Advertisement

Kebijakan Politik tentang Agama, Adakah perbedan antara kebijakan politik pemerintah Orde Lama dan Orde Baru tentang agama? Apakah kebijakan pemerintah pada masa lalu itu berbeda pula dengan kebijakan pemerintah pasca era reformasi? Jika ada perbedaan, apakah implikasinya terhadap kehidupan beragama di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu memerlukan kajian yang cukup mendalam.

Di masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno ingin rnemisahkan agama dan negara. Agama harus berdiri sendiri, dan negara tidak usah dikaitkan dengan negara. Pendapat Soekarno itu diilhami oleh pengalaman Mustofa Kamal Ataturk di Turki dengan ajaran sekulerisasinya. Meskipun demikian, pemerintahan Soekarno, seperti yang dilihat, bagaimanapun tetap mengurus soal-soal yang herkaitan dengan agama. Menurut Faisal Ismail (1999 : 35-36) Soekarno tidak ingin memisahkan secara radikal antara negara dan agama, karena agama dalam pandangan politiknya tetap mempunyai Ieran dalam negara. Dalam pidatonya tentang hubungan kedua lembaga ini, Soekarno mengatakan, bahwa menurut cita-cita Islam, negara haruslah bersatu dengan agama. Negara bisa bersatu dengan agama, meskipun asas konstitusinya memisahkan is dari agama. Itulah yang dipaparkan Soekarno 1964 ; 453) dalam bukunya yang terkenal, Di bawah Bendera Revolusi.

Advertisement

Di masa Orde Lama tejadi perdebatan yang amat tajam antara Soekarno, yang menamakan dirinya sebagai kelompok nasionalis, dan kelompok M. Natsir, yang menyebut dirinya sebagai modernis. Kelompok Natsir berpendapat, bahwa nilai-nilai agama harus dijalankan dalam bernegara. Negara harus menjalankan nilai¬nilai agama. Negara dapat berbentuk apa saja, tapi nilai-nilai agama hams dijalankan di dalamnya.

Penjelasan lebih lanjut tentang polemik Soekarno dan Natsir ini dijelaskan oleh Moh. Mahfud 1999:55-57) sebagai berikut. Soekarno berpendirian bahwa demi kemajuan negara dan agama sendiri, negara dan agama harus dipisahkan. Sedangkan Natsir berpendirian sebaliknya, bahwa agama dan negara hams menjadi satu. Artinya agama harus diurus oleh negara, sedangkan negara diurus berdasarkan ketentuan-ketentuan agama.

Di masa pemerintahan Orde Baru, hubungan agama dan negara mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan¬perkembangan yang cukup signifikan. Pada mulanya pemerintah menaruh kecurigaan-kecurigaan terhadap Islam. Ini timbul, menurut Masykuri Abdillah (1999: 43-44), karena pemerintah Orde Baru mengkhawatirkan politisasi Islam dan kemampuannya menggerakkan massa, yang dalam waktu singkat dapat melawan mereka. Ini juga disebabkan karena kelompok militer yang mendukung pemerintahan Orde Baru banyak berasal dari kelompok abangan dan priyayi (aristokrat dan birokrat Jawa). Pola semacam ini, menurut Abdul Aziz Thaba (1996 : 240-243) disebut hubungan bersifat antagonistik.

Dalam kata yang lebih tegas, kebijakan politik pemerintah Orde Baru terhadap Islam adalah bersifat mendorong berbagai aktivitas keagamaan Islam dan membatasi berbagai ativitas politik Islam. Demikian kesimpulan Allan Samson, seperti dikutip Masykuri Abdillah (1999:43-44). Dengan terma lain, dapat dikatakan bahwa pemerintah Orde Baru lebih suka memperlakukan Islam sebagai agama dan sistem kepercayaan bagi pengikut-pengikutnya, ketimbang sebagai gerakan ideologi atau politik. Ini sama dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje, seorang Islamolog Belanda yang terkenal di akhir abad  kc-19. Inilah yang oleh Bahtiar Effendi (1998: 111) disebut dengan “penjinakan” idealisme dan aktivitas politik Islam.

Kebijakan politik yang amat menyolok tentang agama di masa pemerintahan Orde Baru adalah penetapan asas tunggal bagi partai politik dan ORMAS. Kebijakan asas tunggal Pancasila ini, menurut Azyumardi Azra, menandai puncak atau selesainya program de-islamisasi politik masa Orde Baru. Maka politik Islam seolah-olah I dab tamat. Setidaknya secara formal, semua PARPOL yang ada hanya mempunyai asas Pancasila, tidak ada yang mempunyai asas agama tertentu, termasuk Islam.

