Advertisement

Masyarakat Madani (Civil Society), Masyarakat madani dengan cirinya sebagai masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan masyarakat yang berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter merupakan bagian yang integral dalam menegakkan demokrasi. Selain itu masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi sebagaimana yang dikatakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, Adi Suryadi Culla, Muhammad AS. Hikam, Ryaas Rasyid, Samsuddin Haris sebagai prasyarat demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Selain itu masyarakat madani senantiasa melakukan kritik dan kontrol terhadap prilaku negara dan pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan keputusan yang tclah ditetapkannya. Secara konseptual keberadaan masyarakat madani sama dengan negara. Karena itu masyarakat madani mempunyai posisi tawar (bergaining potition) yang cukup kuat ketika berhadapan dengan negara (state). Dengan kata lain dalam kaitan dengan kehidupan bernegara, masyarakat madani di satu pihak dipahami sebagai masyarakat yang menunjukkan kemandiriannya ketika berhadapan dengan negara, dipihak lain posisi negara dapat menggungguli masyarakat madani.

Masyarakat madani dan demokrasi bagi Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus. Tatanan nilai-nilai demokrasi tersebut ada dalam masyarakat madani. Karena itu demokrasi membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani. Selain itu demokrasi dapat dilaksanakan melalui pembentukkan perangkat institusional tersebut yaitu masyarakat madani. Tanpa prakondisi institusional yang ditata secara sistematis dan proporsional, tidak ada suatu jaminan kuat untuk mengembangkan demokrasi yang sesungguhnya.

Advertisement

Dalam masyarakat madani diasumsikan bahwa proses demokratisasi sebagai proses politik dorongannya berasal dari perjuangan masyarakat yang sadar secara etis dan bertanggung jawab atas perbaikan nasibnya sendiri. Dengan kata lain pada masyarakat madani adanya penekanan prakarsa dan peranserta anggota masyarakat ketimbang prakarsa dan peranserta negara dalam pembentukan subyek-subyek politik (political subjects) dan pranata sosial dan politik (social and political institution).

Lebih lanjut menurut Gellner, masyarakat madani bukan hanya merupakan syarat penting atau prakondisi bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang inheren (baik secara internal dalam hubungan horizontal yaitu hubungan antar sesama warga negara) maupun secara eksternal (dalam hubungan vertikal yaitu hubungan negara dan pemerintahan dengan masyarakat atau sebaliknya). Sebagai perwujudan masyarakat madani secara konkrit dibentuknya berbagai organisasi-organisasi diluar negara yang disebut NGO (non government organization) atatt lembaga swadaya masyarakat (LSM) atas inisiatil madani. LSM (NGO) tersebut bergerak dalam berbagai sektor 1;1 II bidang garapan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Ian penguatan posisi tawar masyarakat terhadap negara. Diantara LSM adalah YLBHI (LSM bidang advokasi hukum dan HAM), WA LI II (LSM bidang advokasi lingkungan hidup), YLKI (LSM bidang advokasi perlindungan konsumen), LAP (LSM bidang advokasi pendidikan) The Habibie Center (LSM bidang advokasi Demokrasi dan HAM) dan LSM lainnya. Institusi formal masyarakat madani selain LSM juga terdapat organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti ICMI, NU, Muhammadiyah, WALUBI, PGI dan sebagainya.

 

Advertisement