ARTI KEMERDEKAAN

By On Thursday, April 17th, 2014 Categories : Antropologi, Sosial

ARTI KEMERDEKAAN – Dari kata merdeka yang artinya bebas, tidak terikat, atau tidak dijajah, dapat diartikan lepas dari segala ikatan yang tidak pantas (layak), sehingga menjadi bebas untuk menentukan nasib sen­diri demi segala kebaikan. Kata merdeka berasal dari bahasa Sanskerta mardika yang artinya pandai, ter­hormat, bijaksana, dan tidak tunduk kepada seseorang selain raja atau Tuhan. Dalam bahasa Melayu, merdi- ka berarti bebas, baik dalam pengertian fisik, kejiwa­an, maupun dalam arti politik.
Dalam pengertian negara, kemerdekaan merupa­kan suatu keadaan atau kondisi negara yang tidak di­jajah atau berada di bawah kekuasaan atau ideologi lain. Biasanya negara yang bersangkutan memberi ja­minan kebebasan/kemerdekaan kepada warga negara­nya. Oleh sebab itu, kemerdekaan bagi warga negara adalah suatu hak yang bebas, sekaligus mengandung kewajiban.
Dengan kata lain, kemerdekaan dapat pula diartikan sebagai keleluasaan bagi setiap warga nega­ra untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik dan sosial kemasyarakatan, tanpa adanya berbagai paksa­an atau tekanan dari pihak masyarakat dan peme­rintah/negara. Secara umum, dapat disebutkan, misalnya, kebebasan beragama, berkumpul, berseri­kat, berbicara atau mengeluarkan pendapat secara li­san dan tertulis, dsb. (lihat Kebebasan). Semuanya itu dilatarbelakangi oleh adanya hak kemerdekaan atau hak asasi manusia yang secara resmi telah dinyatakan dalam Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (1948) dan dinyatakan pula oleh Undang- undang Dasar 1945.
Sementara itu, Franklin D. Roosevelt, presiden Amerika Serikat tahun 1933-1945, pernah mempro­klamasikan empat kemerdekaan atau kebebasan yang harus dimiliki oleh setiap orang, yakni: (1) kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat; (2) kebebasan beragama; (3) kebebasan dari kemelaratan; (4) kebe­basan dari rasa takut. Keempat rumusan Presiden Roosevelt di atas merupakan reaksi keras atas agresi Nazi-Jerman yang menginjak-injak kebebasan atau hak asasi manusia. Sejalan dengan konsep pemikiran tersebut, komisi hak-hak asasi manusia yang didiri­kan tahun 1946 oleh Perserikatan Bangsa-bangsa berhasil menetapkan secara rinci beberapa hak ekono­mi dan sosial, selain hak-hak politik. Pada bulan De­sember 1948, hasil kerja komisi tersebut disetujui dan sekaligus diterima oleh mayoritas anggota PBB seba­gai apa yang disebut Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia.
Selain dalam pengertian dan contoh-contoh di atas, kemerdekaan dapat pula dipergunakan dalam batasan negara. Dalam hal ini, kemerdekaan merupakan hak mutlak bagi setiap bangsa atau negara, untuk tidak di­jajah oleh bangsa atau negara lain. Oleh sebab itu, sa­lah satu tujuan negara-negara nonblok adalah menghilangkan (segala bentuk) imperialisme dan kolonialisme di muka bumi ini. Sementara itu, dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama disebutkan bahwa: “Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak se­gala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai de­ngan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Alinea per­tama ini, menurut para ahli ketatanegaraan, me­rupakan pernyataan hak kemerdekaan segala bangsa dan bukanlah hak kemerdekaan individu-individu Untukmempertanggungjawabkan hal itu, segala ben­tuk penjajahan di dunia harus dihapuskan.
Alinea kedua UUD 1945 menyebutkan: “Dan per­juangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sela­mat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Ba­gian ini merupakan pernyataan perjuangan kemerde­kaan rakyat dan bangsa Indonesia. Mengingat bahwa pihak penjajah telah tidak memperdulikan wajib ko­drat dan wajib moralnya, yakni tidak menjajah negara y atau bangsa lain, sudah semestinya bangsa atau nega­ra Indonesia menentukan nasibnya atas kekuasaan sendiri dengan berjuang untuk kemerdekaannya dan kemerdekaan itu dijelmakan dalam bentuk suatu ne­gara.
Alinea ketiga UUD 1945 menyebutkan: “Atas ber­kat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidu­pan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Bagian ke­tiga ini mengandung pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut ditegaskan pada bebe­rapa hal, seperti: (1) tercapainya kemerdekaan bukan­lah seolah-seolah hasil usaha manusia belaka, akan tetapi berdasarkan pula atas karunia Tuhan; (2) pro­klamasi kemerdekaan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas; (3) dan yang menyatakan kemerdekaan adalah rakyat Indone­sia, sementara yang dinyatakan kemerdekaannya ada­lah rakyat Indonesia.
Alinea keempat UUD 1945 menyatakan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdas­kan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keter­tiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusun­lah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang ter­bentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepa­da: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per­musyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pada alinea ini terkandung tujuan negara Indonesia, yang tercantum dalam kalimat: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indo­nesia yang: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Menurut J.T.C. Simorangkir S.H., Pembukaan uud 1945 di atas merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada hakikatnya adalah pencetusan dari segala pera­saan yang sedalam-dalamnya yang terbenam dalam kalbu rakyat Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa Proklamasi Kemerdekaan beserta “anak kandungnya” yang berupa Pembukaan uud 1945 telah melukiskan Pandangan Hidup, Tujuan Hidup, Falsafah Hidup, dan Rahasia Hidup kita sebagai bangsa. Apabila pro- klamasi itu merupakan suatu “Proclamation of Inde­pendence”, Pembukaan uud 1945 adalah “Decla­ration of Independence” dari Republik Indonesia.
Karena itu, dengan jelas Ketetapan MPRS/- No.XX/1966 menyatakan bahwa: “Pembukaan uud 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang terperin­ci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapa pun juga ter­masuk MPR hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 berwenang menetap­kan dan mengubah UUD, karena mengubah isi Pem­bukaan berarti pembubaran negara.” Semuanya ini mengacu pada kemerdekaan, yang dilihat bukan dari kacamata individu atau manusia saja, melainkan juga dari kacamata negara.
 

ARTI KEMERDEKAAN | ok-review | 4.5