Advertisement

Tiga Bentuk Pemerintahan Sipil, Secara teoritis terdapat tiga model pemerintahan sipil. Menurut Nordlinger ketiga bentuk pemerintahan sipil itu adalah :

  1. Model Tradisional

Pemerintahn sipil model ini adalah pemerintahan yang tidak memiliki perbedaan yang jelas antara elit sipil dan militer. Model ini merupakan gambaran pemerintahan kerajaan di Eropa abad 17 dan 18, dengan pendukung utamanya terdiri dari golongan aristokrat Fropa baik dari kalangan elit sipil maupun elit militer.

Advertisement

Sekalipun kedua golongan ini berbeda, dimana umumnya mereka memegang salah satu peran kekuasaan saja, namun kepentingan dan pandangan mereka tentang kekuasaan sama. Para perwira militer dan pemimpin sipil aristokrat tersebut memiliki nilai yang sama dan saling mempertahankan kekuasaan melalui ikatan kekeluargaan yang dibangun melalui tali perkawinan dan persaudaraan diantara mereka. Karena tidak adanya perbedaan prinsipil inilah, konflik serius antara sipil dan militer pada waktu itu tidak terjadi. Dengan demikian tidak terjadi campur tangan militer terhadap elit sipil dalam kerajaan.

  1. Model Liberal

Pemerintahan sipil jenis ini adalah pemerintahan yang mendasarkan pada pemisahan para elitnya menurut keahlian dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan jabatannya dalam pemerintahan. Posisi militer dalam model pemerintahan ini berada di bawah kendali sipil, kekuasaanya dibatasi pada tanggung jawab mempertahankan negara dari serangan luar dan kekacauan yang timbul di dalam negeri.

Dalam bidang keamanan, perwira militer juga hanya dapat menasehati pemerintah serta harus menerima arahan dari pihak sipil manakala terjadi perbedaan pendapat antara keduanya. Dengan pengertian lain, pada model ini kemungkinan militer melakukan kegiatan politik dan melakukan intervensi terhadap elit sipil akan tertutup. Model inilah menurut Nodlinger, sering digunakan pihak pemerintahan sipil untuk melegitimasi kekuasaan sipil di negara¬negara non Barat, seperti yang terjadi dengan presiden Nkrumah di Ghana.

Dalam pidatonya dihadapan kader Akademi Militer Ghana, Nkrumah dengan jelas menegaskan model liberal ini: . . . Bu kan la h tugas seorang prajurit untuk mengkritik atau mencoba mencampuri urusan politik negara: Militer harus menyerahkan bidang itu di urus oleh para politisi sipil. Pemerintah membutuhkan saudara setiap saat untuk berbakti dengan setia kepada negara dan rakyat Ghana” (Nordlinger, 1994: 20). Lima tahun kemudian Nkrumah dikudeta oleh militer, diantara pelaku kudeta itu terdapat orang-orang yang pernah mendengar pidatonya.

Terdapat prinsip penting yang harus dijalankan oleh elit sipil pada model liberal ini, yakni prinsip untuk tidak melakukan intevensi terhadap persoalan-persoalan profesional militer. Dalam hal ini elit pemerintahan sipil tidak memasukkan pertimbangan politik kedalam angkatan bersenjata, misalnya melalui pengangkatan perwira militer yang didasari oleh kesetiaan meraka di bidang politik atau melibatkan militer untuk kepentingan politik domestik. Jika prinsip ini dilaksanakan elit sipil dengan konsisten maka semakin kecillah alasan militer untuk melakukan intervensi di bidang politik dan pemerintahan.

Model pemerintahan liberal bukanlah dasar yang kokoh untuk pemerintahan sipil seperti yang diharapkan pada mulanya. Pihak sipil sendiri memang tidak selamanya memegang teguh prinsip tidak melakukan intervensi ini. Pada kenyataannya bukanlah hal anch bagi presiden maupun perdana menteri atau raja mencampuri urusan ini liter yang bersifat esklusif, seperti kenaikan pangkat atau mutasi perwira untuk posisi atau jabatan tertentu. Sikap serupa terjadi pula manakala elit sipil menggunakan dan melibatkan kekuatan militer di bidang politik untuk tujuan-tujuan pribadi dan kepentingan pemerintahan mereka.

  1. Model Serapan

Model ini adalah suatu pemerintahan sipil dengan karakteristik kebijakan sipil untuk mendapatkan pengabdian dan Ioyalitasnya melalui penanaman ide dan penempatan para ahli politik kedalam tubuh angkatan bersenjata. Sepanjang model ini berkuasa, pejabat (dan prajurit reguler) selalu diindoktrinasi dengan ide-ide politik elit sipil yang berkuasa. Para ahli politik ditempatkan di setiap unit dan peringkat hierarki militer. Mereka bertanggung jawab kepada politisi yang lebih tinggi dan kepada pemimpin sipil, bukan kepada perwira militer yang lebih tinggi pangkatnya.

Model pemerintahan ini telah banyak diperaktekkan secara meluas dalam rejim-rejim komunis. Prinsip pemerintahan model ini adalah bahwa partai (sipil) hams menguasai senjata dan senjata tidak akan dibenarkan untuk menguasai partai. Integrasi ideologis antara pihak militer dan sipil terbukti dalam seruan pemimpin Cina yang menginginkan militer menjadi “komunis dan pakar” .

 

 

Advertisement