Advertisement

Hubungan Agama dan Negara Menurut Islam, Dalam Islam, hubungan agama menjadi perdebatan yang cukup hangat dan berlanjut hingga kini di antara para ahli. Bahkan, menurut Azyumardi Azra (1996:1), perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir sate abad, dan berlangsung hingga dewasa ini.

Masih menurut Azyumardi, ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (din) dan negara (dawlah). Dalam bahasa lain, hubungan antara agama (din) dan politik (siyasah) di kalangan umat Islam, terlebih-lebih di kalangan Sunni yang banyak diatur oleh masyarakat Indonesia, pada dasarnya bersifat ambigous atau ambivalen. Hal demikian itu, karena ulama Sunni sering mengatakan bahwa pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Sementara terdapat pula ketegangan pada tataran konseptual maupun tataran praktis dalam politik, sebab seperti yang dilihat terdapat ketegangan dan tarik ulur dalam hubungan agama dan politik.

Advertisement

Sumber dari hubungan yang canggung di atas, berkaitan dengan kenyataan bahwa din dalam pengertian terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan bidang-bidang ilahiah, yang bersifat sakral dan suci. Sedangkan politik .kenegaraan (siyasah) pada umumnya merupakan bidang prafon atau keduniaan.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, kitab suci Alquran dan hadis tampaknya juga merupakan inspirasi yang dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kitab suci sendiri menyebutkan dunya yang berarti dunia dan din yang berarti agama. lni juga menimbulkan kesan dikotomis antara urusan dunia dan akherat, atau agama dan negara yang bisa diperdebatkan oleh kalangan para ahli.

Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam, menurut Munawir Sjadzali (1990:235-236), ada tiga aliran yang menanggapinya. Pertama, aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk rnasalah negara. Oleh karena itu agama tak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama, serta sebaliknya.

Aliran kedua, mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad tidak punya misi untuk mendirikan negara.

Aliran ketiga, berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam hams mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam.

Sementara itu, Hussein Muhammad (2000:88-94) menyebutkan bahwa dalam Islam ada dua model hubungan agama dan negara. Model pertama, ia sebut sebagai hubungan integralistik, dan kedua ia sebut hubungan simbiosis-mutualistik.

Hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, dimana agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integral). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengena I pemisahan antara agama dan politik atau negara. Konsep seperti in I sama dengan konsep teokrasi.

Model hubungan kedua adalah hubungan simbiosis-mutualistik. Model hubungan agama dan segara model ini, masih menurut Hussein Muhammad (2000:92-94), menegaskan bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, agama harus dijalankan dengan baik. Hal ini hanya dapat terlaksana bila ada lembaga yang bernama negara. Sementara itu, negara juga tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama. Sebab tanpa agama, akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara.

Ibnu Taimiyah, seorang tokoh terkemuka Sunni Salafi, bahwa agama dan negara benar-benar berkelindan. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada Sementara itu, negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi ,,ebuah organisasi yang tiranik (al-Siyasah:161). Teori seperti ini luga dikemukakan oleh pemikir politik Islam lainnya, seperti Al-Ghazali dan Al-Mawardi. Dalam buku teori politiknya yang amat terkenal, A1-Mawardi(Tanpa Tahun:3) mengungkapkan bahwa “negara dibangun untuk menggantikan tugas kenabian dalam rangka inemelihara agama dan mengatur kehidupan dunia”. Bagi tokoh ini, kekuasaan Tuhan adalah mutlak dan harus dijadikan landasan kekuasaan negara.

Selanjutnya, Al-Ghazali (:149) dalam bukunya Aliqtishad fi ali’liqad, mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua anak kembar. Agama adalah dasar, dan penguasa / kekuasaan negara adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan . hancur, dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia. Lebih lanjut Al-Ghazali menyimpulkan bahwa sultan (pemimpin negara / kekuasaan) adalah keniscayaan dalam sistem kehidupan dunia, dan sistem kehidupan dunia adalah keniscayaan dalam sistem agama. Sementara itu sistem agama adalah keharusan mutlak dalam mencapai kebahagiaan akherat. Itulah maksud para nabi diutus Tuhan. Maka adanya pemimpin negara merupakan keharusan agama yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Advertisement