PENGERTIAN KONFLIK SOSIAL

By On Tuesday, October 8th, 2013 Categories : Sosiologi

Teori konflik dapat dilacak dan pemikiran kuno sebagaimana para penguasa mempertahankan kekuasaannya. Konflik sosial bisa diartikan menjadi dua hal, yakni yang pertama adalah perspektif atau sudut pandang tertentu di mana konflik dianggap selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosial, sedangkan yang kedua adalah pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan dan gerakan perlawanan. Perspektif konflik Ini adalah konsep untuk menggeneralisasikan berbagai analisis yang menggunakan pendekatan konflik agar dapat dibedakan dari pendekatan fungsionalis, pertukaran (exchange approach) atau sistemik. Pada dasarnya pendekatan ini mencoba untuk menjelaskan bukan hanya bagaimana suatu tatanan sosial terpelihara meskipun di dalamnya terdapat banyak kesenjangan, namun juga bagaimana struktur sosial mengalami perubahan. Pendekatan ini memandang masyarakat, organisasi dan berbagai sistem sosial lainnya sebagai ajang pertandingan perorangan dan kelompok. Kesesuaian kepentingan dan kerja sama tidak diabaikan, namun perhatian memang lebih diberikan pada karakter persaingan atau ketidaksesuaian. Pemaksaan/koersi dipandang sebagai cara utama bagi setiap orang untuk mencapai keinginannya. Di lain pihak diasumsikan pula bahwa manusia pada umumnya tidak ingin didominasi atau dipaksa, sehingga setiap kali ada pemaksaan mereka akan berusaha melawan. Cikal bakal teori ini dapat kita temukan pada tulisan-tulisan Thucydides. Machiavelli dan Hobbs. Marx dan Engels menekankan pentingnya kondisi-kondisi material yang melandasi konflik, terutama konflik kelas yang didasari hubungan-hubungan kepemilikan. Para teori konflik lainnya seperti Gumplowitz. Ratzenhover dan Novicow memilih konteks pemikiran revolusioner dalam mengamati pertikaian antar kelompok. Mereka mengakui arti penting kepentingan dan kekuatan militer, meskipun dalam taraf yang berbeda-beda, tanpa mengabaikan aspek-aspek penting lainnya seperti perbedaan etnik, yang sekaligus merupakan alasan bagi adanya usaha-usaha penaklukan dan perang Simmel adalah sosiolog klasik yang memusatkan perhatiannya untuk mempelajari berbagai bentuk dan konsekuensi konflik. Minat untuk mempelajari konflik mulai bangkit kembali, paling tidak di negara-negara yang berbahasa Inggris, pada tahun 1960-an Sebelumnya teori-teori ilmu sosial yang lebih menonjol adalah yang melihat masyarakat ber-dasarkan konsensus dan kesepakatan. Namun maraknya kekacauan politik selama 1960-an, baik ditingkat domestik maupun internasional, mengubah situasi sehingga pendekatan konflik kembali menonjol. Para teorisi konflik memberi penekanan yang berbeda-beda dan hal ini memperkaya khasanah pemikiran mengenai konflik. Banyak di antaranya yang berpedoman pada pemikiran Marx, meskipun mereka sendiri memiliki pemikiran yang saling berlainan terhadap pemikiran Marx itu sendiri. Sebagai contoh, Gramsci (1971) menekankan pentingnya hegemoni kultural kelas penguasa sebagai bentuk dominasi. Sedangkan Dahrendorf (1959) berpendapat bahwa hubungan-hubungan kekuasaanlah, bukan hubungan kepemilikan, yang melandasi konflik sosial. Collins menganggap pemaksaan, termasuk kekerasan sebagai cara penting untuk menciptakan kontrol, meskipun ia juga mengakui pentingnya simbol dalam konflik, baik itu di tingkat individual maupun sosial struktural. Studi mengenai pembangunan ekonomi juga menggunakan pendekatan konflik yang menekankan bagaimana kekuasaan ekonomi, politik dan militer dimanfaatkan dan bertanggung jawab atas terjadinya pertukaran yang tidak adil yang selanjutnya menciptakan suatu sistem ekonomi dunia yang diwarnai oleh ketergantungan dan ketimpangan. Pemikiran seperti inilah yang dianut oleh para teorisi keterbelakangan (underdevelopment) di dunia ketiga.
