PENGERTIAN KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT

adsense-fallback

PENGERTIAN KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT – Dising­kat KNIP, suatu badan pembantu Presiden yang pem­bentukannya didasarkan pada keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang itu ditegaskan bahwa pekerjaan presiden untuk sementara waktu di­bantu oleh sebuah Komite Nasional. Keputusan ini di­cantumkan dalam pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Pada sidangnya tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan untuk membentuk Komite Nasional di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Dalam proses perkembangan berikutnya, KNI dikembang­kan menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat.

adsense-fallback

Anggotanya yang berjumlah 137 orang, termasuk bekas anggota PPKI, dilantik oleh Sukarno pada tang­gal 29 Agustus 1945 di Gedung Permusyawaratan Golongan Bangsa-bangsa di Jalan Gambir Selatan no­mor 10 Jakarta. Dalam pelantikan itu, sidang KNIP memilih pengurus, yang terdiri atas: Mr. Kasman Singodimedjo sebagai Ketua, Soetardjo sebagai Wakil Ketua I; Mr. Latuharhary sebagai Wakil Ketua II; Adam Malik sebagai Wakil Ketua III. Di daerah- daerah juga dibentuk KNI Daerah. Pengurus ini ber­ubah-ubah, sesuai dengan pemilihan anggota sidang. Ketua KNIP yang terlama masa jabatannya adalah Mr. Assaad.

KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden berubah menjadi badan yang bersama-sama dengan Presiden melaksanakan tugas legislatif dan MPR, serta menetapkan Garis Besar Haluan Negara. Perubahan fungsi ini adalah atas inisiatif 50 orang anggota KNIP yang tidak menyetujui fungsi KNIP yang lama. Lewat Petisi 50, mereka mendesak Presi­den menggunakan kekuasaan istimewanya untuk membentuk MPR. Sebelum MPR dibentuk, Presiden diminta supaya menganggap anggota KNIP yang ada sebagai anggota MPR.

Atas desakan itu, keluarlah Maklumat Wakil Pre­siden No. X, yang berisi: “bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusya­waratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dise­rahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis- garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari, ber­hubung dengan gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.” Pekerjaan sehari-hari KNIP dipegang oleh Badan Pekerja KNIP. BP KNIP yang dibentuk pada tanggal 17 Oktober 1945 diketuai oleh Sutan Sjahrir dan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai wakilnya. Ang­gotanya berjumlah 25 orang, 17 orang dipilih langsung oleh sidang pleno KNIP, delapan orang me­rupakan perwakilan daerah. Setelah sidang pleno KNIP di Malang, jumlah anggotanya bertambah men­jadi 42 orang.

Selama periode KNIP, ada lima kali sidang pleno. Sidang pleno pertama dan kedua diadakan di Jakarta. Sidang pleno pertama, 16-17 Oktober 1945, meng­hasilkan keputusan untuk mengirim surat kepada Pre­siden, yang kemudian dijawab oleh Wakil Presiden dengan maklumat no. X di atas. Sidang pleno kedua, 25-27 November 1945, menghasilkan mosi keperca­yaan kepada Sjahrir untuk menjadi Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada KNIP/BPKNIP de­ngan 81 suara setuju, delapan menolak. Pada saat ini, terjadilah perubahan dalam sistem pemerintahan, yai­tu dari sistem kabinet presidensial ke sistem kabinet parlementer. Perdana Menteri Sjahrir harus bertang­gung jawab kepada parlemen, dalam hal ini KNIP.

Sidang pleno ketiga, 28 Februari-3 Maret 1946, berlangsung di Solo. Dalam sidang ini terjadi perde­batan sengit mengenai program kabinet, antara Pro­gram Kabinet Tujuh Pasal rancangan Persatuan Per­juangan yang dipimpin oleh Tan Malaka dan Program Kabinet Lima Pasal rancangan Sjahrir (kelompok sosialis). Hasil sidang ini, selain menunjuk kembali Sjahrir sebagai Perdana Menteri, juga mengeluarkan peraturan pemerintah untuk memperbaharui susunan anggota KNIP/BPKNIP yang lebih demokratis, sesuai dengan aliran organisasi politik dan massa yang sema­kin banyak.

Sidang pleno yang paling seru berlangsung di Ma­lang pada tanggal 25 Februari-6 Maret 1947. Dalam sidang ini terjadi perdebatan sengit antara pihak Ben­teng Republik dan Partai Pemerintah dan simpatisan Kelompok Sosialis. Perdebatan menyangkut jumlah penambahan anggota KNIP lewat PP. No. 6/1946 dan soal peratifikasian Linggarjati. Pihak Benteng Repu­blik, yang terdiri atas partai-partai seperti PNI dan Masyumi beserta organisasi massanya, menolak-PP No. 6, dengan alasan jika peraturan ini dilaksanakan, jumlah anggota simpatisan Partai Sosialis akan ber­tambah besar. Akibatnya, Sjahrir dengan partainya akan mudah menggolkan perjanjian Linggarjati da­lam sidang.

