PENGERTIAN KORUPSI DAN SUAP

By On Tuesday, October 8th, 2013 Categories : Antropologi

Dalam pengertiannya yang paling umum, korupsi adalah pengabaian atau penyisihan atas suatu standar yang seharusnya ditegakkan. Jadi korupsi bisa diterapkan dalam bahasa, bisa pula dalam moral. Secara lebih sempit korupsi diartikan sebagai pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak berwenang demi memenuhi kepentingannya, sendiri. Dalam bisnis, direktur perusahaan bisa didakwa korup jika ia menjual atau menyewakan rumahnya sendiri untuk keperluan kantor dengan harga ekstra, yang tentu saja merugikan kepentingan pemilik saham yang seharusnya ia utamakan. Pengacara, arsitek, dan profesi lainnya juga bisa didakwa serupa jika mereka memenuhi kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan klien. Korupsi politik bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah atau politisi bagi keuntungan mereka sendiri. Ada tiga hal penting dari definisi ini. Pertama, tidak semua kesalahan dalam pelaksanaan tugas resmi bisa disebut korupsi. Ketidakbecusan atau pengkhianatan biasanya tidak tergolong korupsi. Kedua, setiap pejabat negara memperoleh gaji dan imbalan tertentu. Jika mereka menerima penghasilan ekstra tidak sah di luar itu, misalnya uang suap, maka mereka korupsi. Dalam prakteknya, sulit untuk membedakan mana penghasilan ekstra yang sah dan yang tidak, dan standarnya pun bervariasi di masing-masing tempat dan waktu. Definisi hukum korupsi biasanya hanya menyebut praktek korupsi sebagai tindakan penerimaan imbalan yang bertentangan dengan peraturan. Jelas definisi ini tidak memadai. Ketiga, ada aspek korupsi dalam pemilihan umum (electoral corruption), yang harus dibedakan dari korupsi lainnya. Kalau korupsi umumnya adalah penyalahgunaan wewenang, maka korupsi jenis ini adalah penyelewengan proses pemilu yang membuat seseorang menang secara curang. Bentuk-bentuk korupsi yang paling umum adalah penerimaan uang suap, pemerasan terhadap anggota masyarakat yang tengah membutuhkan pelayanan (baik secara halus maupun terang-terangan), dan penyalahgunaan informasi resmi. Penyuapan tidak harus berwujud serah terima uang tunai. Ada penyuapan “tak langsung” dalam bentuk janji kursi empuk di sebuah perusahaan begitu si pejabat pensiun, pemberian potongan harga, atau pemberian koneksi bisnis tertentu. Korupsi merupakan masalah serius yang bisa ditemukan di semua babakan sejarah. Pengadilan selalu sibuk menangani kasus korupsi. Pada 1960-an, berkembang pemikiran politik “revisionis” yang justru menyajikan prediksi optimistik akan teratasinya korupsi di negara maju Barat. Sebagian dari mereka bahkan berpendapat masalah korupsi tidak seserius yang dibayangkan banyak orang. Mereka juga menyatakan korupsi merupakan suatu hal yang lumrah di negara-negara berkembang. Lagipula, masih menurut mereka, korupsi tidak selalu buruk terhadap proses pembangunan sosial dan ekonomi karena hal itu bisa berfungsi sebagai sumber motivasi dan wahana distribusi pendapatan (pihak asing yang berhubungan dengan mereka juga diuntungkan oleh pelayanan yang lebih baik). Mereka juga berpendapat korupsi hanya bersifat sementara, sampai kondisi sosial-ekonomi membaik. Negara-negara yang kini maju seperti Inggris dan AS dahulu juga dipenuhi korupsi, dan ketika kondisinya membaik maka korupsi itu pun terkikis dengan sendirinya. Puncak korupsi di Amerika di akhir abad 19 dan awal abad 20 memang berbarengan dengan terjadi berbagai perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Korupsi dikatakan