PENGERTIAN FEODALISME

Atau sistem feodal, atau masyara­kat feodal, merupakan sebutan untuk menggambar­kan struktur sosial-politik-ekonomi masyarakat Eropa pada Abad Pertengahan. Masyarakat yang bersistem feodal ini merupakan organisasi sosial yang dominan pada masa itu. Masyarakat feodal biasanya ditandai dengan adanya tanah-tanah luas yang dikuasai oleh para bangsawan atau para tuan tanah, dan tanah ter­sebut dikerjakan oleh buruh dan bahkan beberapa oleh para budak yang mengabdi pada pemilik tanah tersebut. Para budak ini disebut “vassal” dan biasa­nya mendapat perlindungan sekaligus bahan kebutuh­an hidup dari para bangsawan (tuan tanah), sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. Bila seorang “vassal” meninggal, penguasaan tanah kembali kepada pemilik tanah tersebut, namun ada­kalanya anak laki-laki tertua meneruskan pekerjaan mendiang ayahnya. Pemilik tanah merupakan raja ke­cil yang berkuasa otonomi. Dengan berkembangnya kota-kota, sistem ekonomi, dan surplusnya, lambat laun sistem feodalisme menyusut digantikan tumbuh­nya monarki yang berkuasa terpusat.
Ciri-ciri pokok masyarakat feodal (sistem feodalis­me) antara lain: (1) adanya sistem politik-ekonomi per­tanian yang bersifat sempit; (2) semua tanah perta­nian pada hakikatnya adalah milik raja atau bangsa­wan, dan di bawahnya ada hierarki; (3) kaum bang­sawan yang tertinggi mendapat tanah langsung dari raja, kemudian bangsawan yang berada di bawahnya akan mendapat tanah dari bangsawan tertinggi, dan seterusnya sampai bangsawan terendah yang hanya menguasai sebidang tanah saja. Penguasaan tanah ini bersifat pinjaman belaka dan diperoleh pada saat upa-~ cara pemberian kekuasaan atas tanah:Tanah yang di­pinjamkan itu disebut feudum, yang artinya tanah pinjaman.
Di dalam perkembangan lebih lanjut, ternyata ti­dak hanya tanah saja yang dipinjamkan, melainkan juga pangkat dan kedudukan, yang lama kelamaan menjadi turun-temurun. Hak-hak istimewa raja (pe­merintah) sering kali diperlakukan sebagai hak-hak pribadi seseorang yang dipertuan (bangsawan tinggi). Selanjutnya bangsawan tadi juga meminjamkan ta­nah dan kedudukan kepada golongan lain yang lebih rendah. Kekuasaan atas suatu tanah pinjaman ini akan selalu berputar untuk dipinjamkan, digadaikan, atau dijual.
Pengaruh Gereja Kristen terhadap masyarakat dan sistem feodalisme ternyata cukup besar. Selain itu, Ge­reja pada umumnya juga mempunyai tanah luas dan sistem hierarki yang agak menyamai sistem feodal. Sistem feodal ini tumbuh dan berakar dalam perpe­cahan Kerajaan Romawi yang sedang runtuh karena serbuan bangsa Jerman. Untuk selanjutnya, sistem Italia sampai ke Eropa Timur. Bentuk feodalisme Pe- rancis pada mulanya dipaksakan dari Inggris oleh ra­ja William I pada tahun 1066. Sesudah itu, feodalis­me ini terus berkembang ke mana-mana, terutama ke negara-negara yang mengenal sistem tuan tanah.
Jaman feodalisme dapat dikatakan merupakan ba­gian sejarah manusia yang paling besar dan panjang. Di Eropa, jaman feodalisme ini telah berlangsung le­bih dari 1.000 tahun, dan berangsur-angsur lenyap pa­da abad ke-19, terutama setelah bangkitnya sistem n^o- narki parlementer yang mengurangi dan sekaligus menghancurkan hak-hak raja yang absolut. Di Peran- cis, sistem feodal ini berlangsung sampai tumbuhnya revolusi tahun 1789, di Jerman dan Jepang sampai abad ke-19, di Rusia sampai revolusi Oktober 1917.
 
Feodalisme di Indonesia.
