PENGERTIAN KOMISI

By On Tuesday, April 22nd, 2014 Categories : Ekonomi, Review

PENGERTIAN KOMISI – Mempunyai arti dan batasan yang cukup luas dan dapat diartikan menurut pengertian ekonomi, hukum, dan politik. Dalam arti ekonomi: (1) komisi merupakan kompensasi berupa uang jasa yang diberi­kan kepada seorang makelar atau agen suatu perusa­haan dalam rangka melaksanakan suatu tindakan usa­ha kepada pihak lain. Istilah ini menunjukkan suatu persen dari sejumlah transaksi yang telah dihasilkan; (2) komisi dapat berarti puia seorang agen yang me­nerima balas jasa atas tindakan yang telah dilakukan­nya, yang berupa upah atau sejumlah komisi tertentu; atau (3) komisi merupakan anggota suatu bursa saham yang bertindak bagi pihak lain dalam hal jual-beli sa­ham atas dasar order yang mereka terima.
Dari ketiga batasan tersebut di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa komisi itu tak lain merupakan uang jasa yang diberikan kepada seseorang atau agen atau perusahaan atas dasar balas jasa yang berupa pe­layanan, bantuan, konsultasi, dll., yang telah dilaku­kan oleh seseorang atau agen/perusahaan tersebut. Kenyataan ini dapat kita jumpai dalam kehidupan se­hari-hari, misalnya seseorang mendapat komisi dari orang lain atau perusahaan tertentu karena orang ter­sebut telah berhasil menjual/membelikan sebidang tanah, rumah, kendaraan bermotor, dll., hingga menda­pat keuntungan besar.
Dalam pengertian hukum, komisi mengandung pe­ngertian: (1) bermusyawarah atau berunding; (2) me­rupakan suatu surat kuasa atau kekuasaan dari peme­rintah atau pengadilan yang memberikan hak kepada seseorang atau agen untuk melakukan suatu tindakan atau jasa tertentu; atau (3) merupakan lembaga atau badan pemerintah yang mengatur sesuatu. Sebagai contoh dapat disebutkan Komisi Pembaharuan Susun­an Ketatanegaraan Hindia Belanda, yang dibentuk pa­da tanggal 17 Desember 1918, sebulan sesudah peme­rintah Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum mengucapkan Janji November dalam Volksraad yang sangat terkenal itu. Intisari Janji November itu adalah: mengadakan perubahan-perubahan dalam ketatanega­raan untuk lebih banyak mengikutsertakan rakyat ter­jajah dalam pemerintahan; mengalihkan berbagai we­wenang dari Belanda ke Hindia Belanda; meletakkan berbagai kekuasaan di tangan pengusaha-pengusaha yang diambil dari rakyat Hindia Belanda; dan menuju pemerintahan sendiri (Zelfbestuur). Volksraad dimin­ta bekerja sama dengan sebaik-baiknya dengan peme­rintah untuk menyegerakan/mempercepat terwujud­nya segala sesuatu yang perlu dan penting.
Pada waktu itu Komisi Pembaharuan Susunan Ke­tatanegaraan Hindia Belanda beranggotakan 26 orang wakil dari berbagai aliran politik yang diketuai oleh Profesor Carpentier Alting. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau komisi ini (dalam bahasa Belan­da) disebut Herzienings-Commissie-Carpentier Al­ting. Tujuan komisi ini, antara lain, membuka sum­ber-sumber kekayaan Hindia oleh tenaga rakyat Hindia dengan sebanyak-banyaknya, mematangkan rakyat untuk mengatur kepentingan-kepentingannya sendiri atau pemerintahannya sendiri, dan dengan de­mikian untuk selanjutnya meletakkan dasar pemerin­tahan sendiri secara penuh.
Dalam rangka itu, akhirnya pada tahun 1920, komi­si merumuskan usulan-usulan sebagai berikut: (1) se­gala perbedaan yang berdasarkan keturunan (ras) dan bangsa, juga dalam pemerintahan, harus segera diha­pus; (2) hanya ada satu korps pangreh praja sehingga orang Hindia Belanda bisa menjabat gubernur, resi­den, dll., dan orang di luar Hindia Belanda bisa diang­kat menjadi bupati, wedana, dsb; (3) untuk kota-kota dan daerah yang penting diadakan dewan-dewan per­wakilan. Susuaar- pemerintahan “can rumah tangga de­sa serta lain-lain daerah sejenis diatur menurut adat dan lembaga adat rakyat yang bersangkutan; (4) per- undang-undangan yang dibikin di Hindia Belanda yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (Kerajaan Belanda) dapat dibatalkan dengan undang- undang; (5) Dewan Perwakilan Rakyat (Landstaten) berhak menunjuk wakil-wakilnya untuk memper­juangkan kepentingan Hindia Belanda di Negeri Be­landa, dan mereka diizinkan menghadiri rapat Staten Generaal Belanda dan dapat memberi suara pertim­bangannya (termasuk panitia pemerintah jajahan yang reaksioner).
