Advertisement

PENGERTIAN KOPERASI UNIT DESA - Biasa disingkat KUD, peleburan berbagai koperasi pertanian dan pedesaan yang dibentuk pemerintah pada awal Pelita I, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Landasan hukum utama bagi terbentuknya KUD adalah Undang-undang No. 12 tahun 1967 ten­tang Pokok-pokok Perkoperasian. Dengan demikian pengertian dasar KUD sama dengan pengertian kope­rasi umumnya, yaitu sebagai “badan usaha ekonomi yang berwatak sosial, dan bekerja untuk kepentingan anggota dan masyarakat, dan sekaligus sebagai gerak­an ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan demo­krasi ekonomi untuk mempertinggi dan meratakan kesejahteraan rakyat dalam tata susunan ekonomi se­bagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Dalam Instruksi Presiden No. 4 tahun 1973, KUD di­nyatakan sebagai “Koperasi Pertanian Serba Usaha yang merupakan lembaga penunjang program Bimas.

Fungsi itu meliputi:

Advertisement

(1) penyalur dana dari dan ke­pada masyarakat desa. KUD bertugas menyalurkan berbagai fasilitas kredit yang disediakan oleh peme­rintah untuk masyarakat desa, seperti Kredit Candak Kulak dan Kredit Bimas. Di samping itu KUD juga berfungsi sebagai unit simpan pinjam bagi para ang­gotanya;

(2) penyedia dan penyalur sarana produksi. KUD wajib menyediakan sarana produksi seperti pu­puk, alat-alat pertanian, perikanan, dan peternakan bagi anggotanya;

(3) pengolah hasil produksi para anggotanya. KUD diharapkan mampu berperan seba­gai pengolah hasil produksi sehingga dapat mening­katkah pendapatan dan kesejahteraan anggotanya;

(4) pemasar hasil produksi anggotanya. KUD wajib me­nampung hasil produksi anggotanya, kemudian dijual lagi kepada konsumen atau instansi pemerintah.

Misalnya, KUD pertanian menampung beras pro­duksi anggotanya untuk dijual lagi ke Dolog. Dengan ketetapan ini, KUD diharapkan tumbuh menjadi suatu lembaga utama ekonomi pedesaan yang efektif dan efisien, serta dimiliki dan diatur oleh anggotanya de­mi kepentingan bersama.

Dalam perkembangannya selama 11 tahun (sampai dengan 1984), KUD ternyata belum mampu berperan seperti yang diharapkan. KUD belum menjadi lemba­ga mandiri, dan masih sangat tergantung pada “pesa­nan” pemerintah. Sebagian besar KUD yang telah di- bentuk tidak memiliki kegiatan yang berarti, bahkan sering kali dana KUD yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota diselewengkan oleh pengurusnya.

Guna mengatasi masalah pengembangan KUD, melalui Inpres No. 4/1984 Presiden menginstruksikan kepada Menteri-menteri Koperasi, Pertambangan & Energi, Dalam Negeri, Transmigrasi, Perdagangan, pertanian, dan Kepala Bulog serta kepada semua gu­bernur agar secara khusus, terpadu, dan terkoordinasi membantu pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan KUD, supaya KUD dapat berkembang sebagai lemba­ga swadaya yang mampu membina usaha bagi kese­jahteraan anggotanya.

Secara kuantitatif, jumlah KUD maupun ang­gotanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada ta­hun 1983 jumlah KUD tercatat 5.896 unit dengan 7 juta anggota. Pada tahun 1986 jumlah tersebut meningkat menjadi 6.900 unit dengan 8,4 juta ang­gota. Jumlah ini sebenarnya kecil dibandingkan jum­lah penduduk desa yang potensial menjadi anggota KUD. Studi yang dilakukan M. Kusumahadi di bebe­rapa propinsi menunjukkan lingkup keanggotaan KUD hanya mencapai 5-30 persen dari jumlah warga tani di kawasannya.

Berbagai pengamatan memperlihatkan bahwa ma­sih banyak kendala yang menyebabkan KUD tidak berhasil membawakan misinya, antara lain:

(1) KUD pada umumnya tidak efisien sebab tidak dikelola oleh tenaga profesional. Pengurus KUD sering “ditunjuk” oleh pejabat setempat, dan pada umumnya mereka adalah pemuka tradisional atau kerabat pejabat yang tidak berbakat wirausaha;

(2) terlalu banyak campur tangan pemerintah membuat sistem pelayanan KUD menjadi birokratis, kaku, dan tidak “merakyat”;

(3) fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerin­tah kepada KUD hanya dimanfaatkan oleh segolongan kecil orang yang telah berkecukupan.

 

Advertisement