PENGERTIAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

By On Friday, October 25th, 2013 Categories : Antropologi

Hak-hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai kondisi yang manusiawi. Oleh karena itu, hak-hak tersebut bukan merupakan pemberian atau anugerah negara dan hak-hak itu tidak bisa dicabut melalui peraturan hukum oleh negara. Kendati sistem hukum setiap negara tidaklah sama, hak-hak asasi manusia yang menjadi hak bagi setiap orang itu merupakan hak-hak dalam hukum internasional. Misalnya, hak asasi untuk memperoleh pengadilan yang adil tidak ada bedanya antara mereka yang tinggal di negara yang menganut sistem hukum common law, civil law, atau sistem hukum Romawi. Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa masing-masing sistem hukum mereka mencerminkan dan melindungi hak-hak asasi manusia yang bersifat internasional, yang berada dalam wilayah jurisdiksi mereka.
Apakah hak-hak asasi manusia itu universal? Universal atau tidaknya HAM merupakan topik debat yang berlangsung sejak lama. Ada yang menganggap HAM merupakan produk budaya dan masyarakat tertentu, atau kesan seolah HAM mewakili nilai besar yang diwariskan kepada semua budaya.Cukup banyak ilmuwan yang berkeyakinan bahwa standar HAM harus selalu dikaitkan dengan kondisi budaya dan sosial di setiap masyarakat, dan tidak bisa dipukulrata seperti yang diinginkan oleh para pengandjur HAM radikal di Barat. Namun memang ada dokumen-dokumen HAM yang diakui secara nyaris universal seperti International Covenant on Human Righrts 1966 yang didasarkan pada Universal declaration of Human Rights. Lebih dari 140 pihak telah menandatangani dokumen International Covenant on Civil and Political Parties, termasuk negara-negara Eropa Timur, negara-negara berkembang, termasuk sejumlah negara Islam seperti Mesir, Tunisia, Iraq dan Iran. Sebagian besar negara sosialis non-Kristen juga bersedia menerima standar yang semula hanya berlaku secara formal di Barat. Lambat laun, HAM menjadi bahasa bersama kemanusiaan. Namun individu masih bebas memilih untuk mengidentifikasikannya dengan kebudayaan tertentu; suatu hal terkadang dilupakan oleh pihak Barat. Sejak berlakunya dokumen HAM tersebut hingga awal 1990-an, konsep universalitas HAM berkembang secara bertahap. Pada 1989, segera setelah runtuhnya Tembok Berlin, muncul usulan diselenggarakannya Konferensi Dunia tentang HAM yang kemudian dilaksanakan di Wina pada 1993. Dalam persiapannya, negara-negara diminta untuk meratifikasi dokumen di atas, dan di sinilah mulai muncul perbedaan pendapat, karena isi dokumen itu terlalu banyak memuat gagasan-gagasan Barat yang di pihak lain terlalu liberal, atau bahkan berlebihan. Dalam pasal 5 Deklarasi Wina, yang diterima secara konsensus oleh semua anggota PBB, dinyatakan bahwa: “keunikan nasional dan regional tentang HAM, yang bertolak dari perkembangan sejarah, cultural dan kedaerahan, adalah penting dan harus dihormati; namun semua negara berkewajiban untuk mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental, terlepas dari sistem politik, ekonomi dan budayanya”. Pasal ini memperjelas ide bahwa keragaman regional hendaknya tidak mengikis, melainkan sedapat mungkin mendukung universalisme HAM.
Kandungan HAM. HAM tidak hanya mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, kultural, seperti tercantum dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Pihak Barat bersikap skeptis terhadap instrumen-instrumen pelaksanaannya (misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, perumahan yang layak, dan sebagainya) sehingga memperkuat kecurigaan bahwa mereka hanya mementingkan hak-hak politik yang dalam prakteknya sering mereka gunakan untuk menekan pihak lain. Sementara itu negara-negara berkembang sendiri tidak begitu yakin akan mampu memenuhi hak-hak tersebut dalam jangka pendek, karena prioritas nasional mereka bukan ke arah itu. Hak-hak sosial, ekonomi dan budaya memang sangat indah sebagai ide, namun sulit diwujudkan, ter masuk di negara-negara Barat yang paling gemar melantunkannya. Di sana masih banyak kasus pengadilan yang tidak didasarkan pada pertimbangan pada hak-hak tersebut.
