Advertisement

Pers yang Bebas dan Bertanggung jawab, Pers merupakan pilar keempat (the fourth estate) dalam mewujudkan demokrasi pada suatu negara setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebagai institusi penegak demokrasi, pers mempunyai peran yang sangat strategis. Salah satu peran strategis pers adalah sebagai penyedia informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan berbagai persoalan baik dalam kaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Konsep keempat bagi lembaga pers tak berarti lembaga itu hams “beroposisi” terhadap pemerintah atau melawan “pemerintah”. Namun kurang lebih sama dengan peran yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif (A. Muis, 2000, 56). Dalam kerangka ini kedudukan pes lebih ditekankan pada sifat independensi dan atau kebebasan menyebarkan informasi dan pendapat tanpa rintangan dari pihak pemerintah. Pers hanya bertanggung jawab yuridis di pengadilan dan bertanggung jawab etika jurnalistik. Dengan demikian kebebasan pers dalam menyajikan informasi baik berupa kritik maupun sebagai informasi pembangunan hanya dibatasi oleh aspek yuridis dan etika jurnalistik yang dijunjung tinggi oleh kalangan jurnalis.

Advertisement

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi secara maksimal, pers hendaknya diberikan kebebasan dalam menyajikan informasi. Karena itu diperlukan adanya jaminan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang tidak mengebiri peran pers. Dalam konteks Indonesia, jaminan konstitusional ada pada pasal 28 UUD 1945. Selain itu jaminan kebebasan pers ada pada pasal 19 pernyataan Umum Hak Asasi Manusia (freedom of information) dan ketetapan MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM dalam kaitan dengan kebebasan pers. Melalui landasan konstitusional tersebut pers Indonesia dapat menjadi kekuatan keempat dalam menegakkan demokrasi yaitu melalui peran pengawasan terhadap kerja pemerintahan (A. Muis, 2000, 59). Begitu pula perundanp,

pers sebagai penjabaran dari pasal 28 UUD 1945 (1:??1  (?

pernyataan HAM PBB hendaknya memberikan jam in;In haw bekerjanya pers nasional secara jujur, bertanggung jawah (Ian helms Karena lembaga sensor dan bredel menjadi sesuatu yang tidal, signifikan dalam undang-undang pers.

 

 

 

Advertisement