Jenis-jenis konflik sosial
Para ilmuwan sosial berusaha memahami jenis konflik yang berlangsung dalam konteks hubungan saling tergantung dan hubungan pertukaran yang melembaga. Fokus ini perlu dilakukan karena jenis konflik itu sendiri cukup banyak, yakni mulai dari perang terbuka, revolusi, pemogokan buruh, kerusuhan rasial, sampai dengan perkelahian antar-individu. Namun para ilmuwan sosial sampai sekarang masih mencari penyebab-penyebab konflik secara umum, pola-pola eskalasinya, cara penyelesaian dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya. Ini bisa dipahami karena antara satu jenis konflik dengan yang lain selalu terdapat kemiripan, meskipun variasi juga selalu ada. Dari sekian banyak, ada tiga varian terpenting yang saling terkait, yakni karakter pihak yang berkonflik, hakikat tujuan serta sarana yang digunakan dalam konflik itu sendiri. Pertama, pihak yang berkonflik dapat dibedakan atas dasar tingkat organisasi dan kekompakannya. Pada titik ekstrim yang satu, kita melihat pemerintah, serikat buruh dan berbagai entitas lainnya yang memiliki peraturan keanggotaan dan pedoman tindakan yang ketat. Sedangkan pada titik ekstrim lainnya kita melihat entitas-entitas longgar yang bersifat abstrak seperti kelas sosial atau pendukung ideologi tertentu yang kohesivitasnya sulit dilihat ataupun dibuktikan. Hampir setiap konflik sosial melibatkan banyak pihak yang antara satu sama lain terkadang tumpang-tindih. Misalnya saja pemerintah sering berbicara mengatasnamakan pemerintah sendiri, negara secara keseluruhan, rakyat, ideologi, fraksi partai politik tertentu, atau bahkan kelas sosial tertentu. Setiap pernyataan diarahkan pada pihak yang berbeda-beda dan inilah yang membuat karakter konflik begitu kompleks. Kedua, konflik pada dasarnya terjadi karena adanya pertentangan tujuan, dan tujuan itu sendiri juga bervariasi mulai dari penguasaan tanah, perebutan uang, atau sekedar pertikaian atas hal-hal sederhana yang dianggap bernilai tinggi bagi pihak-pihak tertentu. Konflik yang terjadi karena memperebutkan sesuatu yang mengandung nilai materi disebut sebagai konflik konsensual, sedangkan memperebutkan sesuatu yang dianggap bernilai disebut konflik dissensual. Hampir setiap konflik bisa disebut konflik konsensual sekaligus dissensual, karena setiap tujuan atau kepentingan yang terlibat di dalamnya memiliki makna yang berbeda-beda dari setiap pihak yang terlibat, mulai dari hal-hal yang menyangkut kepentingan remeh sampai dengan hal yang menyangkut kebutuhan dasar manusia. Ketiga, konflik dapat pula dibedakan atas dasar cara yang digunakan. Cara itu sendiri sangat bervariasi mulai dari pemaksaan terang-terangan, ancaman, sampai dengan bujukan (misalnya bujukan dari partai-partai politik dalam pemilihan umum). Bila suatu konflik yang sama terus berulang-ulang, maka konflik itu akan terus melembaga dan cara-caranya pun dilembagakan pula. Contohnya adalah konflik antara pengusaha dan buruh yang sudah berlangsung sejak abad 19. Di samping aspek teoretisnya, nilai orientasi orang-orang yang terlibat juga penting dalam studi konflik. Ada sebagian teorisi yang mencoba memahami konflik sosial dari perspektif partisan (ikut terlibat secara langsung), dan ia mencoba mempelajari bagaimana salah satu pihak berjuang memenuhi kepentingannya. Para ahli strategi militer dan pejuang kemerdekaan termasuk dalam golongan ini. Ada pula mereka yang berusaha meminimalkan kekerasan dan mencari cara-cara alternatif untuk mempertahankan diri sekaligus mencapai tujuannya tanpa harus menumpahkan darah. Yang paling menarik adalah ada pihak tertentu yang terlibat dalam konflik bukan untuk mencapai suatu tujuan melainkan untuk menikmati konflik itu sendiri. Studi tentang konflik sosial juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial di mana peneliti berada, dan juga kecenderungan intelektual dan pengaruh paradigma yang berlaku. Sebagai contoh. di Amerika Serikat selama 1950-an konflik dipandang sebagai sesuatu yang tidak realistis dan tidak bisa diandalkan untuk mencapai tujuan, baik itu di tingkat individual maupun sosial. Sedangkan akhir 1960-an dan 1970-an konflik justru dipandang sebagai wahana penting dalam mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan. Berikutnya pada 1980-an, konflik dipandang sebagai suatu hal yang wajar akibat adanya perbedaan kepentingan.
