KODE ETIK DAN TATA KRAMA IKLAN

By On Saturday, March 29th, 2014 Categories : Review

KODE ETIK DAN TATA KRAMA IKLAN. Dua pe­doman moral dalam kegiatan layanan jasa periklanan di Indonesia, terutama yang dilakukan olehupara pe­ngelola penerbitan pers dan perusahaan jasa periklan­an. Yang satu disebut Kode Etik Periklanan, dibuat oleh Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) untuk para anggotanya sebagai produsen media penyaji iklan. Yang lain disebut Tata Krama Periklanan Indonesia, sebagai pegangan para anggota Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), yang berkecimpung da­lam pembuatan dan penyaluran iklan.
Kode etik dan tata krama ini, seperti juga kode etik yang berlaku dalam bidang-bidang kegiatan lain, mengikat para anggota kedua organisasi itu secara moril, tetapi tidak secara hukum.
Pengaruh kedua pegangan moril ini tak urung juga menjangkau kalangan di luar anggota kedua organi­sasi tersebut. Masyarakat, misalnya, teringat pada kode etik dan tata krama ini ketika pada tahun 1987 secara luas tersiar iklan dan poster suatu merek rokok kretek, walaupun perusahaan iklan perancangnya bu­kan anggota PPPI. Promosi rokok kretek itu menim­bulkan protes karena ditujukan kepada kaum remaja sebagai sasaran potensial. Protes antara lain dikeluar­kan oleh Yayasan Konsumen Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, dan pengacara R.O. Tambunan atas nama kalangan kon­sumen.
Kode Etik Periklanan
Dari SPS menekankan bahwa iklan yang dimuat media pers Indonesia “harus me­lindungi hak dan kehormatan publik.” Secara khusus kode etik ini menyebutkan enam kriteria yang dapat menyebabkan penolakan atau pembatalan pemasang­an iklan dalam penerbitan para anggotanya.
Iklan yang tercakup dalam keenam kriteria itu ialah: (1) yang bersifat tidak jujur, menipu, menyesat­kan, dan merugikan suatu pihak, baik moril maupun material, atau kepentingan umum; (2) yang dapat me­langgar hukum, mengganggu ketenteraman umum atau menyinggung rasa susila, bersifat pornografis atau vulger; (3) yang dapat merusak pergaulan masya­rakat, menimbulkan efek psikologis yang merusak ke­pribadian bangsa, dan merusak nama baik atau mar­tabat seseorang; (4) yang dapat merusak kepentingan nasional secara moril, material, dan spiritual, atau kepentingan-kepentingan lain yang berlawanan de­ngan asas Pancasila; (5) yang bertentangan dengan kode-kode profesi golongan lain, seperti dokter dan penasihat hukum; (6) yang merupakan iklan politik yang bersifat destruktif. Penaatan kode etik ini diawasi oleh Dewan Kehor­matan SPS, yang akan memberikan sanksi kepada para pelanggar.
Tata Krama Periklanan Indonesia
Dari PPPI mu­lai berlaku pada tanggal 1 Juli 1978 sesudah disah­kan oleh kongres organisasi ini di Jakarta, tetapi ke­mudian diperbaiki lagi dan perbaikannya berlaku mu­lai tanggal 22 Maret 1980. Isinya jauh lebih luas dari­pada Kode Etik Periklanan SPS, yang antara lain me­liputi hubungan iklan dengan konsumen, nasabah pe­rusahaan, media penyaji iklan, dan juga hubungan antarperusahaan periklanan.
Serupa dengan kriteria kode etik SPS tentang iklan, tata krama PPPI menyatakan bahwa iklan “harus benar, jujur dan sopan, mengindahkan dan menjun­jung tinggi tata nilai, pandangan hidup, pola hidup, serta kaidah yang dianut dan berlaku dalam masya­rakat.” Sopan berarti tidak mengandung pernyataan atau ilustrasi yang merusak tata sopan santun masya­rakat dan tidak menimbulkan rasa takut atau jijik. Jujur berarti tidak menyalahgunakan kepercayaan, ke­kurangan pengetahuan, dan pengalaman konsumen. Benar berarti tidak menyesatkan konsumen dengan menyajikan iklan yang dapat disalahtafsirkan.
Salah satu pasal tata krama ini khusus memberi­kan petunjuk mengenai iklan yang ditujukan kepada anak-anak dan remaja. Dikatakannya bahwa iklan se­perti ini hendaknya tidak mengandung pernyataan dan ilustrasi yang dapat merusak pertumbuhan rohani dan jasmani, serta tidak memberikan harapan berlebihan bagi yang menderita fisik atau mental.
Pelaksanaan tata krama ini diawasi oleh Dewan Ke­hormatan PPPI, yang akan menampung pengaduan baik pemilik media penyaji iklan dan perusahaan per­iklanan maupun nasabah pemasang iklan dan pihak lain yang merasa dirugikan.

KODE ETIK DAN TATA KRAMA IKLAN | ok-review | 4.5