Pada waktu laporan komisi ini selesai dan mulai diumumkan, angin segar telah berbalik menjadi hem­busan angin reaksioner yang kuat. Hal ini terjadi karena Gubernur Jenderal van Limburg Stirum telah di­ganti oleh Mr. D. Fock, seorang penentang Janji No­vember, yang bekerja sama dengan S. de Graaff, seo­rang kolonial tulen. Suara pergerakan nasional yang semakin radikal menimbulkan gelombang ketakutan pada masyarakat Eropa. Dalam suasana seperti itu, usul-usul Komisi Pembaharuan Susunan Ketatanega­raan Hindia Belanda (Herziening-Commissie-Car- pentier Alting) mulai dikesampingkan sama sekali. Pada bulan Oktober 1921 rencana perubahan Regeerings Reglement Hindia Belanda mulai diperbincangkan dalam Perwakilan Rakyat Belanda. Menteri Jajahan S. de Graaf telah mengubah rencana komisi pembaharuan sedemikian rupa, sehingga mak­sud semula untuk mengikutsertakan rakyat jajahan dalam pemerintahan menjadi hilang sama sekali. Ren­cana de Graaf ini menimbulkan banyak reaksi pedas dan tajam, baik dari pemerintah Belanda maupun rak­yat Hindia Belanda. Akhirnya di Negeri Belanda di­dirikan Komite HinJia Belanda, dan di Hindia Belan­da didirikan Komite Otonomi Hindia. Semuanya gagal mencapai sasaran, dan rencana de Graaf akhir­nya disetujui oleh Staten Generaal Belanda. Kekolo­tan pemikiran para penjajah ini (terutama yang dipe­lopori oleh de Graaf), justru menebalkan rasa persatuan dan kesatuan serta tekad rakyat Hindia Be­landa untuk terus berjuang melepaskan diri dari pen­jajahan kolonial. Keseluruhan uraian di atas meng­gambarkan arti dan pengertian komisi dilihat dari segi hukum terutama hukum tata negara.
Dalam pengertian politik, komisi dapat diartikan panitia atau sekumpulan orang (kelompok) dalam suatu organisasi yang dibentuk dan ditunjuk oleh lem­baga atau badan yang berwenang (bisa pemerintah atau organisasi) untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Misalnya pembentukan komisi khusus untuk menyelesaikan masalah SARA di Jawa Barat. Komisi dapat juga diartikan sebagai kepentingan yang telah dibentuk dan disetujui pembentukannya dalam suatu rapat pleno organisasi. Untuk jelasnya, ada beberapa bentuk komisi yang dapat dikemukakan dalam pengertian politik.
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, dikenal lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi nega­ra, umpamanya DPR dan MPR. Dalam tubuh DPR ada pengelompokan anggota yang merupakan pencer­minan konstelasi (peta) politik dalam masyarakat yang ierdiri atas unsur-unsur golongan politik dan un- sur-unsur Golongan Karya. Perigeiompukan utisur anggota ini lazim disebut fraksi. Selain fraksi, masih ada 10 komisi dalam lembaga DPR, yakni: (a) Komisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) meliputi seluruh departemen, dan lembaga-lembaga negara yang menyangkut APBN; (b) Komisi I mem­bidangi Departemen Pertahanan dan Keamanan, De­partemen Luar Negeri, Departemen Penerangan, Ke­presidenan, MPR, DPR, DPA, Lemhanas, dan BAKIN; (c) Komisi II membidangi Depertemen Da­lam Negeri, Penyempurnaan Aparatur Negara (PAN), Sekretaris Negara, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Urusan Pegawai, dan Arsip Nasional; (d) Ko­misi III membidangi Departemen Kehakiman, Mah­kamah Agung, dan Kejaksaan Agung; {e) Komisi IV membidangi Departemen Pertanian, Depertemen Te­naga Kerja, Departemen Transmigrasi, dan Departe­men Koperasi; (f) Komisi V membidangi Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Depar­temen Pariwisata dan Telekomunikasi, Pos dan Gi’o, Lembaga Penerbangan, dan Antariksa Nasional; ( ?) Komisi VI membidangi Departemen Perindustrian, Departemen Pertambangan dan Energi, dan Badan Tenaga Atom; (h) Komisi VII membidangi Departe­men Keuangan, Departemen Perdagangan, Badan Pe­meriksa Keuangan, Badan Perencanaan Pemba­ngunan Nasional, Bank Sentral, Biro Pusat Statistik, Badan Urusan Logistik; (/) Komisi VIII membidangi Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, dan Ba­dan Koordinasi Keluarga Berencana; (j) Komisi IX membidangi Departemen Agama, Departemen Pendi­dikan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Semua komisi tersebut di atas mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadakan rapat dan de­ngar pendapat terhadap bidang tanggung jawabnya masing-masing.
