Advertisement

Pemerintahan Sipil, Secara etimologi, kata pemerintahan dapat diartikan sebagai hadan yang melakukan kekuasaan memerintah. Kata “pemerintah” mengandung pengertian adanya dua pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan.

Istilah pemerintahan sipil digunakan sebagai kebalikan dari istilah pemerintahan militer. Kedua istilah ini muncul ketika terjadi pcmbahasaan tentang pola hubungan antara elit sipil yang diwakili oleh para politisi yang dipilih rakyat dalam pemilihan umum (Pemilu) dengan elit militer dalam suatu pemerintahan. Adanya laktor saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya maka pembahasan antara kedua bentuk pemerintahan ini tidak bisa dilakukan secara terpisah. Memahami karakteristik yang dimiliki salah satunya dapat memberikan pemahaman terhadap yang lain.

Advertisement

Perbedaan mendasar antara kedua bentuk pemerintahan ini terletak pada scjauh mana kedua kelompok tersebut mempengaruhi atau mengontrol, satu terhadap yang lain. Sckalipun antara sipil dan militer memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda, namun dalam sejarah pemerintahan keberadaan kedua kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari roda pemerintahan suatu negara. Secara mendasar karakteristik dominan peran militer dalam suatu pemerintahan dapat diilustrasikan sebagai berikut; jika kalangan sipil lebih banyak berperan, termasuk dalam masalah kemiliteran dan politik keamanan negara, secara umum pemerintahan itu disebut sebagai pemerintahan sipil. Sebaliknya jika militer terlalu banyak melakukan campur tangan atau kontrol berlebihan terhadap pemerintahan dan kehidupan sipil dapatlah dikatakan pemerintahan tersebut sebagai pemerintahan militer.

Karakteristik umum intervensi militer yang berlebihan terhadap jalannya suatu pemerintahan sipil secara normatif biasa disebut dengan istilah pretorianisme. Menurut Nordlinger, pemerintahan pretorianisme atau pemerintahan militer sangat bertentangan dengan nilai-nilai liberalisme seperti demokrasi, egalitarian, kebebasan dan kelembagaan liberal yang dimiliki oleh pemerintahan sipil. Unsur-unsur demokrasi lainnya yang terdapat dalam pemerintahan sipil adalah adanya kebebasan beroposisi dan keberadaan pemerintahan dapat berlangsung jika keberadaan pihak sipil dihormati dan pemerintahan sipil dijalankan. Sebaliknya pemerintahan militer pada umumnya memiliki karakteristik membatasi hak berpolitik, kebebasan dan persaingan.

Lahirnya suatu pemerintahan demokratis ditopang oleh konstitusi yang demokratis pula. Jika mengacu kepada beberapa karakteristik umum pemerintahan sipil di atas, terdapat sejumlah persamaan dengan beberapa prinsip-prinsip pemerintahan demokratis seperti dipaparkan Muhammad Ryaas Rasyid dalam bukunya, “Makna Pemerintahan”. Jika kita hendak membandingkan prinsip¬prinsip pemerintahan demokratis dapat dijumpai pada kandungan konstitusi negara Amerika, yang biasa disebut dengan istilah Demokrasi Konstitusional (constitutional democracy). Prinsip¬prinsip demokrasi inilah yang kemudian menjadi kesepakatan¬kesepakatan etis yang mutlak hadir dalam demokrasi Amerika.

Advertisement