Jujur, Sikap adil akan melahirkan kejujuran dan tanggung jawab moral. Karena warganegara yang baik selalu mengedepankan akal sehat dan mampu meyakinkan orang lain, bukannya mengakali. Tujuan-tujuan yang tidak jujur hanya bisa diwujudkan dengan melakukan kecurangan.
Kejujuran politik adalah bahwa kesejahteraan warganegara merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dari masyarakat yang memilih para politisi. Ketidakjujuran politik adalah seorang politisi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau mencari keuntungan bagi partainya, karena partai itu penting bagi kedudukannya.
Karakteristik warganegara tersebut di atas dimunculkan, karena ada keberpihakan pada nilai-nilai demokrasi. Karakteristik seperti itu jika melekat pada seorang warganegara akan menampilkan sosok warga negara yang otonom: mampu mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal secara mandiri. Warganegara yang otonom mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut:
- Sebagai anggota masyarakat, is mandiri. Manciiri berarti tidak mudah dipengaruhi atau dimobilisasi, teguh pendirian, dan bersikap kritis pada segenap keputusan publik.
- Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warganegara, khususnya di lingkungan masyarakatnya yang terkecil seperti RT, RW, desa, dan seterusnya. Atau juga di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.
- Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi. Menghargai berarti menghormati hak-hak asasi dan privasi pribadi orang per orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, golongan atau pun warganegara yang lain.
- Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun. Warganegara yang otonom secara efektif mampu mempengaruhi dan berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan kebijakan pada level sosial yang paling kecil dan lokal, misalnya dalam rapat kepanitiaan, pertemuan rukun warga, dan termasuk juga mengawasi kinerja dan kebijakan di DPR/D.
- Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Tidak ada demokrasi tanpa aturan hukum dan konstitusi. Tanpa konstitusi, demokrasi akan menjadi anarkhi. Karena itu, warganegara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional ini:
(1) Menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (culture of law)
(2) Ikut mendorong proses pembuatan hokum yang aspiratif (process of law making)
(3) Mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif (content of law)
(4) Ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggungjawab (structure of law)
