PENGERTIAN DEMOKRASI

By On Thursday, February 20th, 2014 Categories : Antropologi

Dari kata Yunani demos, rakyat, dan kralia, pemerintahan, suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut soal- soal kenegaraan dan kepentingan bersama. Dengan pengakuan terhadap hak-hak rakyat ini, pemerintahan demokrasi dapat disebut pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.
Dalam sistem demokrasi, rakyat secara langsung maupun tidak langsung dapat menyampaikan pendapatnya. Biasanya pelaksanaan sistem demokrasi dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih dan ditunjuk sendiri oleh rakyat, dan tidak ditunjuk dari atas. Berdasarkan hak-hak asasi manusia, setiap warga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, atau mendirikan organisasi politik tandingan (oposisi). Pemerintahan negara demokrasi didasarkan pada suatu undang-undang dasar dan pelaksanaannya diawasi oleh wakil rakyat. Dengari demikian, kekuasaan dapat diserahkan kepada kelompok yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan umum.
Bentuk demokrasi modern berkembang sejak abad ke-17, dimulai dengan pecahnya Revolusi Industri yang mengakibatkan Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika. Setelah dicetuskannya konsep hak asasi manusia dan hak politik oleh para ahli pada masa itu, seperti John Locke, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, teori serta bentuk demokrasi semakin berkembang ke arah demokrasi perwakilan. Sebelumnya demokrasi yang berkembang adalah demokrasi langsung, yang hanya dapat diterapkan pada masyarakat Yunani Kuno dengan jumlah penduduk sedikit. Pada abad ke-18 dan 19, di Inggris, Amerika, dan Eropa telah berkembang sistem demokrasi perwakilan liberal. Dalam sistem ini, Dewan Perwakilan dijadikan wakil rakyat untuk mengemukakan pendapatnya, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pemilihan diadakan secara teratur, hak pilih dimiliki oleh setiap warga yang telah dewasa, rakyat diberi kebebasan berbicara, dan setiap warga diberi kebebasan mendirikan organisasi tandingan, karena golongan minoritas dianggap bagian penting demokrasi itu sendiri.
Di Indonesia, demokrasi dalam arti kata yang sebenarnya telah dikenal jauh sebelum jaman penjajahan, yaitu dalam kehidupan masyarakat desa. Pada masyarakat kecil seperti itu, kesamaan hak dan kewajiban, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menentukan keputusan telah dilaksanakan dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini, misalnya, terwujud dalam sistem gotong-royong yang sampai kini masih ditemukan di daerah pedesaan. Walaupun bentuk demokrasi asli seperti ini tidak dapat diterapkan secara langsung di dalam kehidupan bernegara, unsur-unsur demokrasi itulah yang sebagian besar digunakan oleh pemerintah Indonesia saat ini.
Sebelum mengenal bentuk Demokrasi Pancasila yang sekarang, rakyat pemerintah Indonesia pernah menerapkan Demokrasi Terpimpin. Sistem Demokrasi Terpimpin diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu pernyataan kembali ke UUD 1945. Berdasarkan sistem ini, pemimpin diberi sejumlah hak dan keleluasaan dalam mengambil keputusan, terutama bila persesuaian dalam mencapai kata sepakat tidak diperoleh. Tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan banyak penyimpangan yang menjurus ke arah pemerintahan diktator. Dengan keinginan untuk kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945, pemerintah Indonesia kini memberlakukan sistem Demokrasi Pancasila.
Pelaksanaan Demokrasi Pancasila didasarkan pada Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 dan Ketetapan MPR No. 1/1978. Demokrasi Pancasila dilandasi oleh asas gotong-royong dan kekeluargaan, dengan mengamalkan setiap sila yang tercantum dalam Pancasila. Dalam sistem ini keputusan yang diambil sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila dengan cara ini putusan tidak mungkin tercapai, dapat juga diadakan pemungutan suara dengan keputusan yang didasarkan pada suara terbanyak. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Demokrasi Pancasila, kepentingan umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan perorangan atau golongan. Dengan kata lain, Demokrasi Pancasila merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, sekaligus hak demokrasinya.

PENGERTIAN DEMOKRASI | ok-review | 4.5