PENGERTIAN KEBIJAKAN EKONOMI

By On Wednesday, December 4th, 2013 Categories : Ekonomi

ECONOMIC POLICY / KEBIJAKAN EKONOMI adalah strategi dan ukuran yang dipakai oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian dalam mencapai tujuan ekonominya. Dalam ukuran yang umum, pemerintah mengusahakan (pada tingkat makro) mendapatkan kesempatan keija penuh (lihat UNEMPLOYMENT), stabilitas harga (lihat INFLATION), PERTUMBUHAN EKONOMI (ECONOMIC GROWTH) dan KESEIMBANGAN NERACA PEMBAYARAN (BALANCE OF PAYMENTS) , dan (pada tingkat mikro) pemakaian sumberdaya yang efisien. Dalam prakteknya, dalam kondisi kerumitan ekonomi yang ada dan terbukanya pada pengaruh- pengaruh internasional, pencapaian semua tujuan-tujuan ini secara berkesinambungan sama sekali tidak mungkin, sehingga dibutuhkan tingkat prioritas. Tidak dapat dielakkan, pertimbangan politik dan ekonomi akan mempengaruhi proses kebijakan ekonomi tersebut. Prioritas yang selaras dengan tujuan ekonomi yang berbeda-beda akan menggambarkan ideologi pemerintah yang sedang berkuasa (yang secara ekstrim dapat berada di antara pemilihan secara demokrasi sampai dengan diktator tanpa pemilihan). Pemerintah yang berhaluan ideologi kiri cenderung menginginkan perluasan kepemilikan negara di bidang produksi dan ikut campur tangan sampai sekecil-kecilnya dalam perekonomian sebagai sarana pencapaian tujuan ekonominva; sementara pemerintah yang berhaluan ideologi kanan cenderung menginginkan pemilikan negara yang terbatas campur tangan yang sedikit dalam perekonomian, serta mempercayakan pada mekanisme pasar (lihat ECONOMIC S\STEM). Dalam prakteknya, banyak negara menerapkan EKONOMI CAMPURAN (MIXED ECONOMY) dengan peran serta sektor pemerintah maupun sektor swasta. Pencapaian tujuan ekonomi murni oleh pemerintah perlu ditegaskan dengan beberapa pertimbangan atau pandangan tentang nilai yang harus dipegang oleh pemerintah, sebagai contoh, distribusi pendapatan yang paling sesuai bagi penduduk (lihat INCOME DISTRIBUTION), dan akibat dari kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap sub-kelompok tertentu dalam masyarakat dan keinginan untuk membantu beberapa kelompok dengan mengorbankan yang lain. Pemerintah juga mempertimbangkan nilai yang berbeda-beda yang berkaitan dengan prioritas bagi pertahanan nasional, undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan hidup dan hal-hal lain yang bukan faktor ekonomi. Semuanya ini disebut elemen normatif, yang dapat mempunyai pengaruh dalam memformulasikan tujuan- tujuan dan kebijakan-kebijakan ekonomi (lihat NORMATIVE ECONOMICS). Pada tingkat KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI (MACROECONOMIC POLICY), beberapa ukuran umum dapat dipergunakan oleh pemerintah yang melaksanakan ekonomi campuran untuk mencapai tujuannya, yang meliputi KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY) (manipulasi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah), KEBIJAKAN MONETER (MONETARYPOLICY) (pengawasan persediaan uang dan tingkat bunga), KEBIJAKAN HARGA DAN PENDAPATAN (PRICES AND INCOMES POLICIES) (pengawasan atas biaya dan harga) dan pengaturan KURS (EXCHANGE RATE) untuk mempengaruhi perdagangan internasional dan posisi neraca pembayaran. Kebijakan-kebijakan ini dikembangkan secara spesifik dengan ukuran-ukuran yang didisain untuk merangsang investasi industri, penelitian dan pengembangan, mengembangkan usaha serta melindungi kepentingan konsumen (lihat INDUSTRI POLICY, REGIONAL POLICY, COMPETITION POLICY). Kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan utama yang dipakai pemerintah Inggris sejak tahun 1945, bermanfaat bagi pengaturan tingkat dan penyebaran pembelanjaan dalam ekonomi. Kebijakan ini adalah ukuran pokok sisi permintaan. Tahun-tahun belakangan ini penekanan yang besar telah diberikan bagi perlunya memperbaiki penawaran ekonomi, yang digambarkan khusus dengan usaha memberikan keleluasaan bagi bekerjanya mekanisme pasar tenaga kerja dengan mematahkan kekuatan monopoli serikat buruh. Lihat WELFARE ECONOMIC, SUPPLY-SIDE ECONOMICS, MICROECONOMIC POLICY.

PENGERTIAN KEBIJAKAN EKONOMI | ok-review | 4.5