seringkah punya dampak sampingan yang menguntungkan. Misalnya, Robert Merton, menyatakan bahwa korupsi parah dalam organisasi Partai Demokrat di Kota New York (Tammany Hall) justru memudahkan masuknya para imigran produktif ke negara itu. Kondisi full employment dan peningkatan kemakmuran di New York seusai Perang Dunia Kedua sangat ditopang oleh kehadiran para imigran itu. Lambat laun korupsi akan hilang ketika kebudayaan kenegaraan baru yang profesional menggantikan ikatan-ikatan lama terhadap keluarga atau kelompok etnik. Penafsiran seperti ini jelas dihujani kritik. Negara miskin dan berkembang sama sekaii tidak menganggap korupsi sebagai sesuatu yang wajar, dan sebaliknya, negara-negara maju tidak pernah bersih dari korupsi. Tidaklah realistik kalau kita menganggap pendidikan dan teknik administrasi publik yang lebih baik di negara maju akan membuat aparatnya lebih kebal terhadap korupsi. Kian pentingnya peran birokrasi membuka lebih banyak peluang korupsi yang bentuk-bentuknya kian canggih dan ini biasa terjadi di mana saja.
Pengungkapan berbagai skandal sejak 1970- an mendorong para ilmuwan untuk secara serius menelaah korupsi, baik di Barat maupun di lingkungan negara komunis. Di Amerika Serikat, skandal Watergate 1972-4 telah mencoreng citra demokratis negara itu, disusul dengan serangkaian dakwaan korupsi, termasuk yang dilakukan oleh mantan wakil presiden Spiro Agnew. Gubernur-gubernur Illinois, Maryland, Oklahoma, dan West Virginia, dan para pejabat di Florida, New Jersey, Pennsylvania dan Texas, juga terlilit kasus serupa sehingga menggarisbawahi kondisi memprihatinkan di AS bahwa korupsi sudah menjadi model di sana. Di Inggris, omongan pejabat tentang perlunya pemberantasan korupsi kian terasa memuakkan karena sebagian dari mereka terbukti terlibat dalam skandal yang memalukan itu sejak 1970-an, termasuk skandal pemerintah daerah di Inggris utara, Wales selatan, Birmingham dan Skotlandia, korupsi sejumlah anggota parlemen, serta beberapa polisi di London di tahun 1972 dan tahun-tahun sesudahnya. Sejak 1980-an, korupsi merupakan salah satu masalah utama di banyak negara. Di negara-negara Barat, korupsi meluncurkan serangkaian skandal yang melibatkan kalangan atas pengusaha dan politisi, khusus di masa pemilu. Jerman yang konon relatif bersih pun sempat diguncang oleh kasus Flick. Korupsi telah menggulingkan kekuasaan partai liberal di Jepang dan demokrat kristen di Italia. Dampak negatif terhadap stabilitas dari kecurigaan korupsi oleh para pejabat tinggi juga dapat dilihat di Uni Soviet. Pihak Barat menilai mereka yang korup, khususnya dari generasi Brezhnev, berusaha keras mengganjal kebijakan perestroika Gorbachev yang bertujuan mengikis korupsi. Kehancuran sistem komunis di akhir 1980-an hanya menggantikan pola korupsi lama dengan model baru, yakni yang didukung oleh kegiatan kriminal terorganisir seperti mafia. Periode 1990-an memunculkan konipsi sebagai pokok keprihatinan pemerintah Barat dan berbagai organisasi internasional (dari Bank Dunia hingga OECD) terhadap Dunia Ketiga. Mereka menyatakan bahwa korupsi merupakan pengganjal terbesar prospek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, khususnya di Afrika dan Amerika Latin. Segenap definisi, sebab dan akibat korupsi, serta teknik-teknik reformasinya, masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sosiolog dan ilmuwan politik. Apa yang sudah bisa disepakati adalah bahwa korupsi politik kian menyebar, mendalam dan sulit dicegah.

PENGERTIAN KORUPSI DAN SUAP | ok-review | 4.5