Advertisement

Hampir semua pengarang yang menggunakan kebutuhan manusia sebagai norma politik pada kurun 1960-an dan awal 1970-an ternyata mengartikannya secara berbeda, sehingga konsep ini memicu polemik terbuka. Mereka menolak pemaknaan politik sebagai siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, dan mengatakan bahwa tugas sesungguhnya dari pemerintah adalah memenuhi kebutuhan rakyat, sejauh hal itu bisa dilakukan. Dalam pengertian politik yang demikian, daya tanggap adalah hal yang utama, dan paternalisme adalah bentuk yang akan muncul; para individu lazimnya mengerti apa yang terbaik bagi mereka; pengetahuan para pakar menjadi pembatas bagi penjajagan cara-cara paling efektif untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu, karena tak seorang pun cukup layak berbicara dengan mengatasnamakan kepentingan umum yang begitu beragam; semua keinginan harus dipertimbangkan dan dipandang sederajat, sehingga semuanya punya peluang pemenuhan yang sama. Untuk menjawab ‘keinginan-keinginan politik’ semacam itulah Fromm (1955), Marcuse (1964; 1969), Macpherson (1966; 1973), Bay (1965; 1968) dan lain-lain mengusulkan konsepsi ‘kebutuhan-kebutuhan politik’. Yang harus dijadikan norma adalah kebutuhan, bukan keinginan: politik haruslah mencari keadilan, dan keadilan dipandang sebagai terpenuhinya kebutuhan manusia. Semua penulis ini sepakat bahwa kebutuhan manusia itu bisa diketahui secara obyektif; justru kebutuhan manusia tidak bisa dijadikan sebuah norma politik jika hal tersebut tidak diyakini memiliki status sebagai fakta yang bisa dipastikan. Semua penulis ini berpendirian bahwa, kendati pada prinsipnya para individu mungkin bisa mengetahui apa yang mereka butuhkan, namun kondisi dewasa ini membuat hampir semua orang telah terindoktrinasi sehingga tidak mampu melihat apa yang sesungguhnya mereka butuhkan, atau membedakan mana kebutuhan yang sejati dan mana yang palsu. Akibatnya, untuk sementara ini, pengetahuan mengenai kebutuhan manusia tidak terdistribusi secara merata; ada orang yang tahu lebih banyak daripada orang lain mengenai apa yang mereka butuhkan, dan hampir semua gagasan mengenai kebutuhan mereka akan kacau, tidak utuh, bahkan keliru. Kebutuhan-kebutuhan yang penting berkaitan dengan tujuan-tujuan yang penting, dan tidak semua tujuan itu penting. Bahkan ada tujuan yang dilarang, seperti memasuki rumah orang lain.

Para pendukung konsep kebutuhan-kebutuhan politik tidak mendukung kepuasan yang tanpa batas atas semua kebutuhan, tapi hanya kebutuhan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusiawi, atau aktualisasi potensi manusiawi sebagaimana yang mereka pahami. Oleh karena itu, pendekatan mereka seperti halnya Marx (yang gagasannya mengenai kebutuhan manusia sebagian besar mengacu pada pemenuhan), sifatnya teleologikah Mereka mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan manusiawi, sebagaimana Marx, dengan mengacu pada model kemanusiaan, atau sebuah konsepsi kesempurnaan manusia yang mereka anggap paling benar. Serangan terhadap konsep politik kebutuhan antara lain tertuju pada struktur teleologisnya: model-model kemanusiaan tidaklah tunggal, dan para kritisi berpendapat bahwa tidak mungkin melakukan pilihan yang masuk akal, karena setiap usaha ke arah itu akan jatuh pada ‘kekeliruan naturalistik’. Karena itu, tidak akan ada apa yang disebut pengetahuan mengenai kebutuhan manusia atau konsep ilmiah kebutuhan manusia. Kritik lain menyatakan bahwa di antara keinginan-keinginan manusia tidak ada pilihan yang rasional dan bahwa yang harus dikejar sesungguhnya hanyalah kebutuhan-kebutuhan-, itu ber┬Čarti bisa saja ada pengetahuan mengenai kebutuhan atau pakar mengenai kebutuhan, namun para pakar ini (arsitek atau ahli hukum, misalnya) hanya bisa menasehati kita mengenai apa yang kita butuhkan setelah kita mengatakan kepada mereka mengenai apa yang kita inginkan. Kritik ini menegaskan pula bahwa konsep politik kebutuhan secara konseptual membingungkan. Mereka juga mengingatkan bahwa secara politis kecenderungan seperti itu bersifat despotik, karena berpotensi menggunakan secara absah koersi/pemaksaan terhadap mereka yang dianggap kurang mengetahui apa yang mereka butuhkan. Mereka menunjuk pemerintahan seperti Kuba dan Vietnam yang merasa tahu kebutuhan rakyatnya, sehingga tidak ada teka-teki mengenai kaitan antara teori kebutuhan dengan despotisme politik. Tapi kritik mereka tidak berhasil membuktikan bahwa teori kebutuhan berkecenderungan despotis. Mereka juga tidak mampu memperlihatkan bahwa teori kebutuhan memang membingungkan. Pernyataan mengenai kebutuhan tidak tergantung pada pernyataan mengenai keinginan. Padahal mereka pun mengatakan bahwa antara model-model kesempurnaan tidak ada pilihan yang masuk akal, sehingga setiap pilihan sifatnya arbitrer. Memang benar bahwa pertanyaan mengenai kebutuhan suatu organisme berkaitan dengan gagasan mengenai apa yang menentukan keberadaan spesimen itu dan bagaimana spesimen itu bisa dipandang sebagai wakil dari keseluruhan; namun tidak benar bahwa hal ini sifatnya arbitrer atau bisa dinyatakan sebagai sekedar selera pribadi si pengamat. Bahwa sebuah tanaman adalah bisa tumbuh adalah sebuah kenyataan mengenai tanaman itu, seperti halnya bobot atau warnanya. Lebih jauh lagi, ia relatif tidak terikat dari keinginan. Tanaman tidak mungkin punya keinginan, dan manusia sebagai pihak yang bisa memiliki keinginan tidak mungkin mengungkapkan keinginan untuk memandang sebuah tanaman sebagai spesimen yang berbeda dari apa yang ada. Para pengedar ganja, para penanamnya, dan siapa saja yang berhubungan dengan dunia itu pasti setuju untuk memandang ganja sebagai spesimen yang subur, kendati tidak semua dari mereka sepakat dalam hal menginginkannya untuk subur.