Selain di dalam DPR, di dalam lembaga MPR juga ada beberapa komisi. Sebagai contoh akan ditunjuk­kan empat komisi yang terdapat pada Badan Pekerja MPR ketika Sidang Umum MPR tahun 1978; (1) Ko­misi A bertugas menyiapkan rancangan ketetapan (Rantap) tentang GBHN yang pada waktu itu diketuai oleh Soekardi; (2) Komisi B bertugas menyiapkan Rantap tentang Pedoman Penghayatan dan Peng­amalan Pancasila (P4), diketuai oleh Drs. Iman Soe- darwo Padmosugondo; (3) Komisi C bertugas me­nyiapkan Rantap tentang Tata Tertib MPR dan Rantap lainnya, diketuai oleh Drs. Cosmas Batubara; (4) Komisi D bertugas menyiapkan Rantap tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Soeharto sebagai Mandataris MPR, diketuai oleh Sunandar Priyosudar- mo. Demikian pula dalam Sidang Umum MPR 1983 maupun 1988, juga terdapat beberapa komisi yang terdapat dalam Badan Pekerja MPR.
Dari keempat komisi tersebut di atas, Komisi C dan D berhasil mencapai mufakat bulat, dengan catatan dalam Komisi D. Sementara Komisi B, meskipun te­lah sungguh-sungguh mengadakan berbagai upaya dan ikhtiar yang intensif guna menyelesaikan masalahnya dengan sebaik-baiknya ternyata tidak da­pat mencapai mufakat. Oleh sebab itu, sesuai dengan Tata Tertib yang berlaku, terpaksa diambil suatu pu­tusan berdasarkan suara terbanyak (voting) atas Ran­tap tentang P4. Dengan alasan itu, Fraksi Persatuan Pembangunan melakukan walk out (meninggalkan ruang sidang/rapat). Sebagai catatan tambahan, tidak semua anggota fraksi melakukan walk out, tetapi me­reka yang masih tinggal di dalam tidak ikut dalam pe­mungutan suara dan menyatakan “tidak ikut bertang­gung jawab atas diambilnya putusan tersebut”.
Komisi A yang menyiapkan Rantap mengenai GBHN mengalami hal yang sama dengan Komisi B, yakni tidak dapat mencapai kata mufakat atas bebera­pa bagian dalam Rantap GBHN. Akhirnya terjadilah voting atas bagian Rantap yang dikategorikan prinsi- pial, yaitu yang menyangkut “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mahaesa”. Sekali lagi Fraksi Persatuan Pembangunan meninggalkan ruang sidang/rapat.
Hasil-hasil pembicaraan/sidang di atas akhirnya di­laporkan dalam pembicaraan tingkat IV oleh tiap komisi kepada Rapat Paripurna ke-4 pada tanggal 19 fvtaret 1978. Setelah ditanggapi oleh tiap fraksi mela­jui kata akhirnya, hasil Komisi D dan C diterima se­cara bulat, sementara bagian yang bersifat teknis dari hasil Komisi A diterima dan disahkan oleh Rapat Pa­ripurna ke-5 lanjutan melalui voting dengan perban­dingan suara 751 setuju dan 11 menolak. Hasil Komi­si B dan bagian hasil Komisi A yang dikategorikan prinsipial menyangkut “Kepercayaan Terhadap Tu­han Yang Maha Esa”, diterima dan disahkan melalui voting dengan jumlah 751 setuju, tetapi Fraksi Persa­tuan Pembangunan meninggalkan ruang rapat dan ti­dak ikut dalam pemungutan suara dengan menyatakan “tidak ikut bertanggung jawab atas diambilnya kepu- tusan tersebut”. Ini semua merupakan sekelumit keja­dian yang dialami oleh komisi-komisi dalam MPR pa­da Sidang Umum MPR tahun 1978.
Gambaran lain yang- bisa dikemukakan sehu­bungan dengan komisi dalam pengertian politik ada­lah yang menyangkut organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-bangsa. Di dalam tu­buh PBB, juga dikenal adanya komisi dalam penger­tian wadah atau panitia yang telah ditunjuk oleh badan yang berwenang. Sebagai contoh dapat disebutkan ba­gian dalam tubuh Ecosoc (Badan Ekonomi dan Sosial PBB), seperti: Komisi bidang Statistik, Komisi bi­dang Kependudukan, Komisi bidang Pembangunan Sosial, Komisi bidang Hak Asasi Manusia, Komisi bi­dang Status dan Peranan Wanita, Komisi bidang Nar­kotik dan Obat-obat Terlarang, Komisi Sosial Ekono­mi untuk Kawasan Asia Pasifik, Komisi Ekonomi untuk Kawasan Eropa, Komisi Ekonomi untuk Ka­wasan Amerika Latin, dan lain-lain. Selain Komisi PBB seperti yang telah disebut di atas, masih banyak lagi subkomisi dalam tubuh Perserikatan Bangsa-
Bangsa.
 

PENGERTIAN KOMISI | ok-review | 4.5