PENGERTIAN KEBUTUHAN PINJAMAN SEKTOR PUBLIK

By On Tuesday, January 21st, 2014 Categories : Ekonomi

PUBLIC-SECTOR BORROWING REQUIREMENT (PSBR) / KEBUTUHAN PINJAMAN SEKTOR PUBLIK adalah selisih lebih antara PENGELUARAN PEMERINTAH (GOVERMENTEXPENDITURE) dan PENERIMAAN PAJAK (TAXATION), yang memaksa pemerintah untuk menutupi perbedaan tersebut dengan meminjam uang dari sistem perbankan (SURAT BERHARGA PEMERINTAH (TREASURYBILLS)) atau dari masyarakat umum (OBLIGASI (BONDS) jangka panjang), DEFISIT ANGGARAN (BUDGETDEFICITS) digunakan sebagai suatu instrumen dari KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY), sebagai suatu alat untuk meningkatkan total pembelanjaan (PERMINTAAN AGREGAT (AGGREGATE DEMAND)) dalam perekonomian. Besar dari kebutuhan pinjaman sektor umum tegantung bukan hanya pada rencana pembelanjaan dan perpajakan fundamental pemerintah (SUDUT FISKAL (FISCAL STANCE) yang mendasari), tetapi juga pada tingkat kegiatan ekonomi serta tingkat inflasi. Fluktuasi kegiatan ekonomi membawa pada pergerakan dalam PSBR, di mana PSBR tersebut cenderung meningkat dalam suatu resesi pada saat total penerimaan pajak menurun dan pembayaran jaminan sosial meningkat, sebagai tanggapan terhadap pendapatan yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih tinggi, dan untuk PSBR yang menurun dalam suatu lonjakan pada saat penerimaan pajak meningkat dan pembayaran jaminan sosial menurun sebagai tanggapan atas pendapatan yang tinggi serta pengangguran yang lebih rendah (lihat AUTOMATIC (BUILT- IN) STABILIZERS)). Dalam rangka menghilangkan dampak fluktuasi yang bersifat siklus dalam kegiatan ekonomi bersama-sama dengan SIKLUS USAHA (BUSINESS CYCLE) pada PSBR, maka penting untuk mengkalkulasi PSBR yang disesuaikan secara siklus. Dengan menghilangkan dampak variasi-variasi siklus dalam keseimbangan anggaran dari angka PSBR, maka PSBR yang disesuaikan secara siklus akan mengukur menjadi apa PSBR tersebut apabila tingkat kegiatan ekonomi berada pada “trend”.
Inflasi juga mempunyai dampak terhadap PSBR nominal, karena sepanjang sebagian besar utang sektor umum dinyatakan dalam bentuk nominal, maka nilai riilnya menurun sebesar tingkat inflasi, menurunkan nilai riil dari kewajiban pemerintah. PSBR riil didefinisikan sebagai PSBR aktual dikurangi erosi yang diakibatkan oleh inllasi dari nilai riil jumlah utang sektor umum (PSBR yang disesuaikan dengan inflasi). Sehingga untuk suatu PSBR riil tertentu, suatu tingkat inflasi yang lebih tinggi mengisyaratkan suatu PSBR nominal yang lebih tinggi.
Ketika dampak tingkat inflasi pada tahun 1970an diizinkan, angka PSBR nominal yang tinggi (menunjukkan suatu defisit fiskal yang besar) menunjukkan suatu nilai tengah PSBR riil (menunjukkan suatu surplus fiskal).
Terdapat tiga cara utama pembiayaan keperluan pinjaman pemerintah:
(a) dengan meminjam dana dari individu, perusahaan, dan lembaga-lembaga keuangan dalam sektor swasta melalui penjualan obligasi pemerintah. Pinjaman ini memerlukan tingkat bunga yang tinggi untuk membuat utang pemerintah menarik bagi para pemberi pinjaman.
(b) dengan meminjam dana dari pemberi pinjaman luar negeri melalui penjualan surat-surat berharga pemerintah. Pinjaman luar negeri ini mempunyai dampak terhadap neraca pembayaran.
