Advertisement

Undang -undang Kewarganegaraan pada Masa Orde Baru, Pada masa Orde Baru dilakukan pencabutan dan pcnyempurnaan peraturan perundang-undangan UU yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan pewarganegaraan.Pada penjelasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa khusus untuk memecahkan masalah bipatridi orang-orang Cina telah ditempuh perundingan dan perjanjian Soenaryo — Chou En Lai, yang selanjutnya melahirkan Undang-undang No. 2 tahun 1958. Undang- undang ini menjadi tidak berlaku (dicabut) yaitu dengan diberlakukannya sejak tanggal 10 April 1969 Undang-undang No. 4 rahun 1969. Dalam pasal 2, 3 dan 4 UU ini dengan tegas dan jelas dinyatakan bahwa “bagi mereka yang menurut perjanjian dwi- kewarganegaraan telah menjadi warganegara Indonesia, tetap menjadi warganegara Indonesia, demikian pula dengan anak-anaknya yang telah dewasa, yang selanjutnya mereka lainnya hams tunduk kcpada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang No. 62 Tahun 1958”.

Penjelasan selanjutnya tentang ketentuan-ketentuan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

Advertisement

(a)          jadi jika pada waktu UU No. 2 Tahun 1958 itu masih berlaku, ternyata orangtua si anak telah memilih kewarganegaraan Indonesia, dengan sendirinya mereka yang telah dewasa menjadi pula warga negara Indonesia;

(b)          sebaliknya apabila pada waktu itu orangtuanya memilih warga negara RRC, maka anak-anaknya yang telah dewasa secara langsung pula menjadi warga negara RRC.

Bagi anak-anaknya ini apabila mereka tidak menghendaki demikian, maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh agar mereka dapat mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia adalah dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi) yang ketentuan-ketentuannya terdapat dalam UU No. 62 Tahun 1958.

Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tetap masih dapat diberlakukan hingga sekarang sebagai Undang-undang Kewarganegaraan di tanah air kita. Tetapi memang ada yang perlu dilakukan perubahan, karena di dalam undang-undang itu ada ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi, seperti ketentuan tentang “Kehilangan Kewarganegaraan”. Beberapa peraturan perundang-undangan yang muncul pada masa Orde Baru, seperti UU no. 4 tahun 1969, UU no. 3 tahun 1976, dan PP no. 13 tahun 1976, merupakan upaya penyempurnaan ketentuan tersebut.

 

Advertisement