PENGERTIAN CATATAN SIPIL

By On Friday, November 15th, 2013 Categories : Antropologi

CATATAN SIPIL badan pemerintah di bawah Departemen Dalam Negeri. Tugas utamanya mencatat segala peristiwa yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak. Pencatatan ini dilakukan Kantor Catatan Sipil setempat; bukti pencatatan ini berupa surat yang dikenal dengan sebutan akta. Sejak tahun 1820 di Jakarta sudah ada Catatan Sipil. Peraturan yang berlaku adalah peraturan Belanda yang diterapkan di negara jajahan. Tugas utama waktu itu mencatat peristiwa penting yang dialami oleh orang Belanda di negara jajahan (kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, perceraian dan kematian). Mulai 10 Mei 1849 berlaku peraturan khusus bagi orang Belanda di Indonesia. Tanggal 1 Mei 1919, Cacatan Sipil juga berlaku bagi orang Cina mitra dagang Belanda, dan mulai tanggal 1 Januari 1920 berlaku pula bagi bangsawan Indonesia yang bergaji di atas 100 gulden, tetapi hanya terbatas untuk pembuatan akta kelahiran dan kematian. Bagi orang Indonesia beragama Kristen di Pulau Jawa, Madura, Ambon, Minahasa dan Banda, mulai 1 Januari 1937 mulai diberikan pelayanan Catatan Sipil. Setelah Indonesia merdeka dan pada masa Orde Lama, penggolongan penduduk hanya dibedakan antara penduduk WNI dan WNA. Pelayanan Catatan Sipil tetap tertutup bagi penduduk Indonesia asli dan masih ada perbedaan tingkat penduduk berdasarkan kebangsawanan, pangkat, dan kekayaan. Tetapi mulai 1 Januari 1967, Catatan Sipil berlaku umum dan tidak ada penggolongan penduduk. Sejak tahun 1983, Kantor Catatan Sipil berada di bawah Departemen Dalam Negeri.
Pencatatan ini menentukan status hukum seseorang yang dapat dijadikan bukti otentik di pengadilan, dan juga memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Bagi pemerintah, pencacatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan, penunjang data perencanaan pembangunan, dan pengawasan serta pengendalian orang asing. Akta Catatan Sipil mengandung kebenaran, kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat’dikatakan palsu sebelum dinyatakan demikian oleh Pengadilan Negeri dengan suatu ketetapan atau keputusan. Akta ini tidak dapat diralat, ditarik, dibatalkan, diperbaharui selain atas izin Pengadilan Negeri dan mengikat semua pihak. Akta kelahiran diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan kelahiran (60 hari sejak kelahiran). Persyaratan yang harus dipenuhi berupa surat keterangan kelahiran (rumah sakit, rumah bersalin, dll), surat keterangan kelurahan setempat, surat kawin orang tua dan bukti kewarganegaraan. Bagi anak di luar perkawinan cukup identitas ibu, sedang bagi warga asing harus dilampirkan surat keterangan warga asing. Untuk semua itu dibutuhkan dua orang saksi berusia di atas 21 tahun. Selain itu Kantor Catatan Sipil juga berhak mengeluarkjan akta kematian.
Di Indonesia perkawinan mengikuti hukum suami, yaitu (1) suami beragama Islam pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA); (2) suami beragama non-Islam pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil. Di Kantor Catatan Sipil ada dua macam akta perkawinan, (1) akta perkawinan umum, berlaku untuk orang Indonesia beragama Kristen, Hindu, Budha, warga WNI dan WNA, dan perkawinan antarwarga negara; (2) akta perkawinan khusus bagi perkawinan yang didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, pendaftaran perkawinan di luar negeri, dan perkawinan yang dilaksanakan Gereja Madura dan di luar Pulau Jawa. Kantor Catatan Sipil mengeluarkan juga akta perceraian. Untuk itu, perceraian yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat tergugat berdomisili. Keputusan Pengadilan Negeri itu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil tempat keputusan dikeluarkan. Batas waktu pendaftaran paling lambat enam bulan setelah keputusan. Bagi anak yang lahir sebelum orang tuanya melangsungkan peikawinan dapat diperoleh akta pengakuan dan pengesahan anak, yang dilangsungkan bersamaan dengan perkawinan orang tuanya.

PENGERTIAN CATATAN SIPIL | ok-review | 4.5