Asal-mula konflik-konflik sosial
Pada umumnya para ilmuwan sosial berpendapat bahwa sumber konflik sosial adalah hubungan- hubungan sosial, politik dan ekonomi; mereka jarang menyoroti sifat dasar biologis manusia sebagai penyebabnya. Berbagai kondisi dan proses sosial yang dihadapi salah satu pihak yang terlibat dalam suatu konflik biasanya sudah cukup untuk mengungkap terjadinya pertentangan. Sebagai contoh, kaum feminis menganggap sosialisasi peran gender yang menyebabkan agresifitas kaum pria sebagai penyebab konflik atau perjuangan emansipasi. Namun para psikolog menganggap bahwa penyebab konflik di pihak kaum feminis itu adalah adanya rasa ketidakpuasan yang selanjutnya mendorong mereka menjadikan pihak lain (kaum pria) sebagai kambing hitam. Hal itu selanjutnya menciptakan konflik yang tidak realistis, dalam arti tidak didasarkan pada tujuan tertentu yang jelas atau dilangsungkan melalui wahana tertentu yang terarah, atau dalam kalimat lain, konflik emansipasi itu dimunculkan begitu saja. Berbagai studi yang dilakukan tidak berhasil mengungkap tujuan atau pun wahana yang pasti dalam emansipasi itu. Kebanyakan teorisi konflik berpendapat bahwa konflik bersumber dari perebutan atas sesuatu hal yang terbatas, namun ada pula yang melihatnya sebagai akibat ketimpangan. Banyak konflik yang diakibatkan oleh perbedaan tujuan ataupun perbedaan nilai-nilai. Kemandirian dan persamaan norma acapkali secara efektif mencegah konflik jenis ini. Sistem yang melingkupi tindakan pihak-pihak yang akan bertikai juga akan mempengaruhi ada atau tidaknya koflik. Keberadaan sarana-sarana yang sah untuk mengelola konflik biasanya dapat mengurangi kecenderungan pecahnya konflik. Para teorisi fungsionalis menekankan pentingnya integrasi fungsional dan karakter konsensual dari sistem-sistem sosial, karena mereka percaya banyak konflik sesungguhnya diakibatkan oleh perubahan sosial yang tidak merata. Konflik seperti itu cenderung memicu perilaku yang oleh para analis lebih bersifat ekspresif ketimbang instrumental. Kesadaran bagi pihak-pihak yang bertikai juga menentukan keberadaan konflik. Sejumlah analis berpendapat bahwa kesadaran seperti itu muncul dari deprivasi absolut, namun adapula yang menganggap deprivasi relatif lebih penting. Biasanya, keyakinan anggota-anggota kelompok tertentu bahwa mereka dapat memperbaiki kondisi status quo, sedangkan kelompok lain tidak menganggap demikian, adalah cikal bakal konflik. Kekuatan dan kohesi kelompok dominan juga turut menentukan ada tidaknya konflik yang pada hakikatnya merupakan tentangan terhadap dominasi itu. Kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan harus berusaha memobilisasikan kekuatan untuk mencapai tujuan itu. Ikatan-ikatan antar-personal sangat menunjang mobilisasi, dan hal itu pula yang dimanfaatkan oleh para pemimpin kharismatik. atau para ideolog. Kenyataan bahwa kelompok-kelompok dominan lebih mampu mencapai tujuannya dengan lancar dapat menjelaskan mengapa mereka sering bersikap anti-konflik. jika kelompok yang ada di bawahnya percaya bahwa ia dapat secara efektif mengubah status quo maka biasanya kelompok dominan tadi akan berusaha membujuk kelompok penentang tadi agar mau melihat status quo sebagai sesuatu yang sah.
