Advertisement

PENGERTIAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA – Suatu badan koordinasi yang membantu ‘ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan bimbingan, bantuan dan pengendalian teknik kepada perguruan tinggi swasta pada wilayah kerjamasing-masing. Kopertis bermula dari dibentuknya Koordinator Perguruan Tinggi (Koperti) pada tahun 1960-1970-an, yang meliputi perguruan tinggi negeri dan swasta. Pada tahun 1975 muncul Dirjen Perguruan Tinggi, yang diikuti pembentukan Kopertis pada tahun yang sama.

Tetapi Kopertis antara tahun 1975 dan 1982 dapat dikatakan belum mantap. Baru setelah munculnya SK Menteri P&K no. 602/0/1982 tahun 1982, Kopertis dapat melakukan pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.

Advertisement

Adapun bimbingan dan bantuan tersebut, antara lain: (1) pengaturan, pengendalian dan penilaian ter­hadap badan hukum swasta berdasrkan perundangan yang berlaku; (2) penilaian berkala terhadap pergu­ruan tinggi swasta; (3) rekomendasi kepada Menteri P&K mengenai ijin operasi dan status terdaftar pergu­ruan tinggi swasta; (4) rekomendasi kepada Menteri P&K tentang ijin operasi perguruan swasta baru; (5) rekomendasi kepada Menteri P&K tentang status ter­daftar perguruan tinggi swasta; (6) rekomendasi kepa­da Menteri P&K tentang peningkatan, penurunan sta­tus atau penutupan suatu perguruan tinggi swasta berdasarkan data nyata; (7) pembentukan panitia ujian negara dan panitia ujian dengan pengawasan un­tuk perguruan tinggi swasta sesuai kewajiban yang di­tetapkan; dan beberapa hal lainnya.

Sampai saat ini, Kopertis mempunyai sembilan wi­layah, yaitu, (1) wilayah I (104 PTS, pusat Medan) meliputi daerah Sumatra Utara, Aceh, Riau, dan Su­matra Barat; (2) wilayah II (53 PTS, pusat Palem­bang) meliputi Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kalimantan Barat; (3) wilayah III (120 PTS) meliputi Jakarta; (4) wilayah IV (75 PTS, pusat Bandung) meliputi daerah Jawa Barat; (5) wilayah V (51 PTS) meliputi daerah Yogyakarta; (6) wilayah VI (48 PTS, pusat Semarang) meliputi daerah Jawa Te­ngah; (7) wilayah VII (160 PTS, pusat Surabaya) me­liputi daerah Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimatan Timur, dan Kalimantan Selatan; (8) wilayah VIII (42 PTS, pusat Denpasar) meliputi daerah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Ti­mor Timur; (9) wilayah IX (82 PTS, pusat Ujung­pandang) meliputi daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi JTrngggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Malu­ku, dan Irian Jaya.

Status dalam perguruan tinggi swasta Didasarkan pada unit terkecil dari jurusan atau program studi, misalnya Unit Hukum Pidana dari Fakultas Hukum PTS X berstatus disamakan atau diakui.

Sampai November 1989; PTS di seluruh Indonesia; sekitar 865, terdiri atas 5360 unit, 16 persen di anta­ranya berstatus diakui dan disamakan, selebihnya berstatus terdaftar.

Advertisement