Advertisement

Teori Kontrak Sosial, Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Teori ini adalah salah satu teori yang terpenting mengenai asal-usul negara. Di samping tertua, teori ini juga relatif bersifat universal, karena ditemukan baik dalam tulisan¬tulisan sarjana Barat maupun dalam tulisan-tulisan sarjana Timur, baik dalam agama Nasrani maupun dalam agama Islam.

Universalitas ini disebabkan teori perjanjian masyarakat adalah teori yang termudah dicapai, apabila dan kapan saja negara idak merupakan negara tiranik. Setiap perenungan mengenai negara dan masyarakat mau tidak mau akan menghasilkan paham-paham .mg mendasarkan adanya negara dan masyarakat itu pada c! setujuan anggota-anggotanya. Persetujuan itu dapat dinyatakan ccara tegas (expressed) atau dianggap telah diberikan secara diam¬diam (tacitly assumed).

Advertisement

Penganut-penganut teori perjanjian masyarakat meliputi penulis-penulis dari seluruh aliran pendapat, dari penganut paham kenegaraan yang absolutis sampai ke penganut paham kenegaraan yang terbatas.

Untuk menjelaskan teori asal-mula negara yang didasarkan mas perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, perlu dipaparkan sekilas trio sarjana Barat yang amat berpengaruh dalam pemikiran. politik tentang negara, yaitu Hobbes, Locke dan Rousseau.

Hobbes mengikuti jalan pikiran teori-teori kontrak sosial pada umumnya tentang kehidupan manusia yang terpisah dalam dua Daman, yakni keadaan selama belum ada negara (status naturalis, T(Ite of nature) dan keadaan bernegara. Bagi Hobbes, keadaan d,tiniah sama sekali bukan keadaan yang aman sentosa, adil dan makmur. Tetapi sebaliknya, keadaan alamiah itu merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, suatu “inferno” di dunia ini tanpa hukum yang dibuat oleh manusia secara sukarela dan tanpa pemerintah, tanpa ikatan-ikatan sosial antarindividu itu. Dalam keadaan demikian, “hukum” dibuat oleh mereka yang fisiknya terkuat whagaimana keadaan di hutan belantara. Manusia seakan-akan merupakan binatang dan menjadi mangsa dari manusia yang fisik lebih kuat dari padanya. Keadaan ini dilukiskan dalam peribahasa Latin “homo homini lupus”. Manusia saling bermusuhan, berada terus menerus dalam keadaan perang-perangan yang satu melawan yang lain. Keadaan ini dikenal sebagai “bellum omnium contra onmes” (perang antara semua melawan semua). Bukan perang dalam arti peperangan yang terorganisasikan, tetapi perang dalam arti keadaan bermusuhan yang terus menerus antara individu dan individu lainnya.

Keadaan serupa itu tidak dapat dibiarkan berlangsung terus, manusia dengan akalnya mengerti dan menyadari bahwa demi kelanjutan hidup mereka sendiri, keadaan alamiah itu hams diakhiri. I lal ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian bersama, individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan. Teknik perjanjian masyarakat yang dibuat Hobbes sebagai berikut: Setiap individu mengatakan kepada individu lainnya bahwa “I authorise and give up my right of Governing myself, to this Man, or to this Assembly of men, on this condition, that thou give up thy right to him, and authorise all his Action in like manner”. Dengan kata-kata seperti itu terbentuklah negara yang dianggap dapat mengakhiri anarkhi yang menimpa individu dalam keadaan alamiah itu. Dengan perjanjian seperti itu terbentuklah “that great Leviathan, or rather to speak more reverently of that Mortal God, to which we owe under the Immortal God, our peace and defence.

Bagi Hobbes hanya terdapat satu macam perjanjian, yakni pactum subjectionis atau perjanjian pemerintahan dengan jalan segenap individu yang berjanji menyerahkan semua hak-hak kodrat mereka yang dimiliki ketika hidup dalam keadaan alamiah kepada seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Akan tetapi, perjanjian saja belum cukup, orang atau sekelompok orang yang ditunjuk itu harus diberikan pula kekuasaan. Negara harus berkuasa penuh sebagaimana halnya dengan binatang buas “leviathan” yang dapat menaklukkan segenap binatang buas lainnya. Negara harus diberikan kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak dapat ditandingi dan disaingi oleh kekuasaan apapun. Di dunia ini tiada kekuasaan yang dapat menandingi dan menyaingi kekuasaan negara: Non est potestas Super Terram quae Comparatur ei.

