PENGERTIAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (Kopertis)

adsense-fallback

PENGERTIAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA – Suatu badan koordinasi yang membantu ‘ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan bimbingan, bantuan dan pengendalian teknik kepada perguruan tinggi swasta pada wilayah kerjamasing-masing. Kopertis bermula dari dibentuknya Koordinator Perguruan Tinggi (Koperti) pada tahun 1960-1970-an, yang meliputi perguruan tinggi negeri dan swasta. Pada tahun 1975 muncul Dirjen Perguruan Tinggi, yang diikuti pembentukan Kopertis pada tahun yang sama.

adsense-fallback

Tetapi Kopertis antara tahun 1975 dan 1982 dapat dikatakan belum mantap. Baru setelah munculnya SK Menteri P&K no. 602/0/1982 tahun 1982, Kopertis dapat melakukan pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.

Adapun bimbingan dan bantuan tersebut, antara lain: (1) pengaturan, pengendalian dan penilaian ter­hadap badan hukum swasta berdasrkan perundangan yang berlaku; (2) penilaian berkala terhadap pergu­ruan tinggi swasta; (3) rekomendasi kepada Menteri P&K mengenai ijin operasi dan status terdaftar pergu­ruan tinggi swasta; (4) rekomendasi kepada Menteri P&K tentang ijin operasi perguruan swasta baru; (5) rekomendasi kepada Menteri P&K tentang status ter­daftar perguruan tinggi swasta; (6) rekomendasi kepa­da Menteri P&K tentang peningkatan, penurunan sta­tus atau penutupan suatu perguruan tinggi swasta berdasarkan data nyata; (7) pembentukan panitia ujian negara dan panitia ujian dengan pengawasan un­tuk perguruan tinggi swasta sesuai kewajiban yang di­tetapkan; dan beberapa hal lainnya.

Sampai saat ini, Kopertis mempunyai sembilan wi­layah, yaitu, (1) wilayah I (104 PTS, pusat Medan) meliputi daerah Sumatra Utara, Aceh, Riau, dan Su­matra Barat; (2) wilayah II (53 PTS, pusat Palem­bang) meliputi Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kalimantan Barat; (3) wilayah III (120 PTS) meliputi Jakarta; (4) wilayah IV (75 PTS, pusat Bandung) meliputi daerah Jawa Barat; (5) wilayah V (51 PTS) meliputi daerah Yogyakarta; (6) wilayah VI (48 PTS, pusat Semarang) meliputi daerah Jawa Te­ngah; (7) wilayah VII (160 PTS, pusat Surabaya) me­liputi daerah Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimatan Timur, dan Kalimantan Selatan; (8) wilayah VIII (42 PTS, pusat Denpasar) meliputi daerah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Ti­mor Timur; (9) wilayah IX (82 PTS, pusat Ujung­pandang) meliputi daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi JTrngggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Malu­ku, dan Irian Jaya.

Status dalam perguruan tinggi swasta Didasarkan pada unit terkecil dari jurusan atau program studi, misalnya Unit Hukum Pidana dari Fakultas Hukum PTS X berstatus disamakan atau diakui.

Sampai November 1989; PTS di seluruh Indonesia; sekitar 865, terdiri atas 5360 unit, 16 persen di anta­ranya berstatus diakui dan disamakan, selebihnya berstatus terdaftar.

var dd_offset_from_content = 40;var dd_top_offset_from_content = 0;var dd_override_start_anchor_id = "";var dd_override_top_offset = "";

adsense-fallback