(c) dengan meminjam pinjaman jangka pendek dari sistem perbankan komersial melalui penerbitan surat-surat berharga keuangan pada bank- bank tersebut. Hal ini mempunyai dampak untuk meningkatkan aktiva cadangan bank yang memungkinkan mereka untuk memperluas pemberian pinjamannya.
Dua metode pertama membiayai keperluan pinjaman sektor umum dengan menjual obligasi kepada sektor swasta yang bukan bank akan meningkatkan tingkat bunga; tetapi karena mereka memberikan dana yang stabil (umumnya dalam jangka panjang) untuk pinjaman pemerintah maka pinjaman ini tidak mempengaruhi PENAWARAN UANG (MONEY SUPPLY). Sebaliknya, apabila pemerintah tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pinjamannya dari dua sumber tersebut, maka pemerintah harus melakukan pinjaman pada sistem perbankan. Hal ini sama artinya dengan mencetak tambahan uang dan mengakibatkan meningkatnya penawaran uang.
Pinjaman sektor negara dapat memperbesar “desakan keluar” (lihat CROWDING-OUT EFFECTS) sektor swasta dalam dua bentuk utama. Pertama, dengan mempermudah pengeluaran pemerintah yang lebih besar maka pinjaman sektor negara dapat menyebabkan desakan yang riil pada saat sektor negara menggunakan lebih banyak sumber-sumber daya, menyisakan lebih sedikit untuk pembelanjaan konsumsi dan investasi juga untuk ekspor swasta. Kedua, tambahan pinjaman pemerintah akan cenderung meningkatkan tingkat bunga, dan karenanya menyebabkan desakan keuangan, dan investasi swasta menjadi berkurang disebabkan oleh tingkat bunga yang tinggi tersebut.
Sejak 1990 pemerintah Inggris telah menerbitkan suatu STRATEGI KEU┬ČANGAN JANGKA MENENGAH (MEDIUM-TERM FINANCIAL STRATEGY) yang menetapkan sasaran-sasaran tahunan untuk keperluan pinjaman sektor negara, yang dinvatakan sebagai suatu persentase dari PRODUK DOMESTIK BRUTO (GROSS DOMESTIC PRODUCT), walaupun dalam tahun 1990an strategi ini tidak begitu banvak diterapkan.
Apabila penerimaan pajak pemerintah melebihi pengeluarannya, maka hal ini akan mengakibatkan PSBR atau posisi “pelunasan utang sektor umum” yang negatif, sehingga memungkinkan untuk melunasi sebagian dari pinjaman yang lalu.
Lihat MONEY SUPPLY/SPENDING LINKAGES, MONETARISM PUBLIC FINANCE, BUDGET (GOVERMENT), MATURITY SRUCTURE, NATIONAL DEBT. public-sector debt repayment (PSDR) [pembayaran kembali utang sektor umum] selisih lebih dari penerimaan PAJAK (TAXATION) di atas PENGELUARAN PEMERINTAH (GOVERMENT EXPENDITURE) yang memungkinkan pemerintah menggunakan perbedaan tersebut untuk membayar kembali pinjaman- pinjaman pada waktu yang lalu. SURPLUS ANGGARAN (BUDGET SURPLUS) digunakan sebagai suatu instrumen dari KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY), sebagai alat untuk menurunkan total pembelanjaan (PERMINTAAN AGREGAT (AGGREGATE DEMAND)) dalam perekonomian. Lihat PUBLIC-SECTOR BORROWING REQUIREMENT (PSBR) untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana fluktuasi dalam tingkat-tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat inflasi mempengaruhi posisi anggaran pemerintah.
Lihat NATIONAL DEBT.

PENGERTIAN KEBUTUHAN PINJAMAN SEKTOR PUBLIK | ok-review | 4.5