PENGERTIAN KONFLIK IDEOLOGI

By On Friday, April 25th, 2014 Categories : Psikologi

PENGERTIAN KONFLIK IDEOLOGI – Suatu pertentangan yang di­sebabkan oleh perbedaan ideologi atau paham (isme). Konflik ini dapat berlangsung dalam tataran konsep atau tertutup, tetapi dapat pula bersifat terbuka, arti­nya dapat terjadi dalam persidangan atau berupa kon­flik fisik atau perang. Dalam sejarah dunia, khususnya sesudah Perang Dunia II, dikenal pertentangan antara Uni Soviet dan kawan-kawan di satu pihak dan Ame­rika Serikat beserta kawan-kawannya di pihak lain. Pertentangan ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pertentangan ideologi, antara ideologi komu­nis yang diwakili oleh Uni Soviet dan kawan-kawannya dan ideologi kapitalis yang diwakili oleh Ameri­ka Serikat dan kawan-kawannya. Contoh lain adalah pertentangan antara Mao Zedong dan Chiang Kai Sek di Cina menjelang, selama, dan sesudah Perang Dunia II. Selain karena alasan politik, pertentangan ini juga disebabkan karena adanya pertentangan paham antara paham komunis yang diwakili Partai Kuchantang di bawah pimpinan Mao Zedong dan paham nasionalis yang diwakili Partai Nasional di bawah pimpinan Chiang Kai Sek.
Persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang disebabkan oleh perebutan pengaruh dalam rangka penyebaran ideologi itu telah menimbulkan perlombaan senjata secara besar-besaran, bahkan te­lah menimbulkan perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Meskipun perang terbuka antara ke­dua negara adikuasa itu belum pernah terjadi, perang lokal yang pada dasarnya juga merupakan perang an­tara dua pengikut atau sekutu adi kuasa itu acap kali terjadi, misalnya Perang Vietnam antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, serta Revolusi Kuba di bawah Fidel Castro untuk menjatuhkan Presiden Batista. Dalam rangka memperkuat pertahanannya itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat telah pula mem­bentuk persekutuan militer, yaitu Pakta Warsawa oleh Uni Soviet dan NATO oleh Amerika Serikat.
Dalam sejarah Indonesia pun diketahui bahwa kon­flik ideologi pernah terjadi, baik yang masih secara tertutup maupun yang terbuka. Hal ini dapat terjadi, khususnya pada periode berlakunya UUDS 1950? ka­rena adanya kemajemukan asas,   ideo­logi yang dianut partai-partai di Indonesia. Bahkan sebelum disahkannya Satu Paket UU tentang Pemba­ngunan Politik di Indonesia tahun 1985, masih diakui adanya ciri khusus (di luar Pancasila) yang dianut oleh suatu partai politik di Indonesia. Periode berla­kunya UUD 1950 (1950-1959), yang juga sering di­namai dengan masa berlakunya sistem parlementer di Indonesia, merupakan periode yang penuh dengan pertentangan. Periode ini merupakan bagian dari sua­tu masa yang ditandai dengan pertikaian ideologi, yang pada hakikatnya merupakan kelanjutan muncul­nya perbedaan paham serta kemajemukan aliran atau ideologi dalam masa-masa sebelumnya.
Pertumbuhan sistem kepartaian yang disertai de­ngan peranan parlemen tampaknya ikut mendorong berkembangnya proses perbedaan pandangan ideolo­gis, terutama disebabkan oleh kehidupan partai-partai yang sangat ditentukan oleh tokoh-tokoh dan aliran- aliran idiilnya. Dengan demikian, tumbuh kecende­rungan untuk mengembangkan orientasi kepada ideo­logi masing-masing. Meskipun Pancasila secara formal menjadi ideologi dasar negara, tetapi Pancasi­la tidak menjadi acuan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat. Pada umumnya partai-partai politik pada waktu itu mengacu pada ideologinya masing- masing, yang dapat bersifat keagamaan, kebangsaan, ataupun ideologi yang terpengaruh oleh aliran-aliran yang berkembang di dunia Barat pada waktu itu, baik yang bersifat sosialistis maupun komunis. Kehidupan kepartaian yang demikian mencerminkan tumbuhnya ideologi yang Jberbeda-beda, yang pada akhirnya mengakibatkan konflik ideologi.
Konflik ideologi itu semakin menajam dan meluas dengan diselenggarakannya pemilihan umum 1955, termasuk masa persiapannya. Partai-partai politik se­makin tajam merumuskan pandangan ideologisnya yang disertai usaha mempengaruhi massa. Dalam rangka perebutan pengaruh ideologi ini, tidak jarang terjadi usaha saling menentang dan menjatuhkan pan­dangan ideologis partai-partai lain.
Konflik ideologi menemukan ungkapannya secara eksplisit dan sistematis pada saat konstituante meng­adakan pembahasan mengenai dasar negara. Mes­kipun aliran-aliran atau ideologi-ideologi yang dianut partai-partai dalam konstituante sangat majemuk, di dalam perkembangannya tampak tiga aliran utama, yakni: (a) aliran sosial ekonomi, yang menghendaki sosial ekonomi menjadi dasar negara, serta menolak Pancasila maupun Islam sebagai dasar negara; (b) aliran keagamaan, yang menghendaki Islam sebagai dasar negara, serta menolak Pancasila maupun sosial ekonomi sebagai dasar negara; (c) aliran kebangsaan, yang ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, serta menolak Islam maupun sosial ekonomi sebagai dasar negara kesatuan republik Indonesia. Se­cara terperinci argumentasi ketiga aliran ideologi ter­muat dalam buku-buku Konstituante Republik Indo­nesia, Risalah Perundingan 1957 (7 jilid) dan naskah Wilopo tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante (3 jilid).

PENGERTIAN KONFLIK IDEOLOGI | ok-review | 4.5