). Jika waktu pelaksanaan kegiatan ini tidak tepat, maka pemerintah mungkin menyadari bahwa mereka menstimulasi ekonomi pada saat perekonomian tersebut telah mulai pulih dari resesi/depresi sehingga tindakan pemerintah tersebut memberikan pengaruh yang lebih buruk dari fluktuasi yang sebenarnya. Pemerintah juga dapat memperburuk fluktuasi jika memberikan arah yang salah dengan menyuntikkan daya beli yang terlalu besar dalam perekonomian, sehingga menghasilkan kelebihan permintaan. Jika pemerintah melaksanakannya dengan tepat, baik dari segi waktu maupun besarnya, maka mereka akan dapat menyeimbangkan pengaruh dari resesi/depresi dan mengikuti arah gerak yang digambarkan garis titik- titik 2. Penurunan intensitas resesi dengan cara ini memerlukan perkiraan yang akurat pada saat sebelum resesi mulai, mungkin pada saat gejala resesi perekonomian masih ringan (periode 6). Dengan dasar perkiraan ini pemerintah dapat merencanakan pengaruhnya untuk menggerakkan perekonomian (periode 7) dengan mengaktifkan kebijakan pengendalian permintaan (periode 8), yang mulai berpengaruh dan menstimulasi perekonomian pada saat kegiatan ekonomi menurun (periode 9).
Banyak tindakan pemerintah yang tidak akurat dalam ketepatan waktu dan besarnya suntikan atau penarikan. Hal ini diakibatkan oleh kompleksnya kelembagaan dan tingkah laku perekonomian. Apabila pemerintah tidak berhasil mengatasi keadaan puncak dan lembah siklus ekonomi, biasanya mereka disalahkan telah melakukan kebijakan yang berjalan di tempat (lihat STOP-GO CYCLE), yaitu mengadakan suntikan pada perekonomian yang mulai pulih yang kemudian mendorong secara berkelebihan dan menarik/menurunkan terlalu banyak pada waktu yang tidak tepat, atau mengerem perekonomian terlalu keras. Manajemen permintaan meggambarkan suatu segi dari kebijakan ekonomi makro pemerintah, perhatian lain yang penting mengenai SISI PENALARAN (SUPPLY-SIDE) yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan produk nasional bruto dan KEBIJAKAN NILAI TUKAR (EXCHANGE RATE) yang mempengaruhi persaingan perdagangan internasional barang dan jasa. Lihat DEFLATIONARY GAP, INFLATIONARY GAP, EQUILIBRIUM LEVEL OF NATIONAL INCOME, AUTOMATIC (BUILT-IN) STABILIZERS, INTERNAL-EXTERNAL BALANCE MODEL, PUBLIC FINANCE, BUDGET.

PENGERTIAN MANAJEMEN PERMINTAAN ATAU KEBIJAKAN STABILISASI | ok-review | 4.5