PENGERTIAN TINDAK PIDANA EKONOMI

adsense-fallback

Atau perbuatan pidana, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat di bidang perekonomian. Perbuatan pidana ini diatur oleh aturan pidana ekonomi dan pelakunya diancam oleh pidana ekonomi. Dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana ekonomi, pemerintah hanya menyebut peraturan-peraturan inti saja dalam Undang-undang No. 7 tahun 1955. Di samping itu, pengertian tindak pidana ektmomi yang dimaksud dalam undang-undang ini selalu berubah mengikuti perkembangan keadaan dan kebutuhan sesuai dengan sifat tindak pidana ekonomi.

adsense-fallback

Istilah tindak pidana ekonomi merupakan terjemahan dari bahasa Belanda strafbaar feit atau delict. Tindak pidana ekonomi berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana ekonomi dalam” wilayah Republik Indonesia. Orang yang melakukan tindak pidana itu tidak harus berada di wilayah negara Indonesia. Jadi, seseorang dapat dipersalahkan dalam suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan di Indonesia, sementara ia berada di luar negeri. Subjek tindak pidana ekonomi juga bisa berupa sebuah badan hukum, perseroan, perserikatan orang, atau yayasan.

Kekuasaan untuk mengusut tindak pidana ekonomi berada di tangan pejabat polisi, jaksa, dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Kekuasaan untuk mengadili tindak pidana ekonomi dipegang oleh pengadilan ekonomi di tingkat pertama dan pengadilan tinggi di tingkat banding.

var dd_offset_from_content = 40;var dd_top_offset_from_content = 0;var dd_override_start_anchor_id = "";var dd_override_top_offset = "";

adsense-fallback