Advertisement

Trias Politika, Salah satu prinsip dalam pemerintahan demokrasi adalah adanya unsur pembatasan kekuasaan yang dijamin oleh kepastian institusi dan mekanisme demokrasi (institusional and procedural limitations on power). Diantara unsur utama dari prinsip ini adalah adanya pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara kedalam tiga lembaga : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Pemisahan tugas-tugas pemerintahan kedalam “trichotomy” ini biasa disebut dengan istilah Trias Politika.

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan; pertama: Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, kedua: Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga: Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Secara normatif Trias Politika adalah suatu prinsip bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau )(Unctions) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak azasi warga negara lebih terjamin. Doktrin ini untuk pertama kali dikenalkan oleh John Locke (1632¬1784) dan Montesquieu (1689-1755) dan pada taraf ini Trias Politika ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan atau separation of powers.

Advertisement

Advertisement