PENGERTIAN TRIAS POLITIKA

adsense-fallback

Adalah teori ketatanegaraan atau Hukum Tata Negara yang membagi dan memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu: (1) kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang); (2) kekuasaan eksekutif (pelaksana atau penyelenggara undang-undang); (3) kekuasaan yudikatif (pengadilan, mengadili para pelanggar undang-undang). Ajaran ini didengungkan sebagai reaksi atas kekuasaan para raja yang bersifat totaliter dan mutlak di sekitar abad ke- 16-17. Di dalam sifat totaliter itu semua kekuasaan dipegang tidak hanya oleh sebuah badan, tetapi bahkan hanya oleh satu orang saja, yakni raja. Sistem yang demikian ini mengakibatkan sang raja memerintah tanpa batas dan dapat bertindak sewenang-wenang menurut kehendaknya sendiri, tanpa mengindahkan hak-hak Uau kemerdekaan warga negara. Oleh sebab itu, pada dasarnya Trias Politika itu juga merupakan usaha untuk menjamin dan melindungi kemerdekaan warga negara, sehingga mereka terhindar dari tindakan-tindakan di luar batas dari raja (penguasa).

adsense-fallback

Ajaran atau teori ini pertama kali dilontarkan oleh Montesquieu (1689- 1755), seorang ahli hukum dan ahli filsafat politik Perancis. Ajaran tersebut dimuat dalam bukunya yang sangat terkenal, D e i esprit des lois (Jiwa Perundang-un- dangan) yang diterbitkan pada tahun 1748. Ajarannya tentang Trias Politika inilah yang juga telah mendorong terjadinya Revolusi Perancis untuk meng-gulingkan pemerintahan totaliter di Perancis yang dilambangkan dalam bentuk penjara Bastile.

Di dalam perkembangannya, ajaran Trias Politika ini berpengaruh pada sistem ketatanegaraan pada jaman modern ini, meskipun di sana-sini terdapat modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan atau sifat kemasyarakatan setempat. Mungkin konstitusi Amerika Serikatlah yang sampai saat ini dipandang sangat dipengaruhi oleh ajaran Trias Politika.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 juga dipe- ng ruhi oleh ajaran Trias Politika, meskipun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu tidak menganut sistem pemisahan atas ketiga kekuasaan sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu. Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem pembedaan, dan bukan pemisahan. Ketiga kekuasaan dalam negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dapat dibedakan berdasarkan wewenangnya, tetapi ketiga kekuasaan itu tidak terpisah satu sama lain. Sebagai misal, kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif) di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Di samping itu, berdasarkan UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga mempunyai kekuasaan yudikatif, misalnya presiden mempunyai hak grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dipandang dari sudut ini, tampaklah bahwa kedudukan presiden Republik Indonesia kuat sekali.

Juga ditegaskan oleh UUD 1945 bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan ini berarti bahwa kedudukan presiden tidak tergantung pada DFR. Tetapi UUD 1945 juga menegaskan bahwa presiden bukan diktator (artinya kekuasaannya tidak tak terbatas). Meskipun dalam bidang pembuatan undang-undang kedudukan DPR sejajar dengan kedudukan presiden, dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan, DPR sebenarnya mempunyai kedudukan yang kuat, sebab seandainya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh pemerintah tidak disetujui oleh DPR, maka rancangan anggaran itu tidak’dapat diajukan lagi dan pemerintah terpaksa menjalankan anggaran tahun sebelumnya. Di samping itu, meskipun DPR itu tidak dapat menjatuhkan presiden at&u pemerintahan, dewan ini juga tidak bisa dibubarkan oleh presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Selain itu, semua anggota DPR merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh sebab itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh- sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa meminta pertanggungjawaban kepada presiden.

 

var dd_offset_from_content = 40;var dd_top_offset_from_content = 0;var dd_override_start_anchor_id = "";var dd_override_top_offset = "";

adsense-fallback