PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN (CITIZENSHIP)

By On Tuesday, October 8th, 2013 Categories : Antropologi

Hanya negara, yakni entitas internasional yang diakui secara luas, yang mampu memberikan kewarganegaraan. Seseorang tidak bisa dianggap sebagai warga negara dari suatu kelompok etnik atau bangsa nasional yang tidak dikelola oleh negara. Namun perbedaan antara warga (dari suatu republik) dan hamba (dari suatu monarki) kehilangan maknanya apabila demokrasi di berbagai tempat yang masih menganut sistem monarki semakin matang. Bahkan negara-negara yang non-demokratis pun kini menolak stigmatisasi internasional terhadap penduduk mereka dengan cara menolak istilah kewarganegaraan itu sendiri. Kewarganegaraan adalah status legal yang diatur oleh masing-masing negara. Hak dan kewajiban dari setiap negara dinyatakan sama, dan tidak ada lagi warga negara kelas dua atas alasan tempat kelahiran, jenis kelamin, keyakinan, perilaku, ras atau keturunannya. Berdasarkan status kewarganegaraan ini, maka setiap orang mempunyai hak-hak “sipil” atau hak untuk memperoleh perlindungan negara atas keselamatan dan kepemilikannya. Raymond Aron (1974) menegaskan bahwa “kewarganegaraan moderen pada dasarnya adalah hak azasi manusia”, yang sulit ditemui di berbagai unit politik kuno (misalnya kekaisaran Romawi) yang lebih mementingkan istilah kebebasan dan jaminan prosedural atas setiap warganya. Selain hak-hak sipil ini, warga negara juga memiliki apa yang disebut sebagai hak-hak sosial.
Hak-hak ini menjamin setiap warga untuk menikmati standar kehidupan sosial tertentu. Namun kita tidak bisa melupakan fakta bahwa hak seperti ini pun sudah ada pada unit-unit politik kuno. Di Roma, dikenal apa yang disebut sebagai panem et circenses, atau hak kesejahteraan tertentu yang dijamin oleh penguasa bagi setiap warganya, dan hak itu jauh lebih besar ketimbang hak-hak yang dinikmati oleh warga unit-unit politik yang menganut sosialisme negara seperti halnya kerajaan-kerajaan kuno di Amerika atau Asia. Di samping itu hak-hak sipil yang merupakan sokoguru demokrasi, dan selama berabad-abad dianggap sebagai kekayaan alamiah dari setiap individu yang bahkan harus dilindungi pula dari kemungkinan pelanggarannya oleh negara atau penguasa. Keyakinan inilah yang mewarnai pasal-pasal penting dalam konstitusi Amerika seperti dalam Amandemen Pertamanya yang berbunyi “Konggres tidak boleh membuat peraturan yang dapat mengganggu kebebasan berbicara atau kebebasan pers…”. Sedangkan hak-hak sosial tidak selamanya termanifestasikan dengan baik, entah itu karena alasan-alasan ideologis maupun sosioekonomis. Karena itulah Westbrook (1993: 341) berpendapat bahwa “hak sipil merupakan bagian dari politik, sedangkan hak sosial merupakan karunia dari politik”.

PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN (CITIZENSHIP) | ok-review | 4.5