Advertisement

Empat Generasi Hak Asasi Manusia

Bila kita menyimak sejarah perkembangan HAM setidaknya terdapat 4 generasi:

Advertisement
  1. Generasi pertama

Generasi ini berpandangan bahwa pengertian HAM berpusat terhadap hal-hal hukum dan politik. Generasi awal HAM tersebut terjadi setelah PD II. Fokus generasi pertama pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Akan tetapi seperangkat hukum yang disepakati tersebut sangat sarat dengan hak-hak yuridis seperti, hak untuk hidup, untuk tidak menjadi budak, tidak disiksa dan ditahan, hak-hak kesamaaan di dalam hukum, hak akan fair trial, praduga tak bersalah dan sebagainya. Hal itu bukan berarti hak-hak lain tidak diatur karena sesungguhnya seperengkat hukum itu juga memuat akan hak nasionalitas, pemilikan, pemikiran, agama, pendidikan, pekerjaan dan kehidupan budaya. Namun demikian sukar untuk menghindarkan kesan bahwa hukum itu dikuasai oleh hak-hak hukum. Kesan ini semakin tak terbantah jika kita melihat kovenan yang dilahirkan kembali seperti “convention on the prevention and punishmant of the crime of genocide”.

Nampaknya pandangan ini sebagai reaksi keras terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter dan fasis yang mewarnai tahun-tahun sebelum perang ke II. Karena itu pikiran hukum begitu menonjol kepermukaan dan sekaligus menjadi karakteristik konsep dasar hak asasi manusia yang dalam literatur sering disebut segai generasi satu hak asasi manusia.

  1. Generasi kedua

Jika kita mengkaji secara serius perkembangan kehidupan negara terutama negara dunia ke III, maka akan jelas terlihat bahwa kemerdekaan yang diperoleh banyak negara ketiga setelah perang Dunia ke 2 menuntut lebih dari hak-hak yuridis. Pengisian kemerdekaan berarti juga pembangunan sosial, ekonpmi, politik dan budaya. Sejalan dengan itu maka pengertian hak asasi manusia haruslah secara eksplisit merumuskan juga hak-hak sosial, ekonomi, • politik dan budaya. Jadi pada generasi ke dua ini adanya kehendak yang jelas untuk mengadakan perluasan horisontal dari konsep hak asasi manusia.

Pada generasi HAM kedua ini lahir dua covenant yang terkenal yaitu: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Kedua perjanjian tersebut disepakati dalam sidang umum PBB 1966.

Pada generasi ini pembahasan tentang HAM merupakan perluasan horisontal dari generasi pertama. Penekanan mereka terjadi pada bidang sosial, ekonomi dan budaya, sementara bidang hukum dan politik terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan perkembangan dalam kemasyarakatan, seperti merosotnya kehidupan hukum dan pengekangan politik yang berlebihan.

  1. Generasi ketiga

Kondisi-kondisi ketidakseimbangan perkembangan (uneven development) menyebabkan – timbulnya berbagai kritik-kritik dari banyak kalangan sehingga melahirkan genersi ketiga yang menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan pembangunan (The Rights of Development) istilah ini diberikan oleh komisi keadilan internasional (International Comission of Justice). Generasi ketiga HAM ini merupakan sintesa dari genersi pertama dan kedua.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada generasi ke tiga HAM ini suatu kemajuan pesat telah dicapai, apalagi jika kesemua hak tersebut bisa diwujudkan secara bersama-sama. Tetapi hampir tidak ada negara yang mungkin bisa secara obyektif memenuhi tuntutan generasi ketiga tersebut. Masih banyak disaksikan kesenjangan antara hak-hak tersebut dan lebih dari itu penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi adalah prioritas utama telah pula menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat yang dilanggar. Kesemua ini merupakan kenyataan dunia ketiga yang ditandai oleh kuatnya sektor negara yang berperan dominan sebagai komando sehingga implementasi HAM generasi ketiga ini dilihat dari atas (top-down approach).

  1. Generasi keempat

Generasi keempat banyak melakukan kritik teerhadap peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan pada generasi sebelumnya, yang lebih menekankan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dan telah terbukti sangat menafikan hak-hak rakyat, selain proses pembangunan itu sendiri mengabaikan kesejahtcraan rakyat dan tidak berdasarkan pada kebutuhan.

Generasi keempat HAM dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi yang disebut Declaration of The Basic Duties of Asia People and Goverment. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi sebelumnya, tetapi belum sepenuhnya mencakup tuntutan struktural HAM. Namun demikian beberapa masalah dasar hak asasi sudah dirumuskan dengan lebih berpihak kepada perombakan tatanan sosial yang berkedilan. Deklarasi gererasi ini lebih menakankan persoalan-persoalan ‘kewajiban asasi’ bukanlagi ‘hak asasi’. Alasan dari gagasan ini adalah bahwa kata kewajiban mengandung pengertian keharusan akan pemenuhan, sementara kata hak barn sebatas perjuangan dari pemenuhan hak.

Deklarasi generasi ini selanjutnya secara positif mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Artinya urusan hak asasi bukan lagi urusan orang perorang, tetapi justru merupakan tugas negara.

 

Advertisement