Kondisi seperti digambarkan di atas, secara berangsur berubah menjelang tahun 90-an. Masa inilah yang disebut masa bulan madu (rapprochement) antara umat Islam dan pemerintah. Di . masa ini dimungkinkan terbentuknya ICMI, Bank Muamalat, BPR Syari’ah, pelaksanaan Festival Istiqlal, penetapan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Peradilan Agama dan lain-lain yang mengakui eksistensi umat muslimin. Inilah yang disebut oleh Munawir Sjadzali—mantan Menteri Agama RI—bahwa inspirasi umat Islam justru lebih banyak terakomodasi di saat di Indonesia tidak ada partai Islam. Lebih lanjut Munawir Sjadzali (1992:10) mengatakan bahwa kehidupan keagamaan khususnya bagi umat Islam di Indonesia berkembang sangat baik justru pada waktu tidak ada lagi partai berbenderakan Islam yang mengaku mewakili perjuangan Islam serta penyalur eksklusif dari aspirasi umat Islam.

Sebagai rangkuman dari apa yang dipaparkan di atas, gambaran Syafi’i Anwar (1995 : ix – xi) berikut ini dapat membantu kita memahami lebih sistematis tentang hubungan agama negara. Format hubungan Islam dan birokrasi Orde Baru dalam kurun waktu 1966-1993 mengalami tiga periodisasi. Periode pertama, periode awal Orde Baru hingga 1970-an, yang mencerminkan hubungan hegemonik antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Periode ini ditandai dengan kuatnya negara yang secara ideo-politik menguasai wacana pemikiran sosial politik di kalangan masyarakat. Pada periode ini pula timbul penolakan-penolakan umat Islam terhadap konsep modernisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan di antara kedua lembaga ini. 1 nilah oleh Bahtiar Effendi (1998:60-61) disebut hubungan tidak serasi antara Islam dan negara.

Periode kedua, masih menurut Syafii Anwar, adalah periode 1980-an, di mina hubungan antara Islam dan birokrasi bersifat resiprokal, yaitu suatu hubungan yang mengarah pada tumbuhnya saling pengertian timbal balik serta pemahaman di antara kedua belah pihak. Soal politik, misalnya, diselesaikan bersama dan diharapkan dapat mempertemukan kepentingan masing-masing. Dalam periode resiprokal ini timbul kesadaran pemerintah bahwa Islam merupakan denominasi politik yang tak bisa dikesampingkan. Tindakan memarginalkan Islam adalah tindakan yang tidak menguntungkan. Jajaran birokrasi menyadari bahwa para intelektual Islam mempunyai potensi yang amat signifikan dalam pembangunan bangsa. Ini perlu dipertemukan dengan gagasan pemerintah Orde Baru. Pola seperti ini oleh Abdul Aziz Thaba (1996 : 262-264) disebut hubungan bersifat resiprokal kritis.

Periode ketiga adalah dekade 1990-an, berkat artikulasi dan peranan cendekiawan muslim, hubungan antara Islam dan Orde Baru berkembang menjadi saling akomodatif. Hal ini ditandai dengan semakin responsifnya kalangan birokrasi terhadap, yang antara lain ditandai dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Tarmidzi Taher (1998 : 32), mantan Menteri Agama di masa Orde Baru, menyimpulkan bahwa partisipasi pemimpin agama sangat besar dalam pembangunan nasional, khususnya dalam lapangan pendidikan agama, ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, kesehatan, keluarga berencana dan sebagainya. Di era ini, menurut Bahtiar Effendi (1998:332-334) ada hubungan yang integratif antara Islam dan negara. Setelah periode ketiga itu, lahir periode reformasi, di mana hubungan agama dan negara masih sulit ditebak dan masih terns berkembang.

Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap agama di masa reformasi? Ini perlu diskusi lebih lanjut. Pemerintahan reformasi, yang diawali dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh BJ. Habibie, merupakan tonggak awal sejarah demokrasi dalam arti yang luas di negara Indonesia. Demokrasi ini tentu saja berakibat pada terbukanya simpul-simpul otoritarianisme pada orde-orde sebelumnya. Ini berdampak pula pada kebebasan berpolitik dan mengekspresikan ajaran-ajaran agama.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan agama dan negara di orde dan Pasca Reformasi, adalah hubungan yang amat menggembirakan para pemeluk agama. Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan politik tentang agama, setidaknya, hingga tulisan ini diturunkan.

Advertisement