Pihak Benteng Republik menentang peratifikasian Linggarjati, dengan alasan bahwa perjanjian ini telah merugikan kedaulatan Republik. Untuk itulah pihak Benteng Republik, yang diketuai oleh Mr. Sartono, mengajukan usul inisiatif membatalkan PP. No. 6 itu dalam sidang BPKNIP pada bulan Januari 1947 di Purworejo. Ternyata usul inisiatif pembatalan PP. NO. 6 ini tidak berhasil dalam sidang pleno KNIP yang diadakan di Malang, sebab, setelah adu pendapat yang semakin panas antara pihak Benteng Republik dan Kelompok Sosialis Sjahrir-Amir Sjarifuddin, ti­ba-tiba muncul Hatta yang berpidato di muka sidang. Hatta menawarkan alternatif: Jika sidang menyetujui PP. No. 6, berarti sidang mempercayai kepala negara, sebaliknya, jika tidak menyetujui, silahkan memilih kepala negara yang lain.

Pidato Hatta menjadi perekat bagi perbedaan pen­dapat antara kelompok yang ada dalam KNIP. Pada dasarnya semua anggota tidak menginginkan peng­gantian kepala negara. Benteng Republik kemudian mengadakan rapat kilat. Hasilnya, mereka menyetujui PP. No. 6, tetapi tetap tidak menyetujui peratifikasian Linggarjati. Karenanya, setelah PP. No. 6 dilaksana­kan, dilakukan pula pemungutan suara untuk Perjan­jian Linggarjati. Ketika pemungutan suara diadakan, secara serentak pihak Benteng Republik mening­galkan sidang, disertai pekikan “Hidup Indonesia.” Alhasil, dengan penambahan jumlah anggota KNIP, peratifikasian Linggarjati selesai dilaksanakan.

Sidang pleno KNIP yang terakhir diadakan pada tanggal 6-15 Desember 1949 di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Sidang pleno ini bertujuan untuk merati­fikasi hasil Konferensi Meja Bundar. Dalam hal ini, Partai Sosialis tidak menyetujui hasil-hasil KMB, te­tapi mereka tidak dapat pula mengendalikan sidang, seperti yang terjadi pada sidang-sidang pleno sebelumnya. Hal ini adalah karena kekuatan/kedu­dukan mereka yang sudah sangat merosot dan Sjahrir sudah turun dari pemerintahan.

Partai sosialis kemudian pecah menjadi dua, yaitu Partai Sosialis yang diketuai oleh Sutan Sjahrir dan Partai Sosialis yang diketuai oleh Amir Sjarifuddin. Sebaliknya, pihak PNI dan Masyumi menyetujui KMB, karena mereka sangat optimis dalam memperjuangkan dan menghapuskan ketentuan-ke­tentuan yang tidak memuaskan bagi pihak Indonesia kelak. Pemungutan suara tentang hasil tersebut meng­hasilkan 226 orang setuju, 62 tidak setuju, dan 31 blangko.

Sebagai badan perwakilan, KNIP-BPKNIP telah menjalankan hak dan kewajibannya. Ia telah meng­ajukan usul/inisiatif, interpelasi, angket, pertanyaan, dan mosi (khususnya mosi kepercayaan). Fungsi pengawasan ini sebagian berhasil diputuskan menjadi perundang-undangan, sebagian tidak, bahkan seba­gian sukar ditelusuri. Sedangkan sebagai pembuat dan pengesah undang-undang, badan ini menghasilkan 113 undang-undang, dengan perincian: tahun 1945 sebanyak satu undang-undang, tahun 1946 24 undang- undang, tahun 1947 41 undang-undang, tahun 1948 35 undang-undang, dan tahun 1949 12 undang-un­dang. Produknya yang berbentuk keputusan berjum­lah 32 buah, terdiri atas: sebuah di bidang militer, tu­juh buah di bidang politik, dua buah di bidang ekonomi, sebuah di bidang pendidikan, empat buah di bidang luar negeri, dan 17 buah di bidang lain-lain.

Ketika pemerintahan RI-Yogyakarta dibentuk da­lam susunan Republik Indonesia Serikat (RIS), KNIP sebagai badan legislatif tingkat nasional kembali berfungsi sebagai parlemen negara bagian. RIS mem­punyai dua kamar, DPR-RIS dan Senat-RIS. Di antara 150 orang jumlah anggota DPR-RIS, 42 orang adalah anggota BPKNIP yang langsung diangkat menjadi anggota DPR-RIS. Selain itu, ada pula yang direkrut untuk tugas-tugas pemerintahan, seperti Mr. Assaad (Ketua KNIP-BPKNIP terlama) yang diangkat men­jadi Pejabat Presiden RI-Yogyakarta dan Dr.A. Halim yang diangkat menjadi Perdana Menteri RI-Yog­yakarta.

var dd_offset_from_content = 40;var dd_top_offset_from_content = 0;var dd_override_start_anchor_id = "";var dd_override_top_offset = "";

Incoming search terms:

adsense-fallback