Advertisement

Undang -undang Kewarganegaraan di Indonesia, Selama berlangsungnya penjajahan yang beratus tahun dapat dikatakan bahwa kita tidak mempunyai sesuatu kewarganegaraan. Sebagai bangsa yang terjajah kita hanya mengenal beberapa pembagian penduduk di Tanah Air, yaitu:

(a)          Orang-orang Belanda yang termasuk kelompok penduduk yang hams diutamakan.

Advertisement

(b)          Orang-orang Bumiputera (inlanders) ialah penduduk Indonesia asli yang hak-haknya jauh di bawah orang-orang Belanda tetapi dalam kewajiban-kewajibannya jauh melebihi kewajiban-kewajiban orang Belanda.

(c)           Orang-orang Timur Asing, seperti orang-orang Cina, India, Pakistan, dan Arab, yang kenyataannya hak-hak mereka lebih baik dari orang-orang Bumiputra.

Pengaruh dari Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) telah sangat mendasari persatuan dan kesatuan penduduk ash i di seluruh lanah Air, sehingga tercipta kehendak untuk memperjuangkan satu hangsa yaitu Bangsa Indonesia, ber-Tanah Air satu yaitu Tanah Air Indonesia, dan berbahasa satu yaitu Bahasa Indonesia. Sehingga pada waktu pendudukan balatentara Jepang, telah dapat dikatakan Ierwujudlah adanya Bangsa Indonesia tersebut walaupun tetap masih herada di bawah penindasannya. Baru setelah bangsa Indonesia niemproklamasikan kemerdekaannya (17 Agustus 1945) terwujud (lengan benar-benar apa yang dikehendaki oleh para pemuda dengan “Sumpah Pemuda” itu.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 tentang Warga Negara, dinyatakan sebagai berikut:

(a) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-. undang sebagai Warga Negara;

(b) Syarat-syarat yang mengenai Kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam penjelasannya dinyatakan, orang-orang bangsa lain, inisalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab (Ian lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai Tanah Airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warganegara.

Warga Negara ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(a)          Penduduk asli dalam wilayah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli tersebut.

(b)          Istri seorang warganegara Indonesia.

(c)           Keturunan dari seorang warganegara yang menikah dengan warganegara asing.

(d)          Anak-anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orangtuanya tidak diakui dengan cara yang sah.

(e)          Anak-anak yang lahir dalam daerah Indonesia dan tidak diketahui siapa orangtuanya.

(0 Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya,

yang mempunyai kewargane-garaan Indonesia, meninggal.

(g)          Orang yang bukan penduduk asli yang paling akhir telah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, dan telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Dalam hal ini apabila yang bersangkutan berkeberatan untuk menjadi warganegara Indonesia, ia boleh menolak dengan keterangan bahwa ia adalah warganegara dari negara lain.

(h)          Masuk menjadi warganegara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi).

Ternyata bahwa UU No. 3 Tahun 1946 dalam melakukannya telah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan UU No. 6 Tahun 1947 dan UU No. 8 Tahun 1947.

Kalau kita perhatikan beberapa ayat dari UU di atas terutama (a), (c), (d), (e), (f) di sini asas ius soli yang dimanfaatkan oleh Pemerintah RI dalam pemberian kewarganegaraannya dan di sini berlangsung pewarganegaraan pasif. Sedang dalam ayat (g) kemungkinan adanya keturunan (peranakan) orang asing yang telah bertempat tinggal di Tanah Air selama 5 tahun berturut-turut, di sini pun berlaku pewarganegaraan pasif, jika mereka itu telah berumur 21 tahun dan atau telah menikah, penolakan mereka atas pemberian pewarganegaraan pasif ini yaitu dengan mengemukakan hak repudiasi yang menyatakan pula bahwa mereka telah memilki suatu kewarganegaraan lain.

Tentang pewarganegaraan aktif yaitu memasuki kewarganegaraan dengan cara mengajukan kehendak bagi pewarganegaraan itu dapat kita lihat pada ayat (h). Tetapi apabila masuknya yang bersangkutan menjadi warganegara Indonesia dengan mclalui pemberian pewarganegaraan, maka di sini berlaku pewarganegaraan pasif.Adapun perubahan yang terkandung dalam UU No. 8 Tahun 1947 hanyalah perubahan terhadap jangka waktu dalam pelaksanaan pcinberian pewarganegaraan yang terkandung dalam UU No. 3 I ;dam 1946, yang dalam hal ini jangka waktu untuk menerima cientuan-ketentuan pewarganegaraan di atas diperpanjang sampai imiggal 10 April 1948. Alasan perpanjangan waktu ini dikarenakan mereka yang telah mengemukakan persetujuannya terhadap ketentuan-ketentuan tersebut kepada Menteri Kehakiman RI ternyata Iianya sedikit.

Advertisement