PENGERTIAN DEMOKRASI

By On Thursday, October 17th, 2013 Categories : Filsafat

Dalam karya klasik Yunani yang berjudul polis, demokrasi adalah nama suatu konstitusi (sistem pemerintahan) di mana masyarakat yang lebih miskin bisa menggunakan kekuasaan untuk membela kepentingan mereka yang acapkali berbeda dari kepentingan kaum kaya dan para bangsawan. Aristoteles sendiri berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai dan demokrasi memainkan peran yang relatif kecil dalam perkembangan pemikiran politik selanjutnya, khususnya karena Polybius dan penulis lainnya melebarkan ide mengenai demokrasi dengan menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan, campuran berimbang dari elemen-elemen monarki, aristokrasi dan demokrasi bisa stabil. Namun secara umum. saat itu demokrasi dianggap agresif dan tidak stabil dan cenderung mengarah pada tirani (hal ini tercantum dalam buku Plato yang berjudul Republik). Burke iuga menyatakan kecenderungan untuk memusuhi kaum minoritas (khususnya golongan kaya) sebagai hal yang paling memalukan di muka bumi. Demokrasi sebagai suatu kekuatan orang banyak, menurut pandangan yang mendukungnya, dapat dijumpai pada periode Perang Saudara di Inggris, konstitusi Kepulauan Rhode 1641, dan pada masa perumusan Konstitusi Amerika. Namun yang memberikan sumbangan besar terhadap konsep demokrasi sebetulnya adalah revolusi Perancis. Pada saat itu istilah demokrasi sebetulnya merupakan nama baru bagi aliran republikanisme yang merupakan kritik terhadap dominasi lembaga monarki di Eropa. Aliran ini sesungguhnya menekankan pentingnya pengaruh aristokrasi dalam sistem republik, dan banyak pendukungnya di seluruh Eropa menganggap bahwa konstitusi monarki Inggris dengan suatu parlemen terpilih adalah suatu model terbaik dari sebuah republik sejati. Ide ini digabungkan dengan tuntutan untuk memperluas konsesi dan produk, yang selanjutnya secara umum disebut demokrasi.
Penting untuk ditekankan bahwa demokrasi adalah suatu produk karena nama itu sebelumnya lebih diartikan sebagai suatu sumber kekuasaan daripada suatu cara memerintah. Sekitar abad kesembilan belas, ide demokrasi meliputi sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil dan politik lainnya seperti keinginan liberal. Berbagai kondisi tersebut merupakan kulminasi evolusi moral manusia. Politik di masa itu hanya untuk kaum pria dewasa, dan baru kemudian menjangkau wanita, dan selanjutnya merangkul kelompok orang muda yang berusia 18 tahun, dan dewasa ini, paling tidak di Inggris, dinikmati pula oleh pasien-pasien rumah sakit jiwa.
Demokrasi terbukti merupakan lahan subur pengembangan politik. Tidak dapat disangkal bahwa setiap perkembangan ke arah demokrasi tidak pernah sempurna sehingga sering mengecewakan pendukungnya. Bentuk idealnya pun sesungguhnya selalu berubah seiring dengan perbaikan-perbaikan ide demokrasi itu sendiri. Dasar bagi perluasan konseptual itu dibentuk oleh kenyataan bahwa demokrasi merupakan suatu istilah Yunani, dengan alasan khusus, untuk menggambarkan suatu perangkat kelembagaan yang berakar pada masa pertengahan. Unsur yang terpenting adalah perwakilan, yang seperti diyakini oleh para “bapak pendiri” Amerika akan dapat meredam semangat penerapan kekuasaan. Sifat Yunani dari istilah demokrasi mengisyaratkan praktek perwakilan bukan hanya terdapat pada era demokrasi modern, namun lebih sebagai kekurangan tak terselesaikan yang bersumber dari ukuran mutlak bangsa-bangsa masa kini dibandingkan dengan negara-negara kota di Yunani dahulu. Dalam kenyataannya, pemerintahan masa kini sama sekali tidak terkait dengan demokrasi ala Yunani kuno. Sekalipun demokrasi modern merupakan suatu perangkat yang kompleks, logika yang diekspresikannya tampak mengandung suatu prinsip tunggal. Masalahnya adalah: prinsip apakah itu? Pertama-tama, demokrasi dapat dikenali dengan adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, menyenangkan, kemerdekaan yang dijamin undang-undang, partisipasi dalam perumusan kebijakan di setiap tingkatan, persamaan hak dan sebagainya. Partai-partai mengakui satu atau beberapa prinsip tersebut sesuai dengan kondisi, namun hampir semua partai di dunia (kecuali partai-partai fasis pada tahun 1918 -1945) jarang gagal memperoleh legitimasi sebagai sebuah partai demokrat. Prinsip demokrasi dengan demikian merupakan sebuah prinsip yang selalu berubah untuk masyarakat yang juga selalu berubah dalam upayanya menyempurnakan konstitusi. Demokrasi merupakan sebuah slogan yang sangat menggoda karena tampak menjanjikan suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintah yang diperintah berdampingan dengan rakyat yang berkuasa secara harmonis sehingga hanya sedikit pemerintahan yang diperlukan. Karenanya demokrasi dikaitkan dengan cita-cita kebebasan. Untuk alasan itu teori-teori nasionalis yang mendorong kehancuran kerajaan-kerajaan Eropa yang besar dianggap sebagai sumber utama bagi prinsip demokrasi karena setiap orang berasumsi bahwa manusia ingin diperintah oleh para politisi yang segolongan dengan mereka. Masalah-masalah kependudukan yang terjadi di berbagai daerah membuat penduduk di daerah-daerah itu harus diperintah oleh orang asing; banyak masyarakat yang lebih suka untuk diperintah berdasarkan tatacara sebuah kerajaan di mana semua subyek, andaikan, adalah orang asing lebih dari sekedar prinsip kebangsaan, yang menjadi bagian dari bangsa, dan sisanya adalah minoritas. Agar diakui demokratis, pemerintah akan membujuk subyek mereka bahwa mereka diperintah sesuai dengan keinginan orang banyak.
Demokrasi hanya dimungkinkan jika masyarakat dapat mengakui kepentingan-kepentingan sebagian orang maupun masyarakat yang lain, dan mengorganisir diri untuk tindakan politis tertentu. Namun tidak ada negara yang benar-benar demokratis sampai munculnya suatu oposisi untuk mengkritik pemerintah, mengorganisir dukungan, dan bersaing dalam pemilihan umum. Namun di banyak negara, oposisi didasarkan pada kesukuan, kebangsaan atau kedaerahan, yang tidak mengakui suatu kesamaan mendasar dalam kehidupan kenegaraan. Bilamana partai-partai politik dibentuk berdasarkan unsur primordial seperti itu, maka lembaga-lembaga demokratis cenderung membangkitkan pertengkaran daripada suasana taat hukum. Dalam situasi tersebut, demokrasi tidak mungkin tercipta, dan produk jadinya adalah kekuatan tunggal: misalnya angkatan bersenjata yang menyatakan berdiri “di atas” semua golongan, atau terkadang suatu partai ideologis yang mempunyai sebuah doktrin yang mengkultuskan suatu elemen universal yang telah lama hilang. Negara-negara yang mempunyai partai tunggal seringkali mendasarkan legitimasi mereka kepada suatu bentuk demokrasi yang eksentrik dengan aneka embel-embel seperti “demokrasi mumi, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin”, dan sebagainya. Pada kenyataannya, istilah partai mengandung arti majemuk. Namun, pada negara-negara partai tunggal partai merupakan suatu bentuk entitas politik yang lain sama sekali, dan klaim mengenai demokrasi hanya merupakan penghias belaka. Namun itu tidak berarti bahwa pemerintah-pemerintah seperti itu sama sekali tidak mengandung kebaikan. Sangat bodoh untuk berpikir bahwa satu bentuk pemerintah (demokratis, misalnya) dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Demokrasi sebagai suatu konsep ideal pada abad kesembilan belas sebenarnya mengabaikan warganegara yang secara rasional refleksif selalu melihat pilihan-pilihan yang terbuka bagi mereka. Ilmuwan politik masa kini memusatkan perhatiannya pada proses demokrasi yang nyata-nyata irrasional. Beberapa kalangan mengatakan bahwa apatisme politik lebih disukai daripada antusiasme yang adakalanya bisa membahayakan bentuk pemerintahan konstitusional.

PENGERTIAN DEMOKRASI | ok-review | 4.5