LINGKUNGAN AUDIT DI NEGARA ASEAN

By On Thursday, October 31st, 2013 Categories : Ekonomi

1. Indonesia. Indonesia memiliki kebijakan ataupun standar yang mengatur profesi auditing yaitu Standar Profesional Akuntan Publik yang diakui oleh pemerintah sebagai regulator profesi auditing.
2. Brunei. Brunei belum memiliki kebijakan ataupun standar yang mengatur profesi auditing. Organisasi professional Brunei sendiri (BiCPA) tidak secara formal diakui oleh pemerintah sebagai regulator profesi auditing. Yang dianggap sebagai reguiator de-facto adalah Menteri Keuangan menggunakan The Companies Act untuk mengatur pemberian dan pembatalan audit.
3. Malaysia. Terdapat dua organisasi profesi yang terkait dengan profesi audit yaitu MIA dan MAC PA .MIA merupakan organisasi akuntansi nasional konstitusional, sedangkan MACPA merupakan organisasi professional. Keduanya diberikan kewenangan untuk menerbitkan standar auditing dan juga memiliki kode etik yang berbeda serta berhak melalukan investigasi dan mengambil tindakan atas tuntutan yang ditujukan para anggotanya. Menteri Keuangan di Malaysia adalah pihak yang berhak memberikan ijin lisensi.
4. Philipina. Jika pada tiga negara sebelumnya kewenangan pemberian inin lisensi ada di tangan Menteri Kuangan, maka di Philipina kewenangan tersebut ada di tangan PRC1 (The Professional Regulation Commision) melalui salah satu boardnya-yaitu Board of Accountancy (BOA) yang berhak menerbitkan ctuian dan regulasi juga menetapkan standar profesional dan etik (setelah mendapatkan persetujuan PRC). PRC tidak hanya berwenang mengatur profesi akuntansi saja, tetapi juga profesi-profesi lainnya. Setelah dibentuk PICPA, tugas penerbitan standar, praktik dan prosedut audit berpindah tangan ke PICPA. Namun, BOA tetap merupakan perpanjangan tangan PRC yang berhak memberikan persetujuan.
5. Singapura. Dua organisasi yang terkait dengan profesi auditing: PAB (The Public Accountant Board) yang merupakan badan regulatori dan ICPAS yang merupakan organisasi profesional. PAB merupakan organisasi yang berhak menetapkan kualifikasi dan memberikan ijin register auditor sekaligus mengatur dan memonitor. Untuk bisa mendapatkan ijin dari PAB, auditor sebelumnya harus mendapatkan sertifikasi dari ICPAS yang juga bertugas untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan teknis profesi.
6. Thailand . Board of Supervision of Auditing Practice (BSAP) merupakan badan pemerintah yang berwenang untuk mengatur profesi audit. BSAP berkedudukan di bawah Menteri Perdagangan. Standar auditing sendiri diterbitkan oleh The Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand (ICAAT).
7. Vietnam. Kewenangan penerbitan ijin lisensi dan standar sepenuhnya ada di tangan Menteri Keuangan. VAA (The Vietnamese Accounting Association) merupakan badan yang diakui namun dengan peran yang terbatas. Tugas VAA hanyalah mempersatukan pihak-pihak yang terlibat dengan profesi akuntansi dan publik.

LINGKUNGAN AUDIT DI NEGARA ASEAN | ok-review | 4.5