Khusus tentang feodal­isme di Indonesia, tampaknya memang terdapat per­bedaan pendapat di kalangan masyarakat, sebab fe­odalisme dan sistem feodal seperti yang berkembang di Eropa hampir tidak pernah ada di Indonesia. Apa­lagi konsepsi feudum, yakni penguasaan atas tanah secara besar-besaran oleh para bangsawan, ternyata tidak berkembang di Indonesia, termasuk di Pulau Ja­wa. Kalau ada, itu hanya sebagai sebutan atas perila­ku manusia sebagai warisan sistem sosial politik la­ma dan penjajah dan kemasyarakatan di masa lalu. Kenyataan ini tampak pada adanya perbedaan strata dalam masyarakat, perbedaan tata cara pergaulan dan dalam hai berbicara, untuk menunjukkan perbedaan tingkatan, kedudukan, dan status masing-masing. Itu semua adalah bagian tata cara pergaulan hidup ber­masyarakat . istilah feodalisme di Indonesia dikaitkan dengan pandangan kolot kelanjutan tata cara bangsawan ke­raton tersebut. Furnivall memandang hubungan antara raja Jawa dan para bangsawannya di masa Ma­taram sebagai “pseudo-feodalisme”, karena hubung­an antar mereka lebih banyak karena pertalian darah dibandingkan dengan kenyataan bahwa bangsawan itu menempati tanah milik raja. Penguasaan secara oto­nom para bangsawan itu lebih banyak menyangkut pengaturan orang-orang yang berada dalam status pengikut. Selain itu, konsep kekuasaan golongan pe­nguasa Indonesia cenderung didasarkan atas jumlah pengikut dari kalangan rakyat (petani), dan bukan atas penguasaan tanah seperti di Eropa. Pengikut para raja/bangsawan tadi diikat dengan tuan-tuan mere­ka dalam konsepsi manunggaling kawula lan Gusti, bersatunya tuan dan hamba atau bawahan dengan atasan. Kehendak Gusti yang dipertuan otomatis ha­rus dijalankan.
Melihat model keterikatan di atas, dan adanya masyarakat yang berstruktur priayi dan wong cilik (rakyat), menyebabkan kita dapat berbicara dan mem­bicarakan feodalisme di Indonesia. Seperti halnya di Eropa pada Abad Pertengahan, susunan dan ikatan antara priayi dan rakyat di Indonesia pada umumnya, dan Jawa pada khususnya, juga memperoleh legiti­masi (pengesahan oleh agama). Imobilitas sosial dan imobilitas orang tidak hanya dijadikan kenyataan, te­tapi juga dipastikan sebagai ajaran ideologi (Onghok- ham, Tempo, 13 Mei 1978).
Pertanyaan yang masih tersisa barangkah adalah bagaimana posisi militer bagi priayi dan bangsawan untuk mempertahankan keberadaannya. Atau, de­ngan kata lain, apakah golongan bangsawan Jawa pa­da mulanya juga berfungsi sebagai militer sebagaima­na di Eropa.
Gambaran kita tentang bangsawan dan priayi ada­lah bahwa mereka itu seorang pejabat yang punya ke­dudukan atas dasar turun-temurun. Sementara itu, ke­banyakan dinasti atau keraton di Jawa didirikan de­ngan kekerasan, melalui pemberontakan terhadap ke- rajaan yang ada. Dengan demikian ada kaitan suatu kehadiran militer dari kalangan bangsawan. Istilah ksatria bagi para bangsawan Jawa menunjukkan ju­ga fungsi kemiliteran mereka itu. Bedanya adalah bah­wa di Indonesia, khususnya di Jawa, monopoli atas persenjataan pada akhirnya berkisar pada konsepsi “senjata pusaka”, yang sangat berlainan dengan di Eropa.
Senjata pusaka yang dimiliki para bangsawan se­ring kali digambarkan sebagai senjata yang sangat ampuh. Demikian juga, cerita mengenai kekebalan ter­hadap senjata pada akhirnya memberikan posisi le­bih pada golongan bangsawan dan priayinya. Kelebih­an semacam ini menopang susunan masyarakat feo­dal di Indonesia, khususnya di Jawa, seperti juga di Eropa.