PENGERTIAN KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

By On Tuesday, October 8th, 2013 Categories : Sosiologi

Konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara adalah kumpulan peraturan dan prinsip dasar berkenaan dengan pengelolaan atau pengaturan negara tersebut. Salah satu elemen dasar yang diatur adalah siapa yang berhak memerintah di negara itu. Kriteria pengaturan kekuasaan politik yang tertuang dalam konstitusi biasanya juga mencerminkan etos yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Karena itu semangat dan substansi konstitusi dari setiap negara pun bervariasi. Ada yang memilih oligarki, demokrasi, dan ada pula yang memilih aristokrasi (Aristoteles). Meskipun konstitusi moderen kian kompleks, isi pokoknya sama yakni mengenai kekuasaan pemerintah yang sekaligus dinyatakan sebagai norma-norma dasar dan ideologi kepolitikan dari masyarakat atau negara tersebut. Secara umum konstitusi dari negara-negara modern mengandung tiga elemen pokok. Pertama, adanya pengaturan lembaga-lembaga pemerintahan utama serta hubungan di antara lembaga- lembaga tersebut. Struktur kelembagaan itu bisa diatur dalam berbagai versi, seperti versi tradisional Barat yang membagi kekuasaan menjadi cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada pula konstitusi yang memberi kekuasaan penuh pada satu partai yang selanjutnya mendominasi seluruh pranata, bahkan termasuk agama. Kedua, konstitusi selalu mengatur distribusi kekuasaan pemerintahan di seluruh wilayah negara. Dalam negara kesatuan, unit-unit pemerintah lokal dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sedangkan konstitusi dari sebuah negara federal memberikan kekuasaan terbesar kepada pemerintah lokal, yang selanjutnya menyerahkan sebagian kekuasaan itu kepada pemerintah pusat. Konstitusi dari sejumlah negara juga mengatur hak-hak ekonomi dan sosial secara spesifik, dan hak-hak tersebut lebih ditekankan ketimbang hak-hak politik atau hak hukum/ prosedural.
Di sebagian besar negara kita dapat menemukan suatu dokumen yang disebut konstitusi, yang mengandung berbagai elemen utama dari sistem konstitusional. Namun ini bukanlah satu-satunya bentuk pemerintahan konstitusional. Konstitusi bisa juga berupa aturan hukum sederhana seperti statuta atau dekrit, kumpulan keputusan pengadilan atau sekedar himpunan tradisi dan konvensi yang telah mapan dan diterima secara luas oleh masyarakat yang bersangkutan. Inggris, misalnya, tidak memiliki dokumen yang bisa disebut sebagai konstitusi. Semua aturan dasarnya hanya berupa statuta, kumpulan keputusan pengadilan, trandisi dan konvensi yang tentu saja sifatnya lebih informal ketimbang konstitusi tertulis. Sejak pecahnya ruvolusi Amerika, gelombang kodifikasi norma-norma konstitusional atau penyu-sunan konstitusi secara tertulis melanda seluruh dunia. Negara-negara yang dibentuk setelah revolusi tersebut merasa harus memiliki konstitusi. Di negara-negara baru itu seluruh statuta, keputusan pengadilan dan konvensi dinyatakan sebagai penunjang atau suplemen konstitusi formal. Setiap negara bisa saja memiliki konstitusi namun tidak semua negara menikmati konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah kondisi politik yang memungkinkan berfungsinya konstitusi secara efektif dan mampu memberi batasan pada kekuasaan dan wewenang pemerintahan Di negara yang memiliki konstitusionalisme, konstitusi benar-benar dijadikan pedoman pemerintahan dan apa yang sudah diatur tidak mudah diubah meskipun hal itu mungkin merugikan sebagian tokoh politiknya. Karena itu pemerintahan konstitusional bisa pula disebut sebagai pemerintahan terbatas”. Batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi memang sengaja dimaksudkan untuk memberi batasan ruang gerak kekusaan. Konstitusionalisme dapat dipelihara melalui penerapan judicial review di mana para hakim diberi wewenang dan kemandirian untuk memveto hukum dan pemerintah yang mereka nilai ber¬tentangan dengan konstitusi. Konstitusionalisme di Eropa secara umum dipromosikan Dewan Pengadilan Eropa yang keputusan-keputusannya menentukan kesahihan setiap pakta yang diambil oleh Uni Eropa yang statusnya lebih tinggi ketimbang hukum dari setiap negara anggota. Konstitusionalisme itu juga dapat diwujudkan dalam bentuk proses amandemen formal yang mensyaratkan lebih dari sekedar dukungan partai politik dominan atau mayoritas penduduk bagi pengubahan konstitusi formal yang bersangkutan. Namun situasi di Inggris menunjukkan bahwa hal-hal di atas pun bukan syarat mutlak bagi keberadaan konstitusionalisme. Di negara itu elemen-elemen konstitusional yang terpenting dipelihara dan ditegakkan dengan cara-cara yang bersifat informal melalui sikap umum yang telah mapan dan sikap menahan diri di kalangan para politisinya. Realitas konstitusionalisme tergantung pada apakah kekuatan-kekuatan politik benar-benar independen bagi pengaruh-pengaruh pemerintah atau tidak. Kritik terhadap demokrasi liberal yang mengaku senantiasa mempraktekkan konstitusionalisme berpijak pada kenyataan bahwa konstitusi senantiasa menerapkan batas-batas kekuasaan pemerintah sesuai dengan peran sosial ekonominya.  Di negara-negara yang memiliki konstitusi tertulis formal, terlepas dari apakah mereka mempraktekkan konstitusionalisme atau tidak, dokumen tersebut acapkali menyandang fungsi simbolik yang sangat penting. Konstitusi sering digunakan sebagai instrumen pendidikan politik yang dirancang untuk membangkitkan kesadaran dan penghormatan publik terhadap norma- norma politik dan sosial yang berlaku. Konstitusi juga bisa menjadi alat untuk memperoleh legitimasi bagi suatu rezim, baik secara internal maupun eksternal. Inilah fungsi utama konstitusi di negara-negara komunis. Perkembangan kodifikasi hak-hak azazi manusia sejak usainya Perang Dunia Kedua ikut mendorong banyak negara untuk memasukkan pengaturan hak azasi dalam konstitusinya guna memudahkan mereka meleburkan diri dalam masyarakat internasional.

PENGERTIAN KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME | ok-review | 4.5