Advertisement

Suatu bentuk pidana yang hanya dimuat dalam Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, dan tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 8 undang-undang tersebut menyebutkan adanya empat jenis tindakan tata tertib, yaitu: (1) penempatan perusahaan di bawah pengampuan. Pengampuan dalam beberapa hal ditafsirkan sebagai pengawasan; semua kegiatan perusahaan diawasi guna menghindarkan pelanggaran lagi yang dapat merugikan kehidupan ekonomi negara. Pengampuan dilaksanakan untuk waktu tertentu sesuai dengan yang ditentukan undang-undang; (2) kewajiban pembayaran uang jaminan; (3) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak. Kewajiban ini merupakan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat dari perbuatan yang telah dilakukan secara tanpa hak; (4) kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan. Pembayaran tersebut diambil dari keuntungan yang telah diperoleh dari suatu tindak pidana yang dilakukan si terpidana.

Advertisement
Advertisement