PENGERTIAN ILMU EKONOMI KESEJAHTERAAN

By On Friday, January 24th, 2014 Categories : Ekonomi

WELFARE ECONOMICS / ILMU EKONOMI KESEJAHTERAAN adalah suatu cabang normatif ilmu ekonomi mengenai cara kegiatan ekonomi harus diatur untuk memaksimalkan kesejahteraan. Ilmu ekonomi kesejahteraan mengembangkan pertimbangan-pertimbangan nilai tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana produksi harus diorganisir, cara tentang bagaimana pendapatan dan kekayaan harus didistribusikan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Setiap individu dalam suatu masyarakat mempunyai sekumpulan pertimbangan-pertimbangan nilai yang unik, yang tergantung pada sikap, agama, filsafat dan politik individu yang bersangkutan, dan para ahli ekonomi mempunyai kesulitan dalam menjumlahkan pertimbangan-pertimbangan nilai ini untuk memberikan saran pada pembuat kebijakan tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi alokasi sumber daya (yang mencakup penyusunan perbandingan KEGUNAAN (UTILITY) antar perseorangan).
Para ahli ekonjomi telah berusaha selama beberapa tahun untuk mengembangkan kriteria untuk mempertimbangkan efisiensi ekonomi yang digunakan sebagai suatu panduan dalam mengevaluasi penyebaran sumber daya yang sesungguhnya. Ahli-ahli ekonomi klasik menganggap kegunaan (lihat CLASSICAL ECONOMICS) seolah-seolah adalah suatu skala kepuasaan konsumen yang dapat diukur, dan ahli-ahli ekonomi kesejahteraan yang pertama seperti PIGOU bertahan dengan pendirian mereka, sehingga mereka tetap membahas tentang perubahan-perubahan dalam pola kegiatan ekonomi, baik yang meningkatkan ataupun menurunkan kesejahteraan ekonomi. Bagaimanapun, pada saat ahli-ahli ekonomi menolak pendapat bahwa kegunaan dapat diukur, maka mereka harus menerima bahwa kesejahteraan ekonomi tetap tidak dapat diukur, dan karenanya setiap pernyataan tentang kesejahteraan adalah suatu pertimbangan nilai yang dipengaruhi oleh pilihan dan prioritas dari hal-hal yang membuat pertimbangan tersebut. Hal ini membawa kepada suatu pencarian terhadap kriteria kesejahteraan yang menghindari dibuatnya perbandingan kegunaan antar perseorangan dengan memperkenalkan pertimbangan nilai yang jelas tentang apakah kesejahteraan telah meningkat atau tidak.
Kriteria yang paling sederhana dikembangkan oleh Vilfredo PARETO (PARETO), yang menyatakan bahwa setiap pengalokasian kembali sumber daya yang melibatkan suatu perubahan dalam barang-barang yang diproduksi, dan/atau pendistribusiannya di antara para konsumen dapat dianggap sebagai suatu peningkatan jika hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi lebih baik (dalam penafsiran mereka sendri), dan tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Analisis ini membawa kepada pengembangan kondisi OPTIMALITAS PARETO (PARETO OPTIMALJTY) yang akan memaksimalisasi kesejahteraan ekonomi masyarakat, untuk suatu distribusi pendapatan tertentu. Kriteria Pareto menghindari dibuatnya perbandingan antar perseorangan dengan cara hanya berurusan dengan kasus-kasus yang tidak kontroversial, di mana tidak ada seorangpun yang dirugikan. Hal ini membuat kriteria tersebut tidak dapat diterapkan kepada sebagian besar usulan-usulan kebijakan yang menguntungkan sebagian orang dan merugikan sebagian orang lainnya, tanpa adanya kompensasi.
Nicholas Kaldor dan John Hicks menyarankan suatu kriteria alternatif (prinsip kompensasi), menyatakan bahwa setiap perubahan atau reorganisasi harus dianggap menguntungkan apabila, setelah perubahan, orang-orang yang memperoleh keuntungan secara hipotetis dapat mengimbangi kerugian dari orang-orang yang mengalami kerugian dan tetap berada dalam keadaan menguntungkan atau lebih baik. Akibatnya, kriteria ini membagi lagi dampak-dampak dari setiap perubahan ke dalam dua bagian: (a) keuntungan/kerugian efisiensi dan (b) konsekuensi distribusi pendapatan. Sepanjang orang-orang yang memperoleh keuntungan mengevaluasi keuntungan mereka pada suatu tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kerugian-kerugian yang ditanggung oleh orang-orang yang menderita kerugian, maka keuntungan efisiensi ini membenarkan perubahan yang bersangkutan, walaupun (tanpa adanya konpensasi aktual) pendistribusian ulang pendapatan telah terjadi. Apabila orang-orang yang memperoleh keuntungan dari adanya suatu perubahan dapat mengimbangi secara penuh orang-orang yang menderita kerugian dan masih memperlihatkan suatu keuntungan bersih, maka hal ini disebut sebagai suatu peningkatan di bawah kriteria Pareto. Apabila kompensasi tidak dibayar maka suatu situasi yang TERBAIK KEDUA (SECOND BEST) dapat diciptakan ketika perekonomian menyimpang dari pola ALOKASI SUMBER DAYA (RESOURCE ALLOCATION) yang optimal, dan kemudian menyerahkan pada pemerintah untuk memutuskan apakah perlu untuk mengenakan pajak pada orang-orang yang memperoleh keuntungan dan memberi kompensasi pada orang-orang yang menderita kerugian.
Sebagai tambahan terhadap kriteria kesejahteraan yang sedang berkembang, maka seorang ahli ekonomi seperti Paul Samuelson telah berusaha untuk menciptakan suatu fungsi kesejahteraan sosial yang dapat memberikan suatu panduan untuk menentukan apakah suatu konfigurasi ekonomi adalah lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan yang lain. Fungsi kesejahteraan sosial dapat dianggap sebagai suatu fungsi dari kesejahteraan masing-masing konsumen. Akan tetapi, dalam usaha untuk membentuk suatu fungsi kesejahteraan sosial, maka perlu untuk mempertimbangkan preferensi dari masing-masing konsumen dan menjumlahkannya menjadi suatu urutan preferensi masyarakat, dan beberapa ahli ekonomi, seperti Kenneth Arrow, mempertanyakan apakah pesanan-pesanan masyarakat yang konsisten dan tidak bertentangan adalah memungkinkan atau tidak.
Meskipun metodologinya sangat kompleks, ilmu ekonomi kesejahteraan semakin dibutuhkan untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan ekonomi khususnya dalam masalah-masalah POLUSI (POLLUTION) lingkungan yang sedang meningkat, yaitu yang merugikan sebagian masyarakat sementara sebagian masyarakat yang lain diuntungkan. Penggunaan secara luas dari “prinsip penyebab polusi harus membayar” mencerminkan perbandingan kegunaan antar perseorangan dan intervensi pasar untuk memaksa para penyebab polusi menanggung biaya-biaya polusi yang mereka timbulkan.
Lihat juga NORMATIVE ECONOMICS, RESOURCE ALLOCATION, UTILITY FUNCTION, CARDINAL UTILITY, ORDINAL UTILITY.
WELFARE STATE / NEGARA KESEJAHTERAAN adalah suatu negara yang memberikan TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL (SOCIAL SECURITY BENEFITS) yang luas seperti pelayanan kesehatan negara, pensiun negara, tunjangan sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya. Lihai TRANSFER PAYMENTS, GOVERN M ENT EXPENDITURE..

PENGERTIAN ILMU EKONOMI KESEJAHTERAAN | ok-review | 4.5