Dengan perjanjian seperti itu tidaklah mengherankan bahwa Hobbes meletakkan dasar-dasar falsafah dari negara yang mutlak, teristimewa negara kerajaan yang absolut. Hobbes adalah seorang royalis yang berpendirian bahwa hanya negara yang berbentuk negara kerajaan yang mutlaklah dapat menjalankan pemerintahan yang baik. (Isjwara. 1982: 141-3)

Bagaimana pandangan Locke?

Bagi Locke, keadaan alamiah ditafsirkan sebagai suatu keadaan di mana manusia hidup bebas dan sederajat, menurut kehendak hatinya sendiri. Keadaan alamiah ini sudah bersifat sosial, karena manusia hidup rukun dan tentram sesuai dengan hukum akal (law of reason) yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kesehatan, kebebasan dan milik dari sesamanya.

Dengan kata-kata Locke sendiri: “The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one, and reason, which is that law, teaches all minkind who will but consult it that being all equal and independent no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions …”. Dalam konsepsi tentang keadaan alamiah ini terletak perbedaan pertama antara Locke dan Hobbes. Bila Hobbes melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan anarkhi, Locke sebaliknya melihat keadaan itu sebagai suatu keadaan “of peace, goodwill, mutual assistance and preservation”.

Sekalipun keadaan itu suatu keadaan ideal, namun Locke juga merasakan bahwa keadaan itu potensial dapat menimbulkan anarkhi, karena manusia hidup tanpa organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Dalam keadaan alamiah setiap individu sederajat, baik mengenai kekuasaan maupun hak-hak lainnya, sehingga penyelenggaraan kekuasaan dan yurisdiksi. dilakukan oleh individu sendiri-sendiri, berdasarkan asas timbal balik (reciprocity). Setiap individu adalah hakim dari perbuatan dan tindakannya. Keadaan alamiah, karena itu, dalam dirinya sendiri mengandung potensi untuk menimbulkan kegaduhan dan kekacauan. Oleh karena itu, manusia membentuk negara dengan suatu perjanjian 1)c rsama.

Dasar kontraktual dari negara dikemukakan Locke sebagai peringatan bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi sclalu terbatas. Karena dalam mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Ada hak-hak alamiah yang merupakan hak¬hak asasi yang tidak dapat dilepaskan, juga tidak oleh individu itu sendiri. Dan penguasa yang diserahi tugas mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraan harus menghormati hak-hak asasi itu. Juga dalam konstruksi perjanjian itu terdapat perbedaan fundamental antara Locke dan Hobbes.

Jika Hobbes hanya mengkonstruksi satu jenis perjanjian masyarakat saja, yaitu pactum subjectionist, Locke mengajukan kontrak itu dalam fungsinya yang rangkap. Pertama, individu dengan individu lainnya mengadakan suatu perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Pembentukan negara adalah fase pertama dan dilakukan dengan suatu factum unionis “men being … by nature all free, equal and independent, no one can be put out of this estate and subjected to the political power of another without this own consent, which is done by agreeing with other men, to join and unite into a community for their comfortable, •ale, and peaceable living one amongst another, in a secure enjoyment of their properties, and a greater security against any that are not it”.

Locke sekaligus menyatakan bahwa suatu permufakatan yang dibuat berdasarkan suara terbanyak dapat dianggap sebagai tindakan seluruh masyarakat itu, karena persetujuan individu-individu untuk membentuk negara, mewajibkan individu-individu lain untuk mentaati negara yang dibentuk dengan suara terbanyak itu. Negara yang dibentuk dengan suara terbanyak itu tidak dapat mengambil hak-hak milik manusia dan hak-hak lainnya yang tidak dapat dilepaskan.

Dengan demikian, Locke menambah pactum unionis dengan suatu pactum subjectionis. Di samping itu, Locke juga berpisah jalan dengan Hobbes mengenai hak-hak yang diserahkan kepada negara yang dibcntuk secara kontraktual itu. Hobbes mengkonstruksinya sedemikian rupa sehingga semua hak-hak individu yang dimilikinya selama hidup dalam keadaan alamiah diserahkan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diserahi tugas memerintah. Dengan cara itu, ajaran kontraktual Hobbes menimbulkan negara kerajaan yang mutlak. Tetapi, bagi Locke, individu mempunyai hak-hak yang tidak dapat dilepaskan (inalienable rights) berupa “life, liberty, estate”. Hak-hak ini merupakan hak-hak kodrat yang dimiliki individu sebagai manusia, sejak ia hidup dalam keadaan alamiah. Hak-hak ini mendahului adanya kontrak sosial yang dibuat kemudian dari pada itu, dan karena itu pula hak-hak itu tidak bergantung pada kontrak tersebut.