Hak individu dan hak kelompok. Yang harus diuntungkan oleh penjagaan HAM, seperti dikemukakan dalam berbagai dokumen internasional, adalah individu-individu, termasuk para anggota kelompok minoritas yang dalam prakteknya sering tertindas oleh kepentingan mayoritas. Bentuk pengutamaan individu terjel-ma dalam konsep kebebasan pribadi dalam memilih atau menentukan sikap, yang bahkan diatur secara khusus dalam dokumen-dokumen internasional tentang HAM. Dari perspektif Barat, penekanan pada hak individu ini biasanya dikontraskan dengan kecenderungan kesewenangan negara atau penguasa. Namun pengutamaan itu ada kalanya berlebihan, sehingga justru mengalahkan hak atau kepentingan kelompok yang kebetulan bertentangan dengan hak individu. Di sisi lain, penghormatan terhadap hak minoritas hanya ada di atas kertas. Peristiwa-peristiwa di bekas Yugoslavia dan negara-negara Eropa Timur di awal 1990-an menggugah kembali perhatian terhadap hak-hak minoritas. Konsepsi hak ke-lompok juga mulai lebih diperhatikan, yang antara lain terwujud pada bahasan tentang hak generasi mendatang (sebagai sebuah kelompok) untuk menerima lingkungan hidup yang tidak tercemar; perhatian ini berniat mengontrol perilaku pembangunan yang terkadang mengabaikan kelestarian lingkungan yang diakui sebagai hak bagi generasi-generasi mendatang. Masalah-masalah mendasar seperti siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh pengutamaan hak individual, hakikat hak dan kewajiban bagi individu dan kelompok, juga kian diperhatikan sekalipun kesepakatannya masih memerlukan waktu yang cukup panjang.
Sumber dan kelembagaan hukum HAM. Hukum umum internasional adalah sumber sebagian HAM. Namun perlu dicatat bahwa hukum itu (kebanyakan berkembang pada 1960-an) bukanlah suatu sistem pakta internasional yang benar-benar mengikat. Kedua International Covenant on Human Rights (1966) mengatur sebagian besar bentuk HAM, mulai dari hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan juga hak-hak kultural. Kedua dokumen ini dimaksudkan untuk semua negara, namun kesediaan suatu negara untuk meratifikasinya tidak bisa dipaksakan. Dokumen internasional ini menjadi sumber rujukan bagi Komite HAM PBB untuk melakukan pemantauan atas kegiatan perlindungan HAM di banyak negara, dan menjadi landasan moral untuk mengritik hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Di tingkat regional juga terdapat sejumlah dokumen resmi tentang HAM seperti American Convention on Human Rights yang memiliki Komisi Pengawas dan Pengadilan tersendiri yang mulai mengembangkan yurisprudensinya sejak 15 tahun terakhir. Semua anggota Dewan Eropa dari Uni Eropa mengikatkan diri pada European Convention on Human Rights yang juga memiliki Komisi dan Pengadilan sejak 1950. Setiap negara yang berminat menjadi anggota Uni Eropa diwajibkan untuk meratifikasi konvensi tersebut. Namun dalam prakteknya masih ada negara yang bisa menghindarinya, karena ada aturan tentang tingkat keterkaitan dengan Uni Eropa yang memungkinkannya. Sebagai contoh, Inggris yang belum bersedia mengikatkan diri pada ketentuan supranasional Uni Eropa, bisa menunda kewajiban ratifikasi itu tanpa memberi pengaruh terhadap keanggotaannya dalam Uni Eropa. Belakangan konvensi itu dilengkapi dengan protokol untuk mencegah hal seperti itu, sekaligus menjadikan komisi dan pengadilan HAM Eropa sebagai lembaga-lembaga permanen dengan wewenang yang pasti.
Batasan-batasan HAM. Keseimbangan antara hak-hak individu dan wewenang sah negara dalam mengatur mereka, dituangkan dalam bentuk batasan-batasan umum yang layak namun belum terwujud secara memuaskan. Namun disadari bahwa hak itu ada batasnya. Bahkan, sangat sedikit HAM yang bersifat absolut (misalnya hak untuk terbebas dari penyiksaan oleh siapa pun). Sebagian besar hak harus dirinci cakupan atau batasannya, agar tidak dimanfaatkan sebagai pembenaran untuk perilaku seenaknya dari segelintir individu. Lagi-pula, hal-hal penting seperti keamanan nasional, ketertiban hukum, atau kesehatan umum, terlalu mahal untuk dikalahkan oleh hak-hak individu. Dalam kondisi darurat, negara dibenarkan untuk mengurangi hak warganya atau menunda kewajibannya mengutamakan HAM, demi melakukan sesuatu yang lebih mendesak. Namun dalam kondisi ini, ada hak-hak tertentu yang tidak bisa dikorbankan. Misalnya, kondisi danirat tidak bisa menjadi alasan bagi aparat negara untuk menyiksa warganya, membelenggu kebebasannya dalam berpikir, atau melecehkan keyakinan dan agamanya.

PENGERTIAN HAK-HAK ASASI MANUSIA | ok-review | 4.5