Advertisement

Negara Hukum (rechtsstaat dan the rule of law), Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia istilah negara hukum sebagai terjemahan dari rechtsstaat dan the rule of law sudah begitu populer. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Istilah rechtsstaat dan the rule of law yang diterjemahkan menjadi negara hukum menurut Moh. Mahfud MD pada hakikatnya mempunyai makna berbeda. Istilah rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law, sedangkan the rule of law banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada common law. Civil law menitikberatkan pada administration law, sedangkan common law menitikberatkan pada judicial (Moh. Mahfud MD, 1999).

Konsep rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. Adanya perlindungan terhadap HAM; 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM; 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan; 4. Adanya peradilan administrasi. Sedangkan the rule of law dicirikan oleh : 1. Adanya supremasi aturan-aturan hukum; 2. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; 3. Adanya jaminan perlindungan HAM. (Moh. Mahfud MD, 1999). Dengan demikian konsep negara hukum sebagai gabungan dari kedua konsep di atas dicirikan sebagai berikut: 1. Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM; 2. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan; 3. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara; 4. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya dalam konferensi International Comission of Jurists di Bangkok seperti yang dikutif oleh Moh. Mahfud MD disebutkan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak¬hak individu, konstitusi hams pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin; 2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 3. Adanya pemilu yang bebas; 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat; 5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; 6. Adanya pendidikan kewarganegaraan (Moh. Mahfud MD, 1999).

Advertisement

Dengan demikian dari penjelasan di atas, bahwa negara hukum baik dalam arti formal yaitu penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara, maupun negara hukum dalam arti material yaitu selain menegakkan hukum, aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa termasuk pula dalam bermasyarakat. Tanpa negara hukum tersebut suasana demokratis sulit dibangun.

Sementara itu istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Penjelasan terscbut merupakan gambaran sistem pemerintahan negara Indonesia menganut salah satu sistem demokrasi. Karena itu secara yuridis formal sistem demokrasi menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dalam kaitan dengan istilah negara hukum Indonesia, Padmo Wahyono menyatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia yang menyebut rechtsstaat dalam tanda kurung memberi arti bahwa negara hukum Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (genusbegrip) yang kemudian disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Jauh sebelum itu Moh. Yamin membuat penjelasan tentang konsepsi negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan undang-undang (Moh. Mahfud MD, 1999). Karena itu hams terhindar dari kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan . oleh penguasa negara. Negara hukum Indonesia juga memberikan pengertian bahwa bukan polisi dan tentara (alat negara) sebagai pemegang kekuasaan dan kesewenang-wenangan negara terhadap rakyat, melainkan adanya kontrol dari rakyat terhadap institusi negara dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada negara. Seperti dikatakan oleh Philipus M. Hadjon elemen¬elemen penting dalam negara hukum Indonesia sebagai berikut ; 1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; 2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; 3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal; 4. Keseimbangan penggunaan antara hak-hak dan kewajiban (Philipus M. Hadjon, 1997). Mengacu pada ciri-ciri negara hukum seperti dijelaskan di atas bahwa negara hukum menjadi prasyarat bagi tegaknya demokrasi. Dengan kata lain demokrasi tidak dapat tegak tanpa negara hukum.

Advertisement