Eskalasi, de-eskalasi dan penyelesaian konflik
Sebagian besar studi mengenai konflik sosial terfokus pada munculnya perilaku koersif dan eskalasinya. Namun belakangan ini, minat terhadap de-eskalasi dan penyelesaian konflik juga berkembang. Sarana-sarana pemaksaan atau koersif yang digunakan dalam konflik sangat bervariasi intensitas dan jangkauannya. Elemen- elemen non-koersif juga sering digunakan, misalnya berupa persuasi/bujukan atau penyodoran sanksi positif seperti janji-janji berupa keuntungan tertentu bagi pihak yang bertikai. Lebih lanjut eskalasi dan de-eskalasi itu dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan internal dalam setiap kelompok yang bertikai, interaksi antara mereka, dan tindakan para pelaku yang tidak terlibat konflik sejak awal. Pertama-tama, faktor-faktor internal mencakup aneka proses psikologis-sosial dan perkembangan organisasional yang selanjutnya dapat mengembangkan komitmen untuk mengakhiri konflik. Setiap sub-unit yang terlibat dalam suatu konflik bisa saja memperoleh tambahan kekuasaan, status atau kekuatan ekonomi dari pertikaian, namun kelompok-kelompok yang kehilangan kekuasaan atau sumber daya dari konflik itu juga tidak kalah banyaknya, dan mereka inilah yang biasanya sedikit demi sedikit kehilangan komitmennya untuk meneruskan konflik. Kedua, jika interaksi antara pihak-pihak yang bertikai tidak bersifat provokatif atau intimidatif, maka proses de-eskalasi pun berlangsung yang selanjutnya dapat berpuncak pada konsiliasi atau pengakhiran konflik. Kondisi-kondisi di seputar konflik tentu saja mempengaruhi pola-pola pelaksanaan konflik itu sendiri. Yang ketiga, pihak-pihak yang tidak terlibat konflik sejak awal dapat mempengaruhi kelangsungan konflik itu dengan bergabung ke dalamnya untuk mengejar kepentingannya sendiri, atau bisa juga bertindak sedemikian rupa sebagai pengimbang sehingga dapat mengurangi laju konflik atau bahkan menghentikannya. Terhentinya suatu konflik bisa jadi merupakan suatu awalan bagi konflik yang lain. Pemahaman mengenai hakikat penyelesaian konflik merupakan aspek penting dalam studi mengenai konflik-konflik sosial. Pihak-pihak yang berkonflik biasanya secara berkala mengevaluasi hasil yang mereka dapat, baik itu berupa kekalahan, kemenangan maupun kerugian. Jika semua pihak sama-sama merugi, maka ada kemungkinan konflik itu akan segera terhenti. Jika pihak-pihak yang terlibat justru memperoleh keuntungan, karena adanya karakter yang saling terkait dalam konflik itu, maka bisa jadi konflik akan berkepanjangan. Jangka panjang dan konsekuensi-konsekuensi tak langsung dari konflik sosial itu juga penting untuk diamati. Para fungsionalis melihat fungsi konflik sosial itu bukan saja sebagai ajang pertandingan antar-pihak yang terlibat langsung, namun juga bagi sistem yang lebih luas. Para analis yang menggunakan perspektif konflik tidak saja melihat konflik sebagai suatu endemi, namun juga sebagai pilihan cara untuk menciptakan perubahan.

PENGERTIAN KONFLIK SOSIAL | ok-review | 4.5