Advertisement

Militer dan Hambatan Demokratisasi, Diantara masalah serius yang dihadapi negeri-negeri demokrasi baru adalah perlunya pembatasan kekuasaan politik kelompok militer dan menjadikan angkatan bersenjata suatu badan professional yang memiliki komitmen untuk melindungi keamanan negeri dari gangguan dunia luar.

Sementara itu, suatu negeri dapat dikatakan telah menjadi demokratis jika didukung oleh fondasi politik, sosial dan ekonomi yang kuat. Tetapi, untuk menuju ke arah demokratisasi harus ditopang oleh kekuatan-kekuatan pembebas. Sementara untuk mendorong semua kelompok-kelompok kepentingan menjadi kekuatan pembebas bukanlah sesuatu yang mudah.

Advertisement

Untuk mewujudkan tatanan demokrasi seluruh struktur kepentingan perlu melibatkan diri dalam transisi ke arah demokrasi. Kepentingan tersebut salah satunya adalah unsur angkatan bersenjata atau militer yang ingin menjaga otonomi institusinya. Kelompok  lainnya adalah; kaum borjuasi, teknokrat dan polisi, dan kelas pekerja.

Dalam rangka transisi Indonesia menuju demokrasi, semua kelompok, utamanya komponen dalam sipil dan militer harus mendukung reposisi peran dan fungsi ABRI dalam kehidupan sosial clan politik. Keinginan internal ABRI menjadi kelompok professional, independen dan kedap dari segala campur tangan pihak sipil harus mendapat respon dan dukungan dari semua komponen bangsa. Mengabaikan komitmen ini, keberadaan ABRI hanya akan menjadi faktor penghambat bagi proses demokrasi di masa mendatang.

Masih terkait dengan faktor-faktor penghambat demokrasi, Monshipouri mencatat lima macam hambatan demokrasi yang salah satunya berasal dari institusional-operasional yang meliputi empat aspek yang terdiri dari; negara, militer, agama, dan birokrasi. Dalam hal ini menurutnya, betapa pentingnya peranan militer dalam menentukan apakah suatu bangsa akan menjadi demokratis, totalitarian, atau otoritarian.. Karena posisi strategis inilah maka kalangan militer hams terlibat aktif bagi lahirnya masyarakat sipil, melalui komitmen dan partisipasi militer dalam wacana demokrasi clan profesionalisme militer. Untuk menjalankan komitmen demokrasi dalam persepektif hubungan sipil-militer harus memfokuskan pada terciptanya supremasi sipil (civilan supremacy) yang dijalankan oleh para politisi sipil yang dipilih rakyat dalam pemilu. Dalam kerangka supremasi sipil peran optimal para politisi diharapkan melahirkan kontrol objektif sipil (objektive civilian control) atas militer dapat dilakukan. Kontrol objektif sipil atas militer hanya dapat terlaksana jika tersedia perundang —undangan yang mengatur peran dan wewenang militer dalam negara. Untuk menghasilkan perundangan yang demokratis mestilah berasal dari aspirasi rakyat melalui para wakilnya di DPR. Melalui aksi-aksi kolektif masyarakat secara demokratis dan tepat sasaran, yakni melalui saluran dan mekanisme demokrasi diharapkan masyarakat mampu menjadikan isu hubungan sipil-militer menjadi isu nasional yang akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan badan legislatif lebih demokratis berdasarkan prinsip supremasi sipil atas militer.

Setelah dihasilkan perundang-undangan tentang posisi militer, hal yang tak kalah pentingnya dari proses penegakan supremasi sipil atas militer adalah keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap elit sipil dan militer. Kontrol masyarakat dan kompon¬komponennya seperti pers dan LSM bertujuan untuk menghindari kemungkinan munculnya kolusi antara elit sipil dengan elit militer baik dalam perumusan UU maupun pelaksanaannya.

 

Advertisement