Advertisement

Terjadinya Apatrida, Kita perhatikan pengungsi-pengungsi yang melarikan diri dari Vietnam, pihak Vietnam menganggap mereka yang telah meninggalkan negaranya secara tidak wajar atau tidak sepengetahuan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negaranya adalah mereka yang telah melakukan pengkhianatan, yang tentunya pemerintahan Vietnam akan menolak kalau pengungsi itu kembali ke negaranya. Menurut hukum internasional, mereka para pengungsi itu dapat pula dianggap telah meninggalkan kewarganegaraan dari negaranya karena maksudnya untuk meminta asylum atau perlindungan dari negara lain dan selanjutnya menjadi warganegara pada negara pemberi perlindungan. Terdorong oleh rasa kemanusiaan dan hukum internasional itu maka banyak negara yang bersedia untuk membantu para pengungsi tersebut.

Selama mereka dalam penampungan di suatu tempat pada suatu negara, status kewarganegaraan mereka menjadi kabur atau lebih jelas lagi menjadi tidak ada. Mereka benar adalah orang¬orang Vietnam tetapi mereka tidak mau kembali ke negaranya, tidak mau lagi tunduk kepada UUD negaranya, tidak mau terikat oleh segala sesuatu dengan negaranya. Mereka kini menjadi apatridi.

Advertisement

Kemungkinan mereka ini akan menjadi warganegara suatu negara mana, kita belum mengetahui, tergantung dari negara yang benar-benar mau menerimanya sebagai penduduk resmi sekaligus sebagai warganegara dari negara yang berkepentingan.

Sepasang suami istri dari Negara Cina berpindah dan bermukim di Indonesia, mereka melahirkan anak-anaknya di Negara ini. Pada waktu Negara kita memberikan pewarganegaraan pasif, yaitu mereka keturunan orang-orang asing yang dilahirkan di Indonesia, berdasar Undang-undang yang berlaku, dapat dianggap warganegara Indonesia. Akan tetapi kenyataannya mereka mengajukan hak repudiasi, menolak pemberian kewarganegaraan tersebut, padahal di Negara leluhurnya sistem pewarganegaraan berasas ius sanguinus. Da lam keadaan demikian jelas anak-anaknya (keturunan) itu menjadi apatridi, warganegara Indonesia bukan dan warganegara leluhurnya pun bukan. Mereka mungkin dapat menjadi warganegara dari salah satu negara dengan cara menggunakan hak opsi, kalau pengajuannya dapat dikabulkan oleh negara yang bersangkutan. Dapat dijelaskan bahwa pemberian pewarganegaraan pasif adalah suatu kesempatan yang jarang terjadi dan kalaupun ada (diberikan) waktunyapun terbatas, jadi kalau jangka waktu itu tidak dimanfaatkan tentunya kesempatan itu telah hilang, dan selanjutnya berlakulah pewarganegaraan aktif yang harus diminta dan memenuhi segala persyaratan yang berlaku meriurut Undang-undang.

Banyak kerugiannya bagi orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dalam menjadinya penduduk pada suatu negara. Ia atau mereka akan dianggap sebagai orang asing, yang tentunya akan berlaku ketentuan-ketentuan peraturan atau perundang-undangan bagi orang asing, yang selain segala sesuatu kegiatannya akan terbatasi, juga setiap tahunnya diharuskan membayar sejumlah uang pendaftaran sebagai orang asing.

 

Advertisement