Advertisement

Wilayah, Jika penduduk adalah substratum personil sesuatu negara, maka wilayah adalah landasan materiil atau landasan fisik negara. Negara in cvneretojuga tidak dapat dibayangkan tanpa landasan fisik ini. Sekelompok manusia dengan pemerintahan tidak dapat menimbulkan negara, apabila kelompok itu tidak sedentair (menetap) pada suatu wilayah tertentu. Bangsa-bangsa yang nomadis tidak mungkin mendirikan negara, sekalipun sudah mengakui segelintir orang-orang sebagai penguasa. Luas wilayah negara ditentukan oleh perbatasan-perbatasannya dan di dalam batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda yang berada di dalam wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu, misalnya perwakilan diplomatik negara asing dengan harta benda mereka.

Dengan wilayah dalam hubungan ini dimaksudkan bukan hanya wilayah geografis atau wilayah dalam arti sempit, tetapi terutama wilayah dalam arti hukum atau wilayah dalam arti yang luas. Wilayah hukum atau wilayah dalam arti luas ini merupakan wilayah di atas mana dilaksanakan yurisdiksi negara dan meliputi baik wilayah geografis maupun udara di atas wilayah itu sampai tinggi yang tidak terbatas (menurut asas usque ad coelum) dan laut di sekitar pantai negara itu, yaitu apa yang disebut “laut teritorial”. Dalam batas-batas wilayah dalam arti yang luas ini negara menjalankan “kedaulatan teritorialnya”.

Advertisement

Sekelompok manusia dengan pemerintahnya tidak dapat menciptakan negara tanpa wilayah. Tanpa wilayah maka lenyaplah negara itu. Beberapa contoh mungkin dapat menjelaskan betapa pentingnya wilayah bagi sesuatu kesatuan politik. Sampai pada tahun 1860, Kursi Suci (Holy See, Papacy) adalah negara karena menguasai sebagian wilayah Italia dari pantai barat sampai ke bagian timur jazirah Italia. Ketika Italia dalam tahun 1800-1861 menjadi kerajaan yang dipersatukan, maka Kursi Suci digabungkan ke dalam wilayah kerajaan baru itu, kecuali wilayah di sekitar kota Roma yang tetap dikuasainya. Tetapi dalam tahun 1870, wilayah sekitar kota Roma itu pun dilepaskan dari kekuasaan Kursi Suci dan dengan jalan itu Kursi Suci lenyap sebagai negara. Baru dalam tahun 1929 dengan Traktat Lateran dicapai persetujuan antara Mussolini dan Paus tentang hubungan gereja dan negara. Dengan Traktat Lateran itu diciptakan kembali Negara Vatikan yang meliputi luas wilayah 109 ha di tengah-tengah kota Roma. Di sinilah Paus menerima perwakilan-perwakilan negara asing dan mengirirnkan “nuncios” sebagai perwakilan diplomatiknya ke berbagai ibu kota negara.

Keadaan Polandia juga demikian. Dalam tahun 1772, 1793 dan 1795 kerajaan Polandia yang pernah merupakan kerajaan besar di Eropa Tengah diduduki dan wilayahnya dimasukkan berturut-turut ke dalam wilayah kekuasaan Rusia, Prussia dan Austria. Lenyaplah negara Polandia sebagai negara dan barn kemudian dalam tahun 1919 sesudah Perang Dunia I, Polandia direhabilitasi sebagai negara. I’etapi 20 tahun kemudian, yaitu dalam tahun 1940, kembali wilayah l’olandia dimasukkan ke dalam wilayah Jerman dan Rusia. Tatkala Jerman dikalahkan dalam Perang Dunia II dalam tahun 1945, Polandia kembali menjadi negara yang berdaulat dan menjadi .Inggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tahun 1946.

Contoh lain adalah negara Israel. Sekalipun sudah lama diterima adanya “bangsa Yahudi” dengan persamaan agama dan kebudayaan yang utuh sepanjang abad, namun negara Israel baru timbul dalam tahun 1946, ketika bangsa Israel dapat menguasai dan menetap serta menganggap Daerah Palestina sebagai wilayah negara mereka.

Jelas kiranya dari contoh-contoh di atas bahwa sesuatu kesatuan politik untuk menjadi negara harus memenuhi syarat fisik ( materil) ini, yaitu suatu wilayah yang luasnya ditentukan oleh perbatasan-perbatasannya, yang biasanya ditentukan dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih disebut perjanjian antarnegara (perjanjian internasional). Perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara disebut perjanjian bilateral (bi=dua); perjanjian yang dibuat antara banyak negara disebut perjanjian multilateral (multi=banyak).

Advertisement