Advertisement

Kebutuhan tanaman adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan ia mewujudkan potensinya dan menjadi spesimen yang subur. Kebutuhan-kebutuhan itu pun, dalam kenyataannya, tidak kurang subyektifnya, kendati lebih sukar untuk menentukan apa saja yang tergolong kebutuhan ketimbang mengenali bagus tidaknya sebuah spesimen. Ada beberapa kebutuhan manusia yang mirip sekali dengan kebutuhan binatang dan tumbuhan. Dalam hal makanan dan latihan kita melihat kebutuhan-kebutuhan yang lazimnya baru terpenuhi jika manusia bisa mewujudkan potensi (fisik) mereka dan menjadi spesimen (fisik) yang baik. Ini merupakan pernyataan yang obyektif mengenai fakta; bukan pernyataan mengenai keinginan-keinginan, dan tidak juga tergantung pada pernyataan mengenai keinginan-keinginan. Saya bisa jadi membutuhkan sebuah vitamin yang sama sekali tidak pernah saya dengar namanya, dan dengan demikian tidak mungkin saya inginkan. Orang lain, seperti ahli diet atau instruktur senam, mungkin lebih tahu banyak daripada saya mengenai apa saja nutrisi dan latihan yang saya perlukan. Tentu saja, untuk menyatakan bahwa pernyataan ini benar tidak mesti kita mendukung despotisme para ahli diet dan pelatih senam terhadap nutrisi dan latihan orang lain. Kita juga tidak perlu, karena khawatir pada despotisme, sampai jatuh pada absurditas dengan mengabaikan orang lain yang lebih tahu daripada kita mengenai apa yang kita butuhkan. Kebutuhan non-fisik manusia, jika memang ada. akan tergantung kepada kemungkinan kesamaan yang jelas dan cukup obyektif dari pengetahuan mengenai apa yang menentukan spesimen yang subur dalam komunitas manusia. Politik kebutuhan secara lugas mengusulkan gagasan mengenai kesempurnaan, kendati terbatas, dan biasanya dalam bentuk yang tendensius, kecuali misalnya seperti ‘kegiatan-kegiatan menonton film Amerika yang secara sosial merusak dan mencari keuntungan’. Karena itu hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pemupukan keyakinan diri atas kapasitas mereka sendiri untuk mengetahui kebutuhan dan membuat pilihan yang masuk akal (seperti dinyatakan model-model kesempurnaan manusia dan model kebutuhan-kebutuhan manusia). Tapi ini tidak bisa dikatakan bahwa apa yang gagal diungkapkan oleh model-model sama sekali tidak bisa dilakukan. Rumusan Bowlby (1969) ini, melalui kajian tentang proses pengaitan pada masa kanak-kanak, tidaklah lebih subyektif atau arbitrer dalam mengatakan bahwa orang-orang yang kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi adalah spesimen yang cacat (secara psikologis), dan orang yang kebutuhan-kebutuhan nutrisinya terpenuhi belum tentu merupakan spesimen yang tidak memiliki cacat (secara fisik). Kedua tersebut merupakan reduksi fakta. Apa pun kebutuhan fisik, psikologis, atau moral yang dijadikan alasan untuk mengenali makhluk manusia, kebutuhan-kebutuhan itu masih tetap tidak memiliki signifikansi politik kecuali bisa dibuktikan bahwa pada forum publik ada sesuatu yang bisa dilakukan, dan harus dilakukan, untuk memenuhinya.

Advertisement