Advertisement

Pemerintahan Militer (Pretorianisme), Konsep pemerintahan militer lebih banyak mengacu pada lenomena keterlibatan atau intervensi militer dalam arena politik atau urusan-urusan pemerintahan suatu negara. Alasan keterlibatan iniliter ini menurut Nordlinger disebabkan oleh pandangan subyektif kaum militer yang menggambarkan korp mereka sebagai perwira-perwira yang bertanggung jawab dan berjiwa patriotik yang mengintervensi pemerintahan sipil karena tanggung jawabnya kepada konstitusi dan negara.

Peranan tentara dalam pemerintahan sipil ini dikenal dengan istilah Pretorianisme. Munculnya istilah ini sering digunakan dalam kajian tentang peran tentara sebagai aktor utama yang sangat dominan yang secara langsung menggunakan kekuasaannya. Istilah tersebut diambil dari salah satu contoh campur tangan militer yang paling awal dan termasyhur dalam pemerintahan kerajaan Romawi abad 17 dan 18. Pada kurun ini kerajan Romawi menjadikan pengawal-pcngawal pretorian kerajaan sebagai satu unit tentara khusus yang bertugas melindungi raja. Dari latar belakang sejarah inilah, istilah pretorianisme sering digunakan dalam pembahasan tentang peranan militer dalam suatu pemerintahan, atau diartikan dengan pengertian pemerintahan militer.

Advertisement

Dalam konteks pemerintahan moderen campur tangan korp militer dalam arena politik di rujuk dengan beberapa sebutan diantaranya, “prajurit berkuda” karena posisi tradisional para perwira militer tersebut sebagai penunggang kuda. Mereka juga dikenal dengan istilah “tentara berbaju sipil” karena korp militer sering menggantikan lencana militer dan pakaian seragamnya dengan gelar dan pakainan sipil. Julukan lainnya adalah “pasukan bedah besi” karena pengalaman campur tangan militer melalui tindakan tegas tentara untuk memulihkan situasi politik dan ekonomi. Sedangkan sebutan militer sebagai “birokrat bersenjata” lantaran sikap politik dan cara pemerintahan korp militer yang nyaris mirip dengan pemerintahan sipil.

Campur tangan militer terhadap pemerintahan sipil melalui beberapa cara yang kemudian menjadi ciri khas rezim militeristik. Diantara bentuk campur tangan militer itu antara lain:

  1. Ancaman militer secara terang-terangan untuk tidak melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil jika tuntutan yang mereka ajukan dikabulkan.
  2. Mengambil alih kekuasaan pemerintah dan mengubah rejim sipil menjadi rejim militer.

Sedangkan ciri-ciri rejim militer (sekalipun pimpinannya telah mengganti atribut-atribut militer dengan atribut sipil, seperti presiden atau perdana menteri) adalah:

  1. Tentara mendapatkan kekuasaannya melalui kudeta.

b . Para pejabat tinggi negara telah bertugas atau terus bertugas dalam angkatan bersenjata.

  1. Pemerintahan masih terus bergantung kepada dukungan perwira

militer aktif dalam mempertahankan kekuasaannya.

 

Advertisement