Bahkan, menurut Locke, fungsi utama perjanjian masyarakat ialah untuk menjamin dan melindungi hak-hak kodrat tersebut. Dengan konstruksi demikian ini, Locke menghasilkan negara yang dalam kekuasaannya dibatasi oleh hak-hak kodrat yang tidak dapat dilepaskan itu. Dengan kata lain, ajaran Locke menghasilkan negara konstitusional dan bukan negara absolut tanpa batas-batas. Dengan teorinya ini, Locke patut disebut sebagai “Bapak hak-hak asasi manusia”. (Isjwara. 1982: 144-6)

Dan bagaimana pandangan Rousseau?

Sebenarnya Rousseaulah yang untuk pertama kalinya rnenggunakan istilah “kontrak sosial” dengan makna dan orisinalitas yang tersendiri. Dan ia adalah sarjana terakhir yang mempertahankan teori yang sudah tua dan usang itu. Ia juga memisahkan suasana kehidupan manusia dalam dua zaman, zaman pra-negara dan zaman bernegara. Keadaan alamiah itu diumpamakannya sebagai keadaan sebelum manusia melakukan dosa, suatu keadaan yang aman dan hahagia. Dengan anggapan seperti itu, ia memberikan corak mistis pada pemikirannya mengenai zaman pra-negara itu. Dalam keadaan lamiah hidup individu bebas dan sederajat, semuanya dihasilkan

oleh individu dan individu itu pugs. Tindakan mereka didasarkan atas kepercayaan pada diri sendiri dan atas balas kasihan bagi sesamanya. Jadi, konstruksi keadaan alamiah Rousseau sedikit banyak menyerupai keadaan taman firdaus, yang menyebabkan adanya keinginan untuk “kembali ke alam”. Ia seakan-akan ingin mengatakan bahwa manusia dalam keadaan alamiah ini adalah seorang “noble savage”.

Akan tetapi, manusia juga sadar akan adanya ancaman-ancaman potensial atas hidup dan kebahagiaannya yang dapat menimpa diri mereka dalam keadaan alamiah itu, karena keadaan. seperti itu lambat laun menunjukkan bahwa penghalang-penghalang bagi kemajuan individu lebih besar dari alat-alat yang ada pada individu. Karena itu “… That primitive condition can then subsist no longer, and the human race would perish unless it changed its manner of existence”. Karena keadaan alamiah itu tidak dapat dipertahankan seterusnya, maka manusia dengan penuh kesadaran mengakhiri keadaan itu dengan suatu “kontrak sosial”. Klausul¬klausul perjanjian masyarakat itu dirurnuskan Rousseau sebagai hcrikut: “Each of us puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general will, and, in our corporate capacity, we receive each member as an indivisible part of the whole”.

Dengan ketentuan-ketentuan perjanjian masyarakat seperti itu berlangsunglah peralihan dari keadaan alamiah ke keadaan bernegara. Manusia terbelenggu di mana-mana. “Man is born free and everywhere he is in chains”, demikian kata Rousseau.

Jika Hobbes hanya mengenal pactum subjections dan Locke mengkonstruksi dua jenis perjanjian masyarakat, maka Rousseau hanya mengenal satu jenis perjanjian saja, yaitu hanya pactum unionis, perjanjian masyarakat yang sebenarnya. Rousseau tidak mengenal pactum subjectionis yang membentuk pemerintah yang di taati. Pemerintah tidak mempunyai dasar Kontraktual. Hanya organisasi politiklah yang dibentuk dengan kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi itu dibentuk dan ditentukan oleh yang herdaulat dan merupakan wakil-wakilnya (gecommitteerde). Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Pemerintah hanyalah “simply and solely a commission, an employment, in which the rules, mere officials of the sovereign, exercise in their own name the power of which it makes them depositories”.

Negara atau “badan korporatif kolektif’ yang dibentuk itu menyatakan kemauan umumnya (general will) yang tidak dapat khilaf, keliru atau salah, tetapi yang tidak senantiasa progresif. Kemauan umum inilah yang mutlak berdaulat. Kemauan umum tidak selalu berarti kemauan seluruh rakyat. Adakalanya terdapat perbedaan-perbedaan antara kemauan umum dan kemauan seluruh rakyat (will of all). Kemauan umum selalu benar dan ditujukan pada kebahagiaan bersama, sedangkan kemauan seluruh rakyat juga memperhatikan kepentingan individual (particular interest) dan karena itu merupakan keseluruhan kemauan-kemauan khusus (particular will) tersebut.

Dengan konstruksi perjanjian masyarakat itu, Rousseau menghasilkan bentuk negara yang kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya. Ia adalah peletak dasar paham kedaulatan rakyat atau jenis negara yang demokratis, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat. (Isjwara. 1982: 